Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945

Sistem Pemerintahan

Dalam sistem ketatanegaraan di dunia, sistem pemerintahan negara menjadi patokan dasar dalam menjalankan tugas dan hak yang harus dijalankan oleh negara. Di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap negara adalah organisasi kekuasaan yang di dalamnya terliput bermacam lingkungan kekuasaan.
Sistem pemerintahan merupakan tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya yang memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Atau bisa juga disebut suatu kesatuan dari berbagai elemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menjalankan organisasi terbesar, yaitu negara. Elemen-elemen yang dimaksud adalah organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap elemen tersebut bergabung menjalankan tugasnya masing-masing yang satu dengan lainnya saling berkoordinasi demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan bersama. Bagaimana dengan sistem pemerintahan Indonesia? Dari bentuk pemerintahan, dengan jelas dikatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem negara kesatuan sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945.
Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Kesimpulan tersebut dapat diperoleh dari hasil identifikasi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Terdapat delapan pasal yang dapat memperlihatkan bentuk sistem pemerintahan Indonesia. Pasal-pasal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.
1. Pasal 4 ayat (1) ’’Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.’’
2. Pasal 5 ayat (2) ’’Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.’’
3. Pasal 6A ayat (1) ’’Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.’’
4. Pasal 7 ’’Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.’’
5. Pasal 7C ’’Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan PerwakilanRakyat.’’
6. Pasal 17 ayat (1) ’’Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.’’
7. Pasal 17 ayat (2) ’’Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.’’
8. Pasal 22E ayat (2) ’’Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”
Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “checks and balances”, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut. Secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil, namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensil akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal.

Post a Comment for "Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945"