Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia

Kebijakan Otonomi Daerah

Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian, kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secara implisit definisi otonomi mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu saja bukan sekedar membincangkan mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan policy, policy menurut Oxford Dictionaries, policy adalah “a course or principle of action adopted or proposed by an organization or individual” yang maksudnya haluan atau prinsip tindakan yang ditetapkan atau diusulkan oleh organisasi atau individu.  Policy atau kebijakan adalah suatu keputusan yang ditetapkan mengenai sebuah kesepakatan diantara individu atau organisasi.
Pada masa pemerintahan Presiden Habibie melalui kesepakatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu Tahun 1999, ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah untuk mengkoreksi UU No. 5 Tahun 1974 yang diangap sudah tidak sesuai dengan prinsip penyelengaraan pemerintah dan perkembangan keadaan.
Kedua undang-undang tersebut merupakan skema otonomi daerah yang diterapkan mulai Tahun 2001. Undang-undang ini diciptakan untuk menciptakan pola hubungan yang demokratis antara pusat dan daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya serta mendorong daerah merealisasikan aspirasinya dengan memberikan kewenangan yang luas. Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah berupa UU No. 22 Tahun 1999. Pertama, faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di masa lampau. Kedua, adalah faktor eksternal yang di pengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. 
Namun demikian, otonomi daerah juga tidak sepi dari kritik, beberapa di antaranya adalah, masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang di tandai dengan korupsi “berjamaah” di berbagai kabupaten dan propinsi atas alasan apapun. Bukan hanya modus operandinya yang berkembang, tetapi juga pelaku, jenis, dan nilai yang dikorupsi juga menunjukkan tingkatan yang lebih variatif dan intensif dari masa sebelum otonomi diberlakukan.
Hubungan antara legislatif dan eksekutif terutama berkaitan dengan wewenang legislatif, ketegangan yang sering kali terjadi antara legislatif dalam pengambilan kebijakan menyebabkan berbagai ketergantungan berkembang selama pelaksanaan otonomi legislatif   sering dituding sebagai penyebab berkembangnya stagnasi politik di tingkat lokal pada saat rakyat Indonesia disibukan dengan pelaksanaan pemilu 2004. Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan revisi terhadap UU No. 2 Tahun 1999.
Sidang paripuna DPR menyetujui rancangan perubahan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004, secara defacto DPR pemilu 1999 sudah kehilangan relevansinya untuk menyusun dan mengagendakan pembahasan kebijakan yang sangat krusial dan pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputi mengesahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.   
Di tetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari pertimbangan sejarah pemerintahan di masa-masa kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Dalam undang-undang ini di tetapkan 3 jenis daerah otonomi yaitu Karisidenan, Kabupaten, Kota, kurang lebih 3 Tahun UU No.1 Tahun 1945 ini di ganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. Undang Undang No. 22 Tahun 1948 yang berfokus pada susunan pemerintahan daerah yang demokratis, yakni berupa ditetapkanya 2 (dua) jenis daerah otonom yaitu; Otonomi biasa dan Otonomi Istimewa, serta 3 tingkatan daerah otonomi yakni Propinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Masa berlaku Undang -Undang No. 22 Tahun 1948 ini berakhir dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1957. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 adalah pengaturan tunggal yang berlaku secara seragam di seluruh Indonesia. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya.
Referensi:
1. Abdurrahman, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press
2. Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru: Jakarta,1985
3. Christina (dkk), Jaman Daulat Rakyat, Yogyakarta: Lapera, 2001 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Radja Grafindo Persada: Jakarta, 2003

Post a Comment for "Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia"