Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prinsip-Prinsip Utama Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Prinsip Utama Negara Kesejahteraan

Ketika kita menelaah prinsip-prinsip utama dari bentuk negara kesejahteraan, terdapat 4 hal penting yang harus diketahui seperti yang dikemukakan oleh Esping-Anderson (Simarmata, 2008: 349-350), sebagai berikut:
1. Pengakuan terhadap hak-hak sosial yang melekat pada tiap-tiap warga negara (social citizenship);
2. Demokrasi yang menyeluruh (full democracy);
3. Relasi sistem sosial ekonomi berbasis industri modern;
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan dengan perluasan sistem pendidikan modern secara massif. 
Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya Negara Kesejahteraan (Welfare State) memiliki peran dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial, solidaritas dan kesetaraan diatas landasan formal sosial masyarakat kapitalistik.
Meskipun Negara Kesejahteraan (Welfare State) menempatkan pentingnya pemenuhan keadilan sosial melalui proses distribusi ekonomi dari Negara kepada rakyat, namun dengan merujuk pada empat prinsip dari Negara Kesejahteraan (Welfare State) diatas, tidak membuat abai terhadap dinamika pasar bebas dan pentingnya efisiensi ekonomi. Negara Kesejahteraan (Welfare State) justru berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi sosial yang memperjuangkan kesetaraan tiap-tiap warga Negara, pengutamaan manusia sebagai makhluk sosial, dan efisiensi ekonomi yang berbasis ekonomi pasar namun responsif terhadap keberlanjutan kehidupan publik.
Selain itu, juga terdapat empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (Welfare State), yakni (Simarmata: 350-358):
1. Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi. Seiring dengan trend gelombang pasang demokrasi liberal pasar bebas yang saat ini tengah berkibar-kibar di seluruh dunia, paham demokrasi tengah direduksi habis-habisan ke dalam aspek yang hanya bersifat teknis prosedural. Adam Przeworski (1991) misalnya memaknai demokrasi sebatas sistem yang memfasilitasi penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui cara-cara non-kekerasan. Sementara Larry Diamond (1993) memandang demokrasi telah terkonsolidasikan ketika setiap agensi-agensi politik sepakat dengan demokrasi sebagai satu-satunya aturan main yang sah. Pandangan demokrasi secara minimalis ini selain mereduksi makna demokrasi, juga telah meruntuhkan pandangan demokrasi substansial sebagai suatu political action untuk memperjuangkan kemuliaan warga Negara sebagai pemilik sah kedaulatan politik. Dalam diskursus demokrasi, seperti diuraikan oleh TH Mashall (1977), pembentukan Negara Kesejahteraan (Welfare State) merupakan salah satu pilar esensial dari Negara demokratik. Sehingga tidak ada Negara demokrasi tanpa hadirnya pemenuhan terhadap hak-hak sosial bagi tiap-tiap warganya. Dengan kata lain pemenuhan hak-hak sosial dari warga Negara adalah inheren sebagai tanggungjawab Negara demokratik. Tatanan demokrasi dalam konteks ini tidak dapat direduksi hanya pada penataan aturan-aturan main prosedural politik untuk memilih pejabat publik. Pemenuhan hak-hak sosial dari warga Negara sejalan dengan tujuan substansial demokratik untuk memberikan pemenuhan standar kehidupan sosial masyarakat yang baik, sehingga ia dapat menggunakan hak-hak sipil dan politiknya secara utuh. Tujuan mendasar dari pengedepanan prinsip hak-hak sosial ini adalah agar warga Negara dapat mengaktualisasikan sepenuhnya segenap potensi kemampuan dirinya dan terhindar dari proses pemiskinan struktural.
2. Prinsip Welfare Rights. Secara filosofis keberadaan wacana Negara Kesejahteraan (Welfare State) ditopang oleh ide filosofis tentang keadilan sosial terutama berhubungan dengan keadilan distributif. Kebijakan Negara Kesejahteraan (Welfare State) tidak serta merta memenuhi kebutuhan-kebutahan dari tiap-tiap individu, namun demikian kebijakan  publik yang dilakukan oleh Negara Kesejahteraan (Welfare State) memiliki tujuan untuk mendistribusikan pendapatan secara adil bagi seluruh warga Negara. Salah satu aspek keadilan sosial yang ditekankan sebagai landasan filosofis dari Negara Kesejahteraan (Welfare State) adalah berhubungan dengan hak tiap-tiap warga negara untuk hidup secara layak (welfare rights). Konsepsi tentang welfare rights memandang bahwa hak-hak asasi manusia tidak cukup dipahami dalam pengertian negatif yang dipahami oleh kaum liberal seperti Isaiah Berlin (1969: 118-172) dalam Four Essays on Liberty (Kehidupan tiap-tiap manusia harus dijaga dari kemungkinan koersi dan intervensi dari kekuatan diluar dirinya), namun  hak yang melekat dalam diri manusia juga harus dimaknai dalam pengertian positif sehubungan dengan pentingnya pemenuhan pada akses sumber-sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Prinsip pengakuan terhadap welfare rights menjaga agar tiap-tiap sistem hak kepemilikan yang diterapkan tidak merampas hak dari tiap-tiap orang maupun kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan kehilangangan akses sumber-sumber daya yang fundamental bagi kehidupan dirinya. Konsepsi welfare rights menjadi jangkar pengamatan agar hak-hak rakyat untuk mengakses sarana-sarana kehidupan yang esensial untuk dirinya tetap dapat dijamin. Sehingga prinsip common good (kebaikan bersama) yang mengikat kehidupan tiap warganegara tetap dapat dipertahankan. Prinsip welfare rights berpijak pada pemenuhan nilai-nilai fundamental kemanusiaan melalui program-program sosial untuk memenuhi hajat hidup layak bagi setiap warga negara. Ketika kita memahami substansi keadilan sosial secara radikal, welfare rights sendiri merupakan hak yang secara esensial melekat dalam diri manusia. Dalam pengertian ini suatu masyarakat dapat dipandang sebagai masyarakat berkeadilan, ketika didalamnya hak-hak sosial tersebut telah terjamin sejalan dengan jaminan terhadap hak-hak sipil dan politik. Hak bagi tiap-tiap orang untuk hidup secara layak merupakan bagan dari pre-political rights, dimana hak tersebut telah melekat dalam diri manusia sebelum ia masuk menjadi warga politik. Dalam konteks demikian maka kehidupan politik akan bermakna ketika tatanan politik (political order) bertugas untuk melayani dan merealisaasikan hak-hak tersebut. Sejalan dengan kerja politik tersebut, suatu masyarakat berkeadilan dinilai ketika ia mampu mewujudkan akses seluas-luasnya bagi publik agar tiap-tiap warganya dapat hidup secara layak. Untuk menjamin hak-hak tersebut dapat diperoleh oleh tiap-tiap warganegara, maka diperlukan inisiatif aktif dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan merealisasikan pemenuhan hak-hak sosial tersebut. Kebutuhan-kebutuhan sosial mendasar bagi tiap-tiap orang seperti pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh barang-barang publik seperti air dan listrik, layanan kesehatan, dan hak untuk bertempat tinggal dan memiliki rumah dan kebutuhan sosial lainnya menjadi orientasi utama dari tugas Negara untuk memperjuangkannya. Untuk merealisasikannya, maka mekanisme pajak progresif maupun sistem transfer pendapatan merupakan standar minimal yang dilakukan Negara Kesejahteraan (Welfare States).
3. Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara. Landasan filosofis dari relevansi Negara kesejahteraan juga ditopang oleh basis keadilan social redistributive atas prinsip kesetaraan kesempatan bagi setiap warga Negara. Moon (2004:214) menggunakan konsep keadilan redistributif dari John Rawls untuk menjelaskan prinsip kesetaraan kesempatan bagi warga Negara dalam konstruk Negara Kesejahteraan (Welfare State). Apabila dalam prinsip filosofis tentang welfare rights sebelumnya telah dibahas tentang hak-hak tiap-tiap orang untuk hidup layak yang menyangkut hak atas pendidikan, rumah, air serta listrik, dan lain-lain. Tiap-tiap warga negara untuk dapat hidup secara layak dan terjamin kebutuhan hidupnya juga harus memiliki akses dan pengalaman untuk meraih berbagai posisi dan karer sehubungan dengan keberadaan lapangan kerja yang ada di masyarakat. Seseorang ketika lahir dan tumbuh telah terikat pada posisi kelasnya masing masing. Dalam konteks ini tidak semua orang memiliki akses yang setara untuk bekerja sesuai dengan pilihannya masing-masing. Sehingga kehadiran Negara Kesejahteraan berperan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial yang harus dihadapi oleh tiap-tiap orang berkaitan dengan posisi kelas mereka. Akses kepada pendidikan yang layak dan  redistribusi aset-aset produktif sangat berperan dalam pemenuhan akses kepada pekerjaan yang layak. Sehubungan dengan pemenuhan kesempatan yang setara kepada setiap warga untuk dapat bekerja secara layak ini bersifat kontekstual bagi setiap Negara. Formasi sosial yang eksis di tiap-tiap Negara menentukan formulasi seperti apa yang cocok dalam implementasinya. Dalam kecenderungan masyarakat agraris yang dominan seperti di Indonesia misalnya, dimana akses kepada tanah menjadi fundamental agar mereka dapat hidup secara layak, maka desain reformasi agrarian yang berkeadilan menjadi salah jalan utama untuk mewujudkan kesetaraan akses bagi tiap-tiap warga Negara.
4. Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi. Seiring dengan kemenangan rezim pengetahuan demokrasi liberal-pasar bebas, muncul pandangan yang saat ini menjadi wacana hegemonik tentang keutamaan pasar bebas dalam ruang publik. Dalam paradigm neo-liberal masyarakat dipahami sebagai kumpulan jumlah individu-individu, sehingga upaya untuk memenuhi kepentingan masyarakat dijalankan dengan memenuhi kebutuhan agregatif dari tiap-tiap orang. Dalam pandangan kaum neo-liberal, institusi pasar bebas tempat proses transaksi jual beli berlangsung merupakan institusi utama yang harus ditegakkan agar tiap-tiap orang akan dapat terpenuhi kebutuhan dirinya.
Negara kesejahteraan berangkat dari pemahaman yang berbeda. Dalam pandangan filosofis Negara kesejahteraan, pasar bebas tidak dapat dibiarkan berjalan sendirian untuk mengatur kompleksitas kehidupan publik. Pada kenyataannya mekanisme pasar bebas tidak dapat menentukan prioritas sosial dan menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Ketika mekanisme pasar bebas dibiarkan berjalan tanpa batasan dan regulasi, justru semakin memperlebar jurang ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan. Prinsip mengejar kepentingan diri seluas-luasnya dalam arena pasar bebas, hanya akan mengakomodasi mereka yang dapat membayar dan memberi keuntungan dalam transaksi ekonomi yang diakui untuk mendapatkan fasilitas bagi kenyamanan hidupnya. Alih-alih bersikap egalitarian karena dapat memuaskan kepentingan tiap-tiap individu, mekanisme pasar bebas justru menjadi kerangka institusional yang berperan untuk mengekslusi setiap kepentingan dari mereka yang paling terpinggirkan secara ekonomi.
Secara lebih jauh pengedapanan rezim pasar bebas tanpa mempersiapkan perangkat regulasi yang tepat diatur oleh otoritas publik, hanya akan menghancurkan pondasi dasar kehidupan publik yang berangkat dari ikatan relasi sosial. Sistem pasar bebas buta terhadap agenda prioritas dari kepentingan-kepentingan bersama. Keuntungan yang dihasilkan memberikan pertumbuhan dan keuntungan material, namun dalam jangka panjang, sistem pasar bebas yang berjalan eksesif tanpa batasan hanya akan menghancurkan ikatan-ikatan sosial yang mengintegrasikan kehidupan bersama dalam ruang publik. Prinsip kebaikan bersama akan hancur digerus oleh prinsip pasar bebas yang berlandaskan efisiensi ekonomi dan kepentingan diri.
Kondisi ini sejak awal telah diperingatkan oleh founding father sistem kapitalisme yaitu Adam Smith. Bagi Smith mekanisme pasar bebas dengan sendirinya akan sangat berbahaya bagi tatanan publik, ketika masing-masing orang hanya mengejar kepentingan egoistik dirinya sendiri. Institusi pasar bebas memerlukan topangan karakter solidaritas  dan kepercayaan yang bersumber dari semangat komunitas, agar baik penjual dan pembeli dapat duduk bersama secara setara dalam proses transaksi pasar. Masyarakat Eropa abad ke-18 jaman disaat Adam Smith hidup memperlihatkan spirit loyalitas, altruism dan solidaritas begitu besar yang tumbuh dari kehidupan komunitas masyarakat sipil yang sehat tengah tergerus oleh kolonisasi wilayah ekonomi berbasis pasar bebas ke dalam setiap wilayah kehidupan publik.
Berbeda dengan rezim pengetahuan pasar bebas, paradigm welfare state menegaskan pentingnya peran Negara sebagai otoritas politik berperan sebagai agensi yang menggerakkan dan mengatur kehidupan publik. Pentingnya Negara dalam prinsip welfare state tidak ditempatkan untuk menggusur peran pasar bebas, namun Negara menjadi penting guna mendorong agar pasar bebas dapat berfungsi dengan baik dan tidak meminggirkan kepentingan bersama. Dengan demikian yang menjadi perhatian dari penyeru welfare state bukanlah pengedepanan peran Negara diatas pasar, namun yang paling penting adalah bagaimana menempatkan keterlibatan pasar maupun  Negara secara tepat untuk menggerakkan kehidupan publik.

Post a Comment for "Prinsip-Prinsip Utama Negara Kesejahteraan (Welfare State)"