Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara

1. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Bentuk negara Amerika Serikat adalah “federasi”, bentuk pemerintahannya “republik”. Setiap warga negara Amerika Serikat memiliki hak yang sama menjadi presiden. Sebagai negara federasi Amerika Serikat terdiri dari lebih kurang 50 negara bagian, dan masing-masing negara bagian dikepalai seorang gubernur. Garis besar sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah sebagai berikut:
(1) Kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat di pegang oleh presiden. Amerika Serikat menganut sistem presidensial, sehingga kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan menjalankan pemerintahan berpedoman kepada UUD dan UU serta bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahan presiden Amerika Serikat diawasi oleh Congress. Kabinet (para menteri) ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan senat, dan bertanggung jawab kepada presiden.
(2) Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Congress (parlemen) yang terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu terdiri dari Senat (utusan negara-negara bagian), dan dewan perwakilan rakyat (House of Representative). Anggota dewan perwakilan rakyat dipilih setiap empat tahun dan mewakili seluruh rakyat amerika Serikat, bukan mewakili rakyat negara bagian. Sedangkan Senat terdiri dari 100 orang sebagai utusan negara bagian. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang senator. Masa jabatan senator enam tahun.
(3) Kekuasaan yudikatif di Amerika serikat dijalankan oleh Mahkamah Agung (Supreme of Court) terhadap semua perkara, kecuali soal impeachment (proses pemecatan presiden). Asas yang diterapkan adalah persamaan. Selama berkelakuan baik, masa jabatan anggota Supreme of Court adalah seumur hidup.
(4) Amerika Serikat adalah penganut asas pemisahan kekuasaan antara legislatif ( congress) yang menjalankan fungsi pembuatan undang-undang dan eksekutif (presiden dan menterinya) yang menjalankan fungsi pemerintahan serta yudikatif (Supreme of Court / Mahkamah Agung) yang menjalankan fungsi peradilan. Masing-masing lembaga merupakan lembaga tertinggi dalam bidangnya masing-masing. Apabila terjadi konflik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif maka yang harus menjadi penengah adalah lembaga   yudikatif.
(5) Ketiga lembaga tersebut di atas saling menguji atau membatasi dan mengontrol (check and balance) sehingga tidak ada yang lebih dominan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh legislatif mengawasi tindakan pemerintah dan membuat public policy, dua kamar di congress memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada putusan yang hanya disetujui oleh salah satu kamar. Undang-undang yang dibuat congress harus mendapat persetujuan presiden, presiden dalam mengangkat jaksa agung harus mendapat persetujuan 2/3 anggota senat, presiden dapat dipecat oleh congress. Dalam mengangkat menteri presiden harus mendapat persetujuan 2/3 anggota senat.
2. Sistem Pemerintahan Inggris
Inggris dikenal sebagai Mother of Parliements. Setelah runtuhnya Romawi Inggris merupakan negara yang pertama kali menciptakan parlemen, yaitu sebuah dewan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dengan kekuasaan untuk memecahkan problem sosial ekonomi melalui perdebatan yang bebas dan mengarah pada pembuatan undang-undang. Inggris adalah negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya monarki. Hanya keturunan raja dan ratu yang dapat menjadi kepala negara. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah parlementer, sehingga di samping raja atau ratu, ada perdana menteri. Ketua partai yang memenangkan pemilu sekaligus ditunjuk sebagai perdana menteri dan sekaligus sebagai formatur penyusun kabinet.    Sehingga kabinet yang dibentuk lazim disebut kabinet parlementer, karena partai politik yang menguasai kabinet sama dengan partai politik yang memegang mayoritas parlemen (House of Commons). Kedudukan kabinet kuat dan jarang dijatuhkan parlemen sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum berikutnya. Adapun ciri- ciri pemerintahan Inggris adalah sebagai berikut:
(1) Konstitusi Inggris tidak tertulis dan terus menerus berevolusi.
(2) Bentuk negaranya kesatuan, dengan sebutan United Kingdom, terdiri dari  England, Irlandia, Scotlandia, dan Wales.
(3) Parlemen terdiri atas dua kamar (bicameral), terdiri dari House of Commons (House of Representative) dan Hause of Lords.
(4) Tidak ada yudikatif yang sejajar seperti Amerika Serikat, karena badan peradilan ditunjuk oleh kabinet, tetapi menjalankan tugas dengan bebas dan tidak memihak. Bila terjadi sengketa antara kepala negara dan pemerintah harus diselesaikan lewat parlemen yang terdiri dari dua kamar.
(5) Kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak terpisah. Parlemen adalah badan legislatif, serta menjadi bos dari eksekutif.
(6) Inggris sangat menghormat prinsip supremasi hukum, dan lembaga oposisi (partai oposisi).
(7) Kabinet terdiri dari sekelompok yang dikepalai oleh perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (House of Commons).
(8) Mahkota (kekuasaan raja/ratu) hanya sebagai simbol persatuan dan kesatuan  nasional, oleh karena itu tidak memiliki kekuasaan politik.
(9) Hak-hak sipil yang sangat asasi sangat dilindungi dan dihormati (Habeas Corpus Act).
(10) Perdana menteri adalah ketua partai yang memenangkan pemilu dan sekaligus sebagai ketua House of Commons.
3. Sistem Pemerintahan Rusia
Pemerintahan Rusia sekarang ini mewarisi sistem pemerinahan Uni Soviet yang telah runtuh pada tahun 1990-an. Pemerintahan Rusia saat ini lahir sebagai hasil revolusi Oktober 1917. (1) Revolusi itu meruntuhkan dan mengganti kekaisaran yang berusia lima abad. (2) revolusi tersebut menghancurkan suatu sistem klas sosial yang sangat pincang dan merombak hubungan antara klas-klas sosial yang ada. (3) revolusi membongkar dominasi gereja Khatolik Ortodok dan menggantinya dengan filosofi materialisme Karl Marx. Beberapa ciri pemerintahan Rusia adalah sebagai berikut:
(1) Diktator (Otoriter). Pemerintah menciptakan hukum dan melaksanakannya tanpa partisipasi rakyat. Hanya mengenal satu partai yakni partai komunis, yang mendominasi semua kegiatan dan keputusan, serta melarang adanya partai lain.
(2) Totaliter. Kekuasaan pemerintah meliputi semua bidang kehidupan seperti, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, keamanan, seni, sastra. Sehingga kebebasan individu sangat dibatasi.
(3) Sosialis sepenuhnya. Pemerintah menguasai hampir semua faktor produksi, dan distribusi.
(4) Ideologi. Rusia memegang teguh ideologi Marxisme, dan Leninisme.
(5) Pemerintah partai komunis mengumumkan keputusan-keputusannya, akan tetapi merahasiakan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut.
Konstitusi Rusia berasal dari tahun 1936 yang menggantikan beberapa konstitusi semenjak tahun 1917. Konstitusi itu tidak dibentuk oleh rakyat Rusia dengan pemungutan suara yang bebas dan juga tidak dimintakan persetujuan rakyat untuk meratifikasinya, melainkan disusun oleh sekelompok kecil pemimpin yang melanggengkan kekuasaannya melalui angkatan bersenjata.
Beberapa Ciri pemerintahan Rusia:
(1) Supreme Rusia. Merupakan organ kekuasaan negara tertinggi dan merupakan badan legislatif negara Rusia yang terdiri dari dua kamar.
(2) Presidium. Supreme Rusia memilih sebuah presidium, yang merupakan sebuah lembaga kepresidenan kolektif. Yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Supreme Rusia juga memilih dewan menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif sehari-hari. Presidium dan dewan menteri bekerja bersama- sama. Baik presidium maupun dewan menteri bertanggung jawab pada Rusia Tertinggi (Supreme Rusia).
(3) Perdana menteri atau ketua dewan menteri, biasanya seorang tokoh partai komunis, lazimnya dirangkap oleh sekjen partai komunis.
(4) Badan kehakiman. Hakim-hakim dari badan kehakiman tinggi (superior court) Rusia dipilih oleh Supreme Rusia dan dapat pula diberhentikan dari jabatannya setiap saat.
