Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian dan Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Pengertian dan Konsep Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang sulit untuk berobat dan sebagainya. Negara kesejahteraan (welfare state) mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa welfare state mengandung asas kebebasan (liberty), asas kesetaraan hak (equality) maupun asas persahabatan (fraternity) atau kebersamaan (mutuality).
Pada hakekatnya negara kesejahteraan (welfare state) merupakan pengaruh dari keinginan manusia yang mengharapkan adanya rasa aman, tentram, dan sejahtera. Hal ini bisa dikatakan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut.
Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) tidaklah asing di kalangan ahli hukum, ekonomi, dan politik. Namun karena luasnya cakupan maka kajian hukum akan berbeda dari kajian ekonomi dan politik tentang apa negara kesejahteraan (welfare state) itu. Setidaknya ada beberapa pandangan yang berbeda tentang konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana yang terjadi di berbagai Negara. 
Definisi negara kesejahteraan (welfare state) dalam Black’s Law Dictionary menyebutkan: Negara Kesejahteraan (welfare state) adalah suatu bangsa yang pemerintahnya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli juga pengertian kesejahteraan-negara sebagai pengatur.
Definisi negara kesejahteraa (welfare state) dalam “Collin colbuid English Dictionary” sebagaimana dikutip Safri Nugraha menyebutkan: “Negara Kesejahteraan (welfare state) adalah suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran atau sakit.” 
Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa negara kesejahteraan (welfare state) adalah suatu pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (basic needs), perumahan, pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan, dan pelayanan sosial: santunan keuangan bagi para pensiun, orang tua, sakit, serta orang-orang penyandang penyakit sosial: buta, tuli.
Welfare state adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya, sebagaimana dalam Encyclopedia Britannica, welfare state diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Sedangkan the Concise Oxford Dictionary of Politics mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya.
Welfare state diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut welfare state. Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai aspek dari welfare state. Alasan dimasukkannya perpajakan ke dalam kategori sifat welfare state adalah jika penarikan pajak bersifat progresif dan dananya digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih besar dan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan negara. Di samping itu, dana pajak tersebut juga digunakan untuk membiayai pembayaran asuransi sosial dan manfaat-manfaat lainnya yang belum dicakup oleh pembayaran premi asuransi sosial. Di negara-negara sosialis, welfare state juga meliputi jaminan pekerjaan dan administrasi harga barang dan jasa pada level konsumen (consumer prices). Konsep negara kesejahteraan (welfare state) biasanya didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (equality of opportunity), pemerataan pendapatan (equitable distribution of wealth), dan tanggung jawab publik (public responsibility) terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan.
Konsep kesejahteraan (welfare) memang sering diartikan berbeda oleh banyak orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna.
1. Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “…a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services).
3. Sebagai tunjangan sosial. Khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “social illfare” ketimbang “social welfare”.
4. Sebagai proses atau usaha terencana. Hal ini baik dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 
Para ahli yang lain pun menjelaskan mengenai apa itu negara kesejahteraan (walfare state): 
1. Spicker menyatakan bahwa negara kesejahteraan (walfare state) adalah “a state which benefits its citizen in accordance with certain set of principles,’ from cradle to grave” Fungsi Negara semacam itulah yang menjadi keharusan bagi peran kontekstual negara-negara modern.
2. Jimly Assidiqie menyatakan bahwa negara kesejahteraan mempunyai konsep dimana negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak.
3. Pada saat perumusan UUD 1945, Mohammad Yamin mengatakan: ”……Bahwa Negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”, lebih lanjut disebutkan: ”Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan Negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial.
4. Utrecht sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah makin luas. Administrasi Negara diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).
5. Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (verzorgingstaat, welfare state).

Post a Comment for "Pengertian dan Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)"