Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa

Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan adalah usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan[1].

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membuka era baru dalam sistem pembangunan di Indonesia terutama di pedesaan. Desa yang dimasa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini memiliki kewenangan dan kesempatan untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Ini artinya bahwa, UU Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

UU Desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa[2]. Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing desa[3].

UU Desa memberikan tanggung jawab yang besar terhadap pemerintahan desa. Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tersebut, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Melihat besarnya kewenangan desa seperti yang diamanatkan oleh UU Desa, maka diperlukan adanya pendampingan desa sebagaimana juga telah diatur dalam UU Desa mengenai pendampingan desa. Lebih lanjut juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, mengatur bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pendampingan secara berjenjang. Pendampingan tersebut merupakan tanggung jawab daerah, namun dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga[4].

Pendamping desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa menyatakan bahwa pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa memiliki ruang strategis dalam misi pembangunan desa setelah lahirnya UU Desa. Keberadaan pendamping desa, harus mampu bergerak cepat dalam membangun strategi menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentu sasarannya adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya pembanguan desa.

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa[5].  Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa[6]. Didalam pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1.      Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan

2.      Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten

3.      Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendesa Nomor 3 Tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa)[7].

Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya UU Desa adalah adanya tuntutan terhadap para pendamping desa untuk melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan self governing community diharapkan mampu hadir sebagai komunitas mandiri.

---

[1] Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 3

[2] Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa

[3] Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa Pasal 7 ayat 3 Penataan Desa

[4] Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa

[5] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

[6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[7] Roni Budi Sulistyo, Nurahman Joko Wiryanu. Dkk, Materi Pratugas Pendamping Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Jakarta Selatan : Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia, 2017), h. 41

Share :