(5) Jaksa Agung diangkat oleh Supreme Rusia. Jaksa agung sekaligus menjabat kepala penuntut umum Rusia, jabatan jaksa memiliki kewenangan besar untuk membawahi polisi dan pegawai-pegawai peradilan serta menguasai prosedur dalam peradilan.
(6) Pemerintah didominasi partai komunis yang merupakan otak dari negara. Pemerintah merupakan tubuh dari negara, dengan demikian kediktatoran proletariat yang dicita-citakan oleh Marx diganti dengan kediktatoran partai.
4. Sistem Pemerintahan Perancis
Perancis adalah negara kesatuan dengan bentuk negara republik. Negara Perancis yang sekarang adalah merupakan kelanjutan dari negara yang lahir melalui Revolusi Perancis pada tahun 1789 dengan semboyannya yang terkenal liberte (kemerdekaan), egalite (kesetaraan), dan fraternite (persaudaraan). Revolusi besar tersebut telah menumbangkan kekuasaan mutlak raja sehingga pemerintahan negara diserahkan kepada sebuah Assemblee Nationale yang berkuasa penuh, dan mula-mula tersusun secara unicameral. Sistem parlementer di Perancis, menjadikan pemerintahan tidak stabil dan kabinet memiliki umur yang pendek. Berbeda dengan di Inggris dan Belanda yang juga menganut parlementer, tetapi konstitusinya memungkinkan raja membubarkan parlemen jika terjadi perselisihan pemerintah dan parlemen.
Perancis memiliki aturan yang sama, tetapi kemungkinan pembubaran parlemen sulit, karena harus meminta persetujuan senat. Akhirnya peraturan tertulis itu tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah hukum kebiasaan yang memaksa kabinet mundur bila terjadi perselisihan pemerintah dan parlemen. Tetapi karena Perancis memiliki sistem administrasi yang baik serta berpengalaman, maka pergantian kabinet tidak banyak pengaruhnya bagi stabilitas pemerintahan, meskipun frekuensi perubahan kabinet cukup tinggi.
Ciri-Ciri Pemerintahan Perancis:
(1) Perancis adalah negara kesatuan, dengan bentuk pemerintahan republik.
(2) Sistem pemerintahan yang diterapkan parlementer, tetapi tidak murni.
(3) Presiden bertanggung jawab kepada parlemen dan ia dipilih oleh rakyat bukan oleh parlemen. Masa jabatannya tujuh tahun, dengan kekuasaan yang sangat besar, sebab presiden dapat membubarkan parlemen tetapi parlemen tidak dapat memecat presiden.
(4) Di bawah presiden ada dewan menteri yang disebut kabinet, sebagai pelaksana operasional pemerintahan, menteri diangkat dan berada di bawah pimpinan presiden, tetapi dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi.
(5) Perdana menteri yang memimpin kabinet, diangkat oleh presiden dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu.
(6) Adanya pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
(7) Parlemen dua kamar (bicameral), yang terdiri dari sidang nasional dan senat. Parlemen dapat menjatuhkan mosi terhadap menteri.
(8) Ketua Mahkamah Agung sebagai pemimpin badan peradilan, sedangkan presiden sebagai ketua kedua dan menteri kehakiman sebagai wakil ketua.
(9) Terdapat dewan konstitusi yang beranggotakan sembilan orang (tiga orang diangkat presiden, tiga orang diangakat ketua dewan nasional, tiga orang lainnya diangkat senat). Tugas dewan konstitusi adalah mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan presiden dan parlemen, mengawasi pelaksanaan referendum, serta mengawasi agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
(10) Pemerintah daerah dilaksanakan dengan desentralisasi dan dekonsentrasi.
(11) Kekuasaan kehakiman berada di tangan para hakim yang diangkat oleh eksekutif.
5. Sistem Pemerintahan Thailand
Bentuk negara Thailand adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya monarki. Berdasar konstitusi 1974, Thailand menerapkan sistem pemerintahan parlementer.
(1) Kepala negara Thailand adalah raja, yang merupakan lambang kesatuan identitas nasional. Sedang kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dengan kekuasaan yang cukup besar. Perdana menteri diangkat oleh raja. Dewan menteri harus mendapat dukungan dari parlemen. Apabila parlemen tidak mempercayainya lagi maka kabinet harus meletakkan jabatan.
(2) Badan legislatif dipegang oleh “sidang nasional” yang bersifat bicameral, terdiri dari senat dan badan perwakilan. Masa jabatan enam tahun dan separuh dari jumlah anggota senat diganti atau diangkat kembali setiap tiga tahun. Parlemen dipilih langsung dalam pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun.
(3) Badan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung yang beranggotakan hakim- hakim yang diangkat oleh raja. Mahkamah tersebut merupakan mahkamah tertinggi baik untuk perkara perdata maupun pidana.
6. Sistem Pemerintahan Malaysia
Federasi Malaysia dibentuk 16 September 1963, terdiri dari federasi Malaya, Serawak, Sabah, dan singapura (Singapura berdiri sendiri Agustus 1965). Saat ini federasi Malaysia terdiri dari 13 negara bagian. Konstitusi Malaysia menetapkan sistem pemerintahan federal di bawah monarki konstitusional. Kepala negara Malaysia adalah raja yang dipilih di antara raja-raja yang menjadi anggota federasi.
Kepala negara Malaysia disebut “Yang di Pertuan Agung”, yang dipilih oleh dan diantara majelis raja-raja yang terdiri dari sembilan raja yang turun temurun di semenanjung Malaya, yaitu Sultan Johor, Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Selangor, Trengganu, Raja Perlis, dan Negeri Sembilan. Masa jabatan Yang di Pertuan Agung adalah 5 tahun.
Kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada Badan Legislatif yang bersifat bicameral (terdiri dari dewan negara dan dewan rakyat).Perdana menteri ditunjuk oleh Yang di Pertuan Agung. Menteri ditunjuk oleh Yang di Pertuan Agung atas rekomendasi perdana menteri. Kekuasaan pemerintah federal meliputi urusan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam negeri, kehakiman, keuangan, industri, perdagangan, komunikasi, transportasi.
Kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Federal yang mempunyai yurisdiksi memeriksa perkara banding. Di bawah Mahkamah Federal terdapat Mahkamah tinggi. Di bawah Mahkamah Tinggi terdapat Session Court dan Magistrate.
7. Republik Singapura
Tahun 1959 dengan suatu konstitusi tersendiri Singapura memperoleh status “internal self rule” dalam ikatan persemakmuran. Tahun 1963 bergabung ke dalam federasi Malaysia. Tanggal 9 Agustus 1965 keluar dari federasi Malaysia. Konstitusi Singapura yang sekarang berasal dari konstitusi 1959 dengan beberapa kali amandemen.
Badan legislatif Singapura adalah parlemen yang monokameral yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Parlemen dapat dibubarkan. Partai terbesar yang menguasai parlemen adalah partai Aksi Rakyat.
Kepala negara Singapura adalah presiden yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan empat tahun. Presiden memiliki fungsi sebagai lambing nasional dan tugas- tugas seremonial. Presiden juga berhak menunjuk dan mengangkat perdana menteri, dapat juga menolak memberikan persetujuan atas suatu permohonan untuk membubarkan parlemen.
Kekuasaan pemerintahan ada ditangan perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden. Perdana menteri memimpin para menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteridiangkat dari ketua partai mayoritas dalam parlemen. Jika ada mosi tidak percaya dari parlemen kepada kabinet maka: (1) Kabinet bubar atau menyerahkan mandat kepada presiden; (2) Perdana menteri dapat juga meminta presiden untuk membubarkan parlemen dan memerintahkan mengadakan pemilihan baru; (3) Jika permohonan untuk membubarkan parlemen ditolak maka kabinet harus menyerahkan mandat.
Badan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah tinggi yang mencakup Pengadilan Banding, Magistrate Distrik dan Pengadilan Khusus.

Post a Comment for "Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara"