Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Model Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Ada dua sistem pemerintahan yang sekarang berkembang dan banyak digunakan di dunia ini, yaitu parlementer dan presidensial. Inggris dikenal paling berpengalaman mengembangkan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan Amerika Serikat dikenal paling berpengalaman dalam mengembangkan sistem pemerintahan presidensial. Sehingga kedua negara tersebut sering dijadikan acuan oleh berbagai negara berkembang dalam mengembangkan kedua sistem pemerintahan tersebut.
Kedua sistem pemerintahan/bentuk pemerintahan tersebut merupakan perwujudan Trias Politica. Dalam Trias Politica kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Masing-masing kekuasaan diserahkan kepada sebuah badan yang terpisah satu sama lain sehingga dapat saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah pemerintahan otoriter. Oleh karena itu, baik sistem parlementer maupun sistem presidensial adalah masuk dalam kategori pemerintahan yang menganut sistem politik demokrasi.
Dalam sistem parlementer di Inggris, yang memegang kekuasaan eksekutif adalah perdana menteri. Perdana menteri merupakan ketua partai mayoritas dalam parlemen (badan legislatif). Partai minoritas menjadi partai oposisi. Perdana menteri beserta para menteri, baik bersama-sama maupun masing-masing, bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau terjadi konflik antara kabinet dan parlemen, maka yang memutuskan adalah rakyat lewat pemilihan umum yang dapat diadakan sewaktu-waktu. Parlemen Inggris terdiri atas perwakilan kaum bangsawan (House of Lords) dan rakyat biasa (House of Commons). Karena fungsi House of Lords dan House of Commons merupakan pengejawantahan dari fungsi parlemen, maka dikenal menganut sistem dua kamar.
Sedangkan dalam tipe Amerika Serikat, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Para menteri diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah kongres (conggres). Kongres terdiri atas senat (perwakilan negara bagian) dan perwakilan rakyat atau DPR (House of Representatives). Senat dan House of Representatives melakukan fungsi kongres, oleh karena itu Amerika Serikat menganut sistem dua kamar, seperti Inggris. Sedangkan pemegang kekuasaan yudikatif adalah mahkamah agung.
Ketiga lembaga negara tersebut di atas, memegang kekuasaan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lain. Conggres membuat undang-undang, presiden melaksanakan undang-undang, mahkamah agung mengadili pelanggaran undang-undang. Masing- masing lembaga merupakan lembaga tertinggi di bidang masing-masing.
Dalam model sistem presidensial Amerika Serikat fungsi-fungsi kelembagaan negara mempergunakan sistem “saling kontrol dan saling imbang” (check and balance). Check and balance dirancang untuk memperbolehkan tiap lembaga negara membatasi kekuasaan yang lain. Misalnya, presiden bisa memveto langkah-langkah kongres, baik pada tataran konstitusional maupun kebijakan. Veto presiden tidak dapat diruntuhkan 2/3 tanpa suara di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan senat. Hal ini tidak hanya memberi kesempatan untuk mengawasi kongres, namun juga memungkinkannya untuk lebih dulu “mengimbangi” kepentingan legislatif. Terutama jika kongres dikuasai partai oposisi. Dengan begitu kongres akan memasukkan keberatan dalam pertimbangan sebelum peraturan tersebut diloloskan, untuk menghindari veto keluar.
Sedangkan pengawasan presiden pada pengadilan federal melalui kekuasaannya untuk mengangkat hakim-hakim federal baru dan hakim mahkamah agung. Efek pengangkatan ini adalah untuk menyingkirkan rintangan federal yang ditujukan pada penafsirannya atas undang-undang dan konstitusi, saat hakim agung yang diangkatnya makin banyak jumlahnya.
Namun check and balance juga membatasi prerogatif kepresidenan. Perintah eksekutif kepresidenan misalnya saja, harus sesuai dengan undang-undang atau ia tak akan bisa diperlakukan oleh pengadilan federal. Penunjukan yang dilakukan presiden  untuk jabatan tinggi harus disetujui mayoritas suara senat. Begitu pula ketika presiden membuat traktat harus memperoleh persetujuan 2/3 anggota senat. Pengadilan federal juga bisa menyatakan tidak sah atas kesepakatan eksekutif dengan alasan perintah itu  tidak konstitusional.
Presiden juga bisa dipecat (impeachment) melakukan kejahatan dan pelanggaran berat lainnya (high crimines and misdemeanors). Kejahatan berat yaitu kejahatan melawan negara, seperti pengkhianatan. Sedangkan perbuatan tercela yang berat adalah korupsi besar dan pemerintahan yang salah urus.
Dalam pemerintahan Amerika Serikat tidak ada pemecatan karena mendapat mosi tak percaya dari legislatif (seperti halnya yang tersirat dalam kehilangan suara kepercayaan dalam seluruh sistem parlementer). Karena impeachment bukan forum pertanggungjawaban politik mengenai kebijakan pemerintah, tetapi merupakan pertanggungjawaban hukum, yakni pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum.
Proses impeachment (pemecatan dalam masa jabatan) diawali oleh dakwaan oleh suara mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya disidangkan di senat, dengan pimpinan sidang kepala Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jika terbukti bersalah, maka dikenai hukuman berupa pemecatan dari jabatan presiden.
Dalam sejarah Amerika Serikat hanya ada tiga presiden yang menghadapi impeachment yaitu Andrew Johnson pada tahun 1968 yang dibebaskan atas tuduhan melanggar Undang-Undang Masa Jabatan di Kantor Pemerintahan (Tenure of Office Act) yang disusun untuk mencegah presiden memecat sekretaris kabinet sampai senat menyetujui penggantinya. Richard Nixon mengundurkan diri pada tahun 1974 setelah Dewan Komisi Pengadilan menyetujui impeachment karena kasus menutupi kejahatan dan pencurian di Watergate. Bill Clinton dibebaskan dari tuduhan oleh senat di tahun 1999 setelah di impeach oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk sumpah palsu dan penghalangan proses keadilan dalam kesaksiannya dalam kasus gugatan di pengadilan sipil.
Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial tersebar ke dunia ketiga setelah Perang Dunia II. Negara-negara baru yang semula sebagai negara jajahan banyak terpengaruh oleh tipe sistem pemerintahan Inggris atau Amerika Serikat. Meskipun bentuknya tidak selalu sama, karena telah dipengaruhi oleh unsur-unsur setempat. Unsur setempat terutama adalah latar belakang budaya suatu bangsa. Budaya melatarbelakangi konstitusi apakah meletakkan eksekutif (presiden) atau legislatif (DPR) yang dominan. Jika budaya eksekutif yang dominan cenderung akan menganut sistem presidensial, contohnya adalah Filipina. Kemudian jika meletakkan legislatif yang dominan, cenderung akan mengembangkan sistem parlementer contohnya adalah Australia, Srilanka, India, dan Selandia Baru.
Negara-negara di dunia yang menganut sistem presidensial jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang menganut sistem parlementer. Hal ini dikarenakan sistem parlementer lebih mampu menjamin stabilitas politik. Terutama di negara-negara yang tingkat partisipasi politiknya tinggi, meskipun perkembangan ekonominya masih belum begitu maju. Sistem presidensial tampak akan lebih efektif ketika ada kekuatan mayoritas. Namun bagi bangsa-bangsa yang terpecah oleh berbagai konflik, dan menganut sistem multipartai dengan perwakilan proporsional yang dapat memungkinkan pembentukan koalisi-koalisi akan mengundang sistem presidensial yang kurang efektif.

Post a Comment for "Model Pemerintahan Parlementer dan Presidensial"