Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas

Reformasi Birokrasi

A. Pendahuluan
Reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sejak tahun 1998.  Pada pelaksanaan reformasi tahap pertama, reformasi dibidang birokrasi tidak mengalami perkembangan dibandingkan dengan pelaksanaan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum.  Oleh sebab itu, pada tahun 2004 pemerintah menegaskan kembali pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan good governance.  
Pada tahun 2010 setelah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang pertama pemerintah mengeluarkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai platform utama pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Kemudian grand design reformasi birokrasi tersebut dioperasionalkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Reformasi birokrasi adalah sebuah kebijakan yang dibuat untuk mengubah atau membuat suatu perbaikan dalam birokrasi pemerintahan. Perubahan atau perbaikan yang ingin dilakukan mencakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perubahan pada mindset dan kultur set pegawai. Reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai proses pembaharuan melalui transformasi sistem atau tatanan birokrasi ke arah yang lebih efisien dan professional (Rakhmat, 2009).
Selain itu, reformasi birokrasi juga bertujuan untuk memperbaiki prosedur administrasi birokrasi pemerintah, perbaikan penggunaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan & RB No. 20 Tahun 2010 dan Permenpan & RB No. 11 Tahun 2015 tentang road map Reformasi Birokrasi.
Cerminan pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini masih belum memberikan pengaruh signifikan pada perubahan dan perbaikan yang terjadi di instansi pemerintah. Indikasi belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat dari tingkat korupsi yang masih tinggi di kalangan aparatur pemerintah.  Pelayanan publik yang masih belum optimal serta kinerja aparatur pemerintah yang belum sesuai dengan harapan masyarakat luas.
Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang berjalan selama ini, dan bertujuan untuk lebih baiknya pelayanan bagi masyarakat, maka diperlukan adanya proses akuntabilitas dan transparansi kegiatan birokrasi, baik itu di daerah maupun di pusat. Akuntabilitas ini mempunyai tujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
Akuntabilitas merupakan ukuran atau sarana pembuktian kepada masyarakat tentang aktivitas birokrasi atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum, selain itu akuntabilitas juga nantinya bisa melihat bahwa pelayanan yang dilakukan sudah mengakomodir kebutuhan rakyat secara kolektif atau belum.
Akuntabilitas merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban lembaga pemerintah. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

B. Kebijakan Reformasi Birokrasi 
Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur di pemerintahan, baik di pemerintah pusat sampai pemerintah daerah memberikan peluang yang cukup signifikan untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur Negara yang lebih baik dan berkualitas. Peningkatan kualitas aparatur, tidak hanya bersifat vertikal, tetapi aspek horizontalnya juga menjadi bagian dari pengembangan sumber daya aparatur. 
Reformasi birokrasi saat ini sudah banyak mengalami peningkatan. Secara kuantitas, seluruh instansi pemerintah sudah melaksanakan reformasi birokrasi dengan berbagai indikator-indikator yang diterapkan dalam pelaksanaan. Secara kualitas juga sudah mulai tampak perubahan-perubahan yang ada pada beberapa instansi pemerintah. Misalnya, sumber daya aparatur sudah berfokus pada aspek kompetensi dan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah.
Terutama dalam rekrutmen sumber daya aparatur dilakukan secara professional dan akuntabilitas, sehingga memberikan implikasi yang baik terhadap peningkatan kualitas aparatur di dalamnya. Idealnya, menurut Islamy (1997), yang dikutip oleh Triyono, dkk. (2003) bahwa reformasi birokrasi dalam tataran konseptual diarahkan untuk mengakomodasi karakter dasar birokrasi, yaitu:
1. Birokrasi harus mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menghindari kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Pendekatan yang dibangun seharusnya lebih kepada aspek profesionalisme dan proporsionalitasnya sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masayarakat.
2. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat. Organisasi modern sebagai ciri dari perbaikan terhadap birokrasi menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yakni pelayanan yang cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi dan biaya dan ketepatan waktu. Perubahan terhadap penyelenggaraan dengan perubahan yang signifikan melalui instrument yang dipakai, media yang digunakan, dan kompetensi kinerja yang ada. Sehingga tujuan dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dapat tercapai yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.
4. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayanan publik dari pada sebagai agen pembaruan pembangunan. Saat ini, birokrasi bukan berorientasi pada birokratnya, tetapi lebih kepada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pembangunan birokrasi bukan lagi menjadi agen pembangunan pada sistem birokrasinya, bukan pula meminta untuk dilayani kepada masyarakat, tetapi sudah lebih kepada menjadi penyedia pelayanan dan memberikan pelayanan itu sebaik-baiknya kepada masyarakat.
5. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku-rigid dengan menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralisasi, inovatif, fleksibel dan responsive. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peraturan menjadi keuntungan yang harus diikuti oleh seluruh stakeholders. Tetapi dalam aspek yang lain, birokrasi selalu fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan masyrakat dan kondisinya. Birokrasi harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dengan kreatifitas yang dibangun. Melalui kreatifitas dan inovasi-inovasi yang ada diharapkan birokrasi semakin baik dan berkualitas, sehingga perubahan kearah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan harapan masyarakat dan menjadikan tatanan pemerintahan menjadi lebih baik.

C. Strategi Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan reformasi  administrasi, khususnya reformasi  birokrasi tidak selalu berjalan mulus,  penuh tantangan yang dihadapi,  sebagaimana dikatakan Cepiku dan Mititelu (2010: 63) dalam Jurnal Transylvanian Review of Administrative Sciences No. 3E, bahwa reformasi birokrasi di Negara-negara Transisi (seperti Albania dan Rumania) memerlukan agenda yang sangat matang, karena sebelumnya tidak diprioritaskan  dan tidak didefinisikan secara jelas dalam hal pelaksanaan yang efektif, meskipun mengacu pada keinginan yang kuat. 
Untuk itu, perlu dipilih dan dikembangkan strategi yang tepat dalam upaya mensukseskan reformasi birokrasi untuk mewujudkan effective governance di Pemerintahan, sebagaimana yang dikatakan Hanh Been Lee (1970: 13) bahwa strategi adalah variabel yang digunakan untuk mengubah reformasi birokrasi yang mencakup jenis, cakupan dan kecepatan. Strategi reformasi birokrasi diperlukan, karena lemahnya agen perubahan, struktur internal lembaga tidak ditujukan untuk perubahan besar serta ruang lingkup dan laju reformasi harus dikompromikan. Untuk melangkah ke pelaksanaan reformasi birokrasi, ditawarkan dua strategi, yaitu Comprehensive Strategy dan Incremental Strategy (Lee, 1970: 14-16).
Comprehensive Strategy adalah suatu cara atau pola yang digunakan oleh suatu lembaga manajerial pusat dalam mengendalikan beberapa bidang cakupan seperti personil, anggaran dan organisasi. Dalam penerapan strategi ini, diperlukan dukungan politik dari penguasa, sedangkan legislatif dan partai politik jarang memberikan dukungan yang memadai (Samonte dan Khosla dalam Lee, 1970: 14). Komitmen politik penguasa diperlukan, mengingat seluruh perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilakukan dibuat dan harus diketahui penguasa, sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai. Sebagaimana hasil penelitian di beberapa daerah, ditemukan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan reformasi birokrasi di daerah adalah komitmen dan political will kepala daerah (Prasojo, Maksum dan Kurniawan, 2006: 175-176).
Incremental Strategy adalah suatu pendekatan yang melihat reformasi birokrasi secara bertahap dan sebagai rantai yang berurutan, karena reformasi dianggap sebagai suatu proses. Pendekatan ini mengutamakan pelatihan yang tidak hanya melibatkan staf dari badan reformasi, tetapi juga orang-orang dari instansi terkait lainnya. Setiap strategi memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan Incremental Strategy dapat membangun kepercayaan di antara agen reformasi. Sedangkan keterbatasannya pendekatannya bersifat gradual (bertahap), sehingga akan membutuhkan proses yang lebih panjang. Kelebihan Comprehensive Strategy, perubahannya akan menyeluruh dan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat daripada incremental. Keterbatasannya membutuhkan perhatian lebih banyak baik dari pemerintah maupun lembaga/instansi yang terkait.
Dror (Leemans, 1976: 129-130) mengemukakan enam kluster strategi reformasi birokrasi yang lebih konkret pada persoalan reformasi. Secara garis besar, sumbangan pemikiran Dror dalam strategi reformasi birokrasi menyangkut kebutuhan SDM yang berkualitas, pemisahan pengaruh kekuasaan politik terhadap birokrasi dan perubahan sistem yang mendasar, yaitu dengan melakukan desentralisasi. Enam pemikiran Dror yang menyangkut strategi reformasi administrasi, yaitu:
1. Menghasilkan efisiensi administrasi, dapat diukur dari aspek penghematan nilai uang, misalnya melalui penyederhanaan prosedur, perubahan prosedur, pengurangan duplikasi proses dan pendekatan yang sama dalam organisasi dan metodenya.
2. Mengurangi praktik yang memperlemah reformasi birokrasi (seperti : korupsi, kolusi, dan lain-lain).
3. Mengubah komponen utama sistem administrasi untuk menghasilkan kondisi ideal, misalnya menerapkan merit system dalam kepegawaian, menerapkan system anggaran berbasis program, membangun bank data dan sebagainya.
4. Menyesuaikan sistem administrasi untuk mengantisipasi efek perubahan sosial akibat modernisasi atau peperangan.
5. Membagi secara jelas antara pegawai pada sistem administrasi dengam sistem politik, misalnya mengurai kekuasaan birokrat atau aparat pemerintah pada level senior, sehingga lebih patuh pada proses politik.
6. Merubah hubungan antara sistem administrasi dengan seluruh atau sebagian dari komponen masyarakat, misalnya melalui strategi desentralisasi, demokratisasi dan partisipasi.
Adapun metode pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan empat cara yaitu:
1. Preemtif, yaitu memprediksi kemungkinan terjadinya praktek birokrasi yang dipandang inefisien, inefektif, menimbulkan proses panjang, membuka peluang KKN dan lainnya serta melakukan langkah-langkah antisipatif.
2. Persuasif, yatu melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi seperti melalui sosialisasi, publik campaign, internalisasi membangun kesadaran dan komitmen individual.
3. Preventif, yatu mencegah kemungkinan terjadinya praktek birokrasi yang dipandang inefisien, inefektif, menimbulkan proses panjang, membuka peluang KKN, dan lainnya. Melalui perubahan mind set, culture set.
4. Tindakan/sanksi, yatu menerapkan sanksi atau punishment bagi mereka yang tidak perform dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

