Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perbedaan Government dan Governance Serta Peran dan Fungsinya

Peran dan Fungsi Government dan Governance

Government dan Governance adalah dua istilah yang sering kita dengar dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi ada perbedaan pengertian di antara dua istilah tersebut, yaitu government bermakna sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara (Business Dictionary, 2013). 
Sedarmayanti berpendapat bahwa, government atau pemerintah diartikan sebagai pengarahan dan administrasi yang memiliki wewenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara: negara bagian, kota, dan sebagainya. Atau bisa juga diartikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, kota dan sebagainya.
Sedangkan governance diartikan sebagai pemerintahan atau tata kelola yang membuat tindakan atau cara dalam sebuah pemerintahan serta adanya proses pengambilan keputusan (UNESCAP, 2013). Istilah governance atau kepemerintahan diartikan sebagai tindakan, fakta, pola, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, governance adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana pendapat Kooiman yang dikutip oleh Sedarmayanti bahwa governance lebih merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan- kepentingan tersebut.
Dari dua perbedaan pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa government (pemerintah) adalah sebuah lembaga yang memiliki tujuan mengatur dan mengelola organisasi. Sedangkan governance (pemerintahan) adalah sebuah rangkaian, proses, kebijakan, aturan, budaya dalam mengelola organisasi. Dan kedua istilah ini memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu istilah dengan istilah lainnya.
Pada saat ini ada keinginan untuk mengembalikan arti pemerintahan dari government menjadi governance, atau setidaknya memberikan ruang kepada governance. Hal yang paling menonjol dapat dilihat pada konsep good governance. 
Istilah governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat istilah public governance, private governance, corporate governance, dan banking governance. Governance sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang menjadi populer dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik (good governance).
Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan yang tradisional adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Menurut UNDP, governance atau kepemerintahan memiliki tiga domain, yaitu: negara atau pemerintahan (state); sektor swasta atau dunia usaha (private sector); masyarakat (society). Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari pemerintah maupun sektor swasta, karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Lebih lanjut UNDP yang dikutip Sedarmayanti menyatakan bahwa governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic governance, meliputi proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi terhadap equity, property dan quality of live; political governance, yaitu proses keputusan untuk formulasi kebijakan; dan administrative governance, yaitu sistem implementasi proses kebijakan.
Dari konsep governance, muncul konsep good governance (kepemerintahan yang baik). Berbagai ungkapan teoritik sering dilekatkan pada bentuk dan isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti responsible, accountable, controllable, transparency, limitable, dan lain-lain. Prinsip dasar yang melandasi perbedaan konsepsi kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan yang tradisional adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. mengenai konsep good governance, UNDP mendefinisikan bahwa good governance sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif di antara domain-domainnya dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif. Oleh karena itu, good governance juga mengutamakan partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta memperlakukan semua sama. Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, berorientasi kepada dua hal,yaitu:
1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan  nasional.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien
Adapun ciri good governance menurut IMF yang dikutip oleh Laode Ida (2002) meliputi:
1. Keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah harus jelas;
2. Informasi tentang aktivitas pemerintah harus terbuka bagi publik (masyarakat luas);
3. Persiapan anggaran, keputusan dan laporannya harus dilakukan secara terbuka;
4. Informasi fiskal harus menjamin kejujuran yang bersifat independen.
Ciri-ciri good governance tersebut melahirkan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan indikator dalam penerapan good governance, sebagaimana diungkapkan oleh UNDP berikut ini.
1. Partisipasi (participation), Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.
2. Aturan hukum (rule of law), Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang HAM. Transparansi (transparency) Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
3. Daya tanggap (responsiveness). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
4. Berorientasi konsensus (consensus orientation). Kepemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai pihak kepentingan yang berbeda untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
5. Berkeadilan (equity). Kepemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
6. Efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
7. Akuntabilitas (accountability). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani melalui pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana kepada para pemilik (stakeholders).
8. Visi strategik (strategic vision). Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
9. Saling keterbukaan (interrelated). Keseluruhan prinsip good governance tersebut adalah saling memperkuat dan terkait (mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri.
 

Post a Comment for "Perbedaan Government dan Governance Serta Peran dan Fungsinya"