Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Pendahuluan

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan individu bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Dalam hal ini sering terlihat permasalahan antara hak dan kewajiban terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Lapangan pekerjaan dalam tingkat kehidupan yang layak merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan  pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan   dasar, seperti sandang, pangan, dan papan.

BACA JUGA: Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Pengertian Hak, Kewajiban, Dan Warga Negara

Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap individu sebagai anggota warga negara sejak ia masih berada dalam kandungan, hak pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut.

Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Istilah peranan mencakup 3 hal yaitu :
1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengn posisi seseorang dalam  masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.


Ada 7 hak warga negara indonesia:
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintah.
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan  agama dan kepercayaan masing masing.
5. Setaip warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan indonesia atau NKRI dari serangan musuh.
7. Setiap warga negara berhak memiliki hak dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk di dapat dengan kata lain memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik.

Ada 5 kewajiban warga negara indonesia, yaitu:
1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahanlam kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh.
2. Setiap warga negara memliki kewajiban memnbayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
3. Setiap warga negara memiliiki kewajiban menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik baiknya.
4. Setiap warga negara memliki kewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Setiap warga negara memliki kewajiban turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh  pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Beberapa pengertian warga negara yang diatur oleh UUD 1945, yaitu:
1. Pasal 26 menyatakan “warga negara adalah bangsa indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara”.
2. Pasal 26 ayat 2 berbunyi “syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan UU”.
3. Pasal 1 UU No. 22/1958 dan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa warga negara RI adalah orang yang berdasarkan perundangan-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI.

Keterkaitan Antara Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara

Tidak ada negara tanpa warga negara. Warga negara merupakan unsur terpenting dalam pembentukan negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan membelanya. Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya.

Lalu peran sebagai warga negara yaitu patuh terhadap peraturan UU yang berlaku, selalu terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 Dan Hubungan Dengan Warga Negara

Pasal 27 ayat 2 UUD berbunyi “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak.

Pada era globalisasi saat ini terlihat tingginya angka tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban, masih terdapat pula hak yang kian tak seimbang dengan kewajiban yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut memicu terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kewajiban yang tak kunjung terlaksanakan.

Kurangnya kemampuan memicu pola pikir menjadi pesimistis yang menyebabkan individu tidak dapat bergerak kearah tingkat kehidupan yang layak. Hak yang tak kunjung bersambut atas pelaksanan kewajiban yang telah dilakukan pada umumnya disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan. Fenomena tersebut seharusnya tidak dijumpai dalam kehidupan kewarganegaraan.

Kesimpulan

Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melakanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya haruslah seimbang.

Referensi:

1. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
2. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.
3. Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa, Alfabeta, Bandung.
4. Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Bumi Aksara: Jakarta.
5. Zamroni, 2002. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian I. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas

Post a Comment for "Hak Dan Kewajiban Warga Negara"

View My Stats