Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ciri Pokok dan Struktur Birokrasi

Ciri Pokok dan Struktur Birokrasi
Reformasi merupakan perubahan sistem pemerintahan dan masyarakat dengan tujuan adanya kemajuan terhadap perubahan tersebut. Menurut Khan (1981) reformasi merupakan suatu usaha dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan untuk merubah struktur, tingkah laku, dan kebiasaan yang telah lama.

Sedangkan birokrasi menurut Azizy dan Kristiawan (2007), diartikan sebagai mesin pelaksana kebijakan, efektifitas, dan efesiensi kebijakan pemerintah, mendapat wujud nyata pada efektivitas dan efesiensi birokrasi.

Jadi dapat diartikan bahwa reformasi birokrasi merupakan perubahan drastis ke arah perbaikan pada pelaksana kebijakan, efektifitas, dan efesiensi birokrasi pemerintah yang wujudnya dapat dilihat nyata pada kegiatan birokrasi yang efektif dan efesien.


Birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang juga sering disebut “officialdom” atau kerajaan pejabat. Di dalamnya terdapat para personal yang memiliki yuridiksi yang jelas dan pasti. Di dalam yuridiksi tersebut seseorang mempunya tugas dan tanggung jawab yang resmi yang memperjelas batas kewenangan pekerjaannya.

Para personal yang berada dalam kerajaan pejabat tersebut bekerja secara hirarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Selain itu, komunikasi yang terjadi juga berdasarkan pada dokumen tertulis (the files).

Di dalam pemerintahan, konsep birokrasi biasanya dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk kemudian menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Akan tetapi pada sistem bisnis, birokrasi akan diarahkan untuk efesiensi pemakaian sumber daya dengan melihat capaian output dan profit yang optimal.


Di banyak teori birokrasi dijumpai bahwa ciri pokok dari struktur birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu dengan didasarkan aturan tertulis dan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
Hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang juga disebutkan oleh Rourke dalam Said (2007: 2), yaitu birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksana tugas keseharian yang terstruktur dalam hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Jadi sangat jelas bahwa ciri dari birokrasi ialah adanya pembagian kerja secara hirarki dan rinci yang diatur secara tertulis dan kemudian diterapkan secara impersonal oleh staf pemerintah.

Menurut Weber, birokrasi harus ditempatkan dalam kerangka proses rasionalisasi dunia modern. Weber juga memandang bahwa birokrasi sebagai unsur pokok dalam proses rasionalisasi dunia moder yang jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Proses rasionalisasi ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi sosial.


Terdapat dua istilah yang digunakan menyebut birokrasi pemerintah secara resmi, yaitu aparatur negara dan penyelenggara negara. Dalam pemahaman masyarakat, birokrasi juga dapat dimaknai sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dengan mengadopsi sistem tertentu dimana di dalamnya terdapat pembagian kerja dan tugas yang jelas antar divisi, terdapat nilai impersonal dimana “orang mengikuti aturan”, bukan “aturan mengikuti orang”, penyusunan jabatan dan karir berdasarkan kompetensi dan bukan preferensi, terdapatnya otoritas pengawasan dan juga terdapatnya  hirarki (Said, 2007: 10).

Birokrasi sangat dibutuhkan oleh negara-negara modern pada saat ini, karena birokrasilah yang akan mengimplementasikan kebijakan politik negara bersangkutan. Hal ini terjadi karena posisi birokrasi lebih besar dari pada politisi. Apalagi dalam sistem parlementer.

Post a Comment for "Ciri Pokok dan Struktur Birokrasi"

View My Stats