D. Implementasi Konsep Akuntabilitas di Indonesia
Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.
Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya good governance.
UNDP menegaskan bahwa prinsip-prinsip good governance antara lain terdiri dari partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi stratejik. Tergambarkan jelas bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam good governance.
Beberapa negara maju di Eropa seperti jerman dan Inggris telah menerapkan konsep akuntabilitas hampir di setiap aspek kepemerintahan sejak tahun 1970-an. Inggris di era John Major dan Toni Blair memasyarakatkan akuntabilitas dengan menyusun Output and Performance Analysis (OPA Guidance) atau pedoman tresuri kepada departemen/badan di lingkungan kepemerintahan dan Guidence on Annual Report yang berisikan petunjuk dalam menyusun laporan tahunan suatu badan kepada menteri, parlemen, dan masyarakat umum. Disamping itu pemerintah Inggris menetapkan gagasan tentang Public Services for The Future: Modernisation, Reform, Accountability yang intinya adalah setiap keputusan hendaknya jangan hanya berorientasi pada berapa banyak pengeluaran dan atau penyerapan dana untuk tiap area, tetapi juga mengenai peningkatan jasa yang diberikan dan perbaikan-perbaikan.
Berbeda dengan Inggris, Jerman sebagai negara yang berbentuk federasi, menetapkan bahwa keterlibatan pusat (central involvement) dalam kegiatan setiap menteri dibatasi pada masalah kepegawaian, teknologi informasi dan hal-hal keuangan. Dari pola pemerintahan ini, maka pemerintah sesuai dengan tingkatannya secara formal mempunyai akuntabilitas (public accountability) kepada parlemen di tiap tingkatan pemerintahan (federal, negara bagian, dan lokal). Demikian pula dengan menikmati tingkat independen operasional yang tinggi, maka seorang menteri dapat secara leluasa melakukan kegiatannya, dan dengan demikian konsep dan prinsip akuntabilitas dapat dilakukan secara komprehensif.
Di Indonesia, sosialisasi konsep akuntabilitas dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah dilakukan kepada 41 Departemen/LPND. Di tingkat unit kerja Eselon I, dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak unit kerja yang bersangkutan, oleh karenannya capaian dan cakupannya masih tergolong rendah.
Dengan komitmen tiga pihak yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Negara, dan BPKP, maka pemerintah mulai memperlihatkan perhatiannya pada implementasi akuntabilitas ini. Hal ini terlihat jelas dengan diterbitkannya Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi pemerintah (dari eselon II ke atas) wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Dengan LAK seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah pencapaian visi dan misi organisasi.
Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia memperlihatkan upaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan amanah dari seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan sufficient condition atau kondisi yang harus ada.
Wujud lain dari implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan stratejik tersebut.
Namun demikian, impelementasi konsep akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah; rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar azas akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat, dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi.
Semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat terpecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi akuntabilitas disamping faktor moral hazard individu pelaksana untuk menjalankan kepemerintahan secara amanah.

E. Kesimpulan
1. Reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Indonesia sudah banyak mengalami peningkatan. Secara kuantitas, seluruh instansi pemerintah sudah melaksanakan reformasi birokrasi dengan berbagai indikator-indikator yang diterapkan dalam pelaksanaan. Secara kualitas juga sudah mulai tampak perubahan-perubahan yang ada pada beberapa instansi pemerintah. Misalnya, sumber daya aparatur sudah berfokus pada aspek kompetensi dan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, rekrutmen sumber daya aparatur juga sudah dilakukan secara professional dan akuntabilitas, sehingga memberikan implikasi yang baik terhadap peningkatan kualitas aparatur pemerintah.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi di sebuah Negara bukan hal yang mudah. Harus ada strategi yang dijalankan sehingga reformasi yang diinginkan bisa berjalan sesuai dengan tujuan reformasi. Strategi yang bisa digunakan ada dua, yaitu comprehensive straregi dan incremental strategi. Kedua strategi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan strategi tersebut.
3. Implementasi akuntabilitas di Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan pernerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reofrmasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi akuntabilitas seperti; masih rendahnya kesejahteraan pegawai, faktor budaya, dan lemahnya penerapan hukum di Indonesia.

F. Saran
1. Adanya penguatan terhadap kebijakan reformasi birokrasi dari pemerintah terhadap aparatur Negara sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi bisa berjalan dengan maksimal.
2. Strategi reformasi birokrasi harus menyangkut kebutuhan SDM yang berkualitas, pemisahan pengaruh kekuasaan politik terhadap birokrasi dan perubahan sistem yang mendasar, yaitu dengan melakukan desentralisasi.
3. Penerapan akuntabilitas di instansi pemerintah seharusnya didukung adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

Post a Comment for "Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas"