Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reformasi Birokrasi Di Indonesia

Reformasi Birokrasi

Birokrasi merupakan faktor yang turut berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good government). Dalam posisi dan perannya dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efesiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pelayananan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini menjadi hal yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap kontribusi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakannya. Masyarakat menuntut birokrasi yang efektif dan efisien dari pemerintahan dengan pelaku (birokrat) yang profesional dan berintegritas sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.
Birokrasi adalah organisasi besar, mengusung misi bersekala besar, dikerjakan oleh banyak orang/personil/pegawai. Birokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan dari/dikantor, bukan dari/di jalanan, atau dari/di medan perang. Jadi birokrasi adalah pemerintahan atau pengelolaan masyarakat secara tertulis, terencana, terdokumentasi secara rapi dan dilakukan oleh orang-orang terdidik.
Syafiie (2004: 91) menyebutkan bahwa birokrasi hanya dapat berlaku dalam organisasi besar seperti organisasi pemerintahan, karena pada suatu organisasi yang kecil diperlukan hubungan informal, sedangkan birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam organisasi. Bagi negara-negara yang berkembang lambat, kesukuan masih dipertahankan, percaya kepada hal-hal mistik seperti dukun santet, keberadaan birokrasi tentu masih sangat diperlukan, tetapi bagi negara-negara yang kehidupannya sudah moderat, kesadaran lingkungan tinggi serta membutuhkan pendemokrasian lebih mapan, menginginkan keseimbangan berupa kelonggaran birokrasi.
Dalam konteks birokrasi pemerintahan, Randall B Riplely dan Grace A Franklin dalam bukunya Policy Implementation dan Bureaucracy (1982 : 32) menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan berhubungan dengan urusan-urusan publik. Pada level yang umum, apabila birokrasi memberikan pelayanan publik dengan baik maka birokrasi tersebut mampu menunjukkan sejumlah indikasi prilaku berikut: 
1. Memperoses pekerjaannya secara stabil dan giat.
2. Memperlakukan individu yang berhubungan dengannya secara adil dan berimbang.
3. Memperkerjakan dan mempertahankan pegawai berdasarkan kualifikasi profesional dan orientasi terhadap keberhasilan program.
4. Mempromosikan staf berdasarkan sistem merit dan hasil pekerjaan baik yang dapat dibuktikan.
5. Melakukan pemeliharaan terhadap prestasi yang sudah dicapai sehingga dapat segera bangkit bila menghadapi keterpurukan.
Tujuan penyediaan birokrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan oleh Ripley dan Franklin (1982) adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan sejumlah layanan sebagai hakekat dari tanggungjawab pemerintah.
2. Memajukan kepentingan sektor ekonomi spesifik seperti pertanian, buruh atau segmen tertentu dari bisnis privat.
3. Membuat regulasi atas berbagai aktivitas privat.
4. Meredistribusikan sejumlah keuntungan seperti pendapatan, hak-hak, perawatan medis dan lain-lain.
Namun secara faktual, birokrasi menghadapi sejumlah masalah yang kerap kali menjadi rintangan dalam pencapaian tujuan diantaranya :
1. Proses pekerjaannya seringkali tidak dapat diperkirakan dan langkah yang diambil oleh birokrasi juga terkesan lamban.
2. Menunjukkan favoritisme dalam perlakukannya terhadap klien tertentu dan diskriminasi pada yang lain.
3. Mempekerjakan staf yang menunjukkan ketertarikan yang rendah terhadap standar profesional dan kualitas pelayanan program.
4. Memperomosikan staf berdasarkan favoritisme politis atau kriteria yang tidak profesional.
5. Menciptakan timbunan kertas yang tidak berguna dan tidak mampu menyesuaikan diri secara relevan dengan perkembangan sosial
Reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya dirancang sebagai birokrasi yang rasional dengan pendekatan struktural hirarkikal (tradisi weberian). Pendekatan Weberian dalam penataan kelembagaan yang berlangsung dalam pendayagunaan aparatur negara hingga dewasa ini, secara klasikal menegaskan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horisontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya, disertai tata kerja yang formalistik dan pengawasan yang ketat. Dalam pertumbuhannya, birokrasi di Indonesia berkembang secara vertikal linear, dalam arti “arah kebijakan dan perintah dari atas kebawah, dan pertanggungjawaban berjalan dari bawah ke atas”, demikian pula “loyalitasnya”; karenanya koordinasi lintas lembaga yang umumnya dilakukan secara formal sulit dilakukan. Birokrasi di Indonesia juga masih di pengaruhi sikap budaya “feodalistis”, tertutup, sentralistik, serta ditandai pula dengan arogansi kekuasaan, tidak atau kurang senang dengan kritik, sulit dikontrol secara efektif, sehingga merupakan lahan subur bagi tumbuhnya KKN ataupun neo-KKN. Dalam kondisi seperti itu akan sulit bagi Indonesia untuk menghadirkan clean government dan good governance.
Tuntutan akan reformasi birokrasi mengandung makna perlunya langkah-langkah pendayagunaan bukan saja (a) terhadap sistem birokrasi dan birokrat, tetapi juga (b) langkah-langkah serupa pada berbagai institusi dan individu di luar birokrasi, baik publik maupun private, termasuk lembaga-lembaga negara dan berbagai lembaga, yang berkembang dalam masyarakat, beserta segenap personelnya; dan (c) semuanya itu dilakukan secara sinergis dengan semangat “mengemban perjuangan yang diamanatkan konstitusi”, dan mengindahkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata kelola atau diperbarui.
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi disini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. 
Menurut Miftah Thoha (2011: 106-107), faktor-faktor yang bisa mendorong timbulnya reformasi birokrasi pemerintah adalah :
1. Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan
2. Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional
3. Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global
4. Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan.
Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan efektivitas, efisien dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti (Sedarmayanti,2010: 71-72) :
1. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak)
2. Perubahan penguasa menjadi pelayan
3. Mendahulukan peranan dari wewenang
4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir
5. Perubahan manajemen kerja
6. Pantau percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan professional, bebas dari KKN melalui :
a. Penataan kelembagaan, struktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang hierarkis dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan professional/fungsional dari pada jabatan struktural).
b. Penata ketatalaksanaan, mekanisme, sistem, dan prosedur sederhana/ringkas, simpel, mudah, dan akurat melalui optimalisasi penggunaan TIK serta memiliki kantor, sarana, dan prasarana kerja memadai.
c. Manajemen SDM agar bersih sesuai kebutuhan organisasi dari segi kuantitas dan kualitas (profesional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi, dan sejahtera).
d. Akuntabilitas, kinerja berkualitas efektif, efisien, dan kondusif.
e. Pelayanan dan kualitas pelayanan, pelayanan prima (cepat, tepat, adil, konsisten, transparan), memuaskan pelanggan dan mewujudkan good governance. 
Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah melalui penguatan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penerapan budaya organisasi, penataan manjemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan prakterk KKN, penerapan sistem monitoring, evaluasi kinerja, dan pengawasan birokrasi yang semakin melibatkan partisipasi masyarakat. 
Sementara itu sasaran dari reformasi birokrasi adalah meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah berikut: 1) landasan hukum dan regulasi; 2) organisasi; 3) tata laksana; 4) manajemen SDM aparatur; 5) pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; 5) pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; 6) integritas aparatur; 7) sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; 8) kualitas pelayanan publik; 9) sistem monitoring dan evaluasi kinerja, dan pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.
Pemerintah melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah membuat pedoman-pedoman yaitu berupa Grand design dan roadmap dalam melakukan reformasi birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.

Post a Comment for "Reformasi Birokrasi Di Indonesia"