Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sistem Pemerintahan Yordania

Yordania

 A. Pendahuluan
Yordania atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Jordan adalah sebuah negara Monarki yang terletak di kawasan Timur Tengah benua Asia. Negara yang dalam bahasa Arab disebut dengan “Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah” ini secara astronomis berada diantara 29°-34° LU dan 34°-40° BT.
Negara modern Yordania pertama kali muncul pada tahun 1927 sebagai emirat (Kerajaan atau keamiran) Transyordan yang didorong oleh pemerintahan Inggris untuk melepaskan diri dari Kesultanan Turki Usmani. Jauh sebelum Turki Usmani menguasai wilayah ini, Yordan adalah daerah tua yang sudah diduduki Bangsa-bangsa penguasa tua secara bergantian seperti Assyria, Chaldea, Mesir, dan Persia, yang kemudian oleh Alexander Agung tahun 336-323 SM. Dilanjutkan oleh orang-orang Romawi tahun 36 SM, sampai pada tahun 636 M oleh tentara Islam masa pemerintahan Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah I Damaskus dan Dinasti Abbasiyyah di Baghdad hingga 1258 M  kemudian, warisan kekhalifaan akhirnya dipegang oleh Kesultanan Usmaniyyah.
Hingga penghujung perang Dunia I wilayah ini merupakan bagian dari Suriah yang lebih besar, yang berada di bawah kekuasaan Usmaniyyah. Setelah kekalahan Kesultanan Usmaniyah tahun 1918 pada perang Dunia I, Sekutu membagi Timur Tengah menjadi kawasan-kawasan dibawah kekuasaan mereka. Transyordan dan Palestina berada dalam mandat dan perwakilan Inggris. Pada 1946, Transyordan mencapai kemerdekaanya untuk kemudian menjadikan kerajaan Hasyimiyah Yordania sebagai pemerintahanya, dengan pangeran Abdullah Ibn Al-Hussain sebagai raja pertamanya (1921-1951).
Kerajaan Hasyimiyah Yordania adalah sebuah kerajaan di Tepi Barat Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur laut, Suriah di utara, Tepi Barat dan Israel di barat, serta berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat daya, di Teluk Aqaba, yang sebagiannya juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi.
Lebih dari separuh Yordania diliputi oleh Gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Ibu kota dan pusat pemerintahannya adalah Amman. Yordania didirikan pada tahun 1921, dan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah Negara di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal sebagai Emirat Transyordania. Tanggal 15 Mei 1923, Inggris menyerahkan urusan pemerintahan wilayah Emirat Transyordania kepada Amir Abdullah, namum urusan pertahanan, hubungan luar negeri dan keuangan tetap berada ditangan Inggris. Tahun 1926, Amir Abdullah diakui sebagai Raja Transyordania.
Ketika meletus perang Arab-Israel pada tahun 1948, Raja Abdullah memerintahkan penyerbuan ke palestina dan berhasil menguasai Tepi Barat termasuk Kota Jerussalem (Al-Quds). Pada bulan April 1950, Raja Abdullah mengubah nama Kerajaannya menjadi Yordania Al Hasyimiyah. Namun pada tanggal 20 Juli 1951 beliau dibunuh oleh seorang Palestina yang tidak menyetujui rencananya untuk membuat perdamaian dengan Israel. Tahta kerajaan kemudian dipegang oleh Raja Talal, putranya. Namum karena kesehatannya yang dianggap tidak memungkinkan, maka pada tanggal 20 Juli 1952, putra tertuanya Hussein yang ketika itu masih berumur 17 tahun dinobatkan sebagai Raja dan memerintah Yordania hingga wafat pada tanggal 7 Februari 1999. Dan sesuai dengan pasal 28 konstitusi Yordania, maka Raja Hussein digantikan oleh putranya, Pangeran Abdullah II menjadi Raja. 
Yordania memiliki luas wilayah sebesar 89.342 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 10.248.069 jiwa. Mayoritas Penduduk Yordania adalah etnis Arab yaitu sebanyak 98% sedangkan agama resmi Yordania adalah agama Islam, sebanyak 97,2% penduduk Yordania memeluk agama Islam terutama Islam Sunni. Bahasa resmi Yordania adalah bahasa Arab.

B. Kondisi Geografis Negara Yordani
Yordania secara geografis terletak dalam wilayah yang berbatasan dengan Suriah di sebelah utara, Arab Saudi di sebelah selatan, Israel di sebelah barat dan Irak di sebelah timur. Sedangkan untuk bagian laut hanya mempunyai satu perbatasan dengan negara Mesir. Dengan luas 96.082 km2, wilayah Yordania terbentang pada garis lintang 29°-34° serta garis bujur 35°. Kondisi alam Yordania disusun oleh dataran gersang di bagian timur, irigasi oleh oasis dan air sungai musiman, dataran tinggi di sebelah barat, serta tanah yang subur dan hutan cemara khas Mediterania di berbagai wilayahnya (PPI Yordania 2013). 
Yordania unik karena terbilang relatif stabil meskipun berbatasan langsung dengan wilayah rentan konflik antara Israel dan Palestina yang begitu menarik perhatian masyarakat global. Cuaca di Yordania (British Broadcasting Company 2011) berupa iklim semikering di musim panas dengan suhu rata-rata 30° C (86° F) serta relatif dingin pada musim dingin dengan suhu rata-rata 13° C (55° F). Kondisi ini sesuai dengan kecenderungan iklim di wilayah Mediterania; di mana semakin jauh lokasi suatu tempat dari sungai Mediterania, semakin besar kontras antara suhu dan tingkat curah hujan antarmusim di wilayah tersebut. Lokasi terendah di Yordania adalah Laut Mati (Dead Sea) yang berada pada 408 meter di bawah permukaan laut; sementara lokasi tertinggi adalah Jabal Umm Ad-Dami yang berada pada ketinggian 1.854 meter di atas permukaan laut (Central Intelligence Agency 2013).

C. Sistem Administrasi Negara Yordania
1. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Yordania
Bentuk Negara Yordania adalah Negara Kesatuan. Yordania adalah negara sentralistik dengan membagi wilayah administrasi ke dalam 12 gubernuran (disebut Muhafazat) yang masing-masing dikepalai seorang komisioner yang diangkat. Juga, negara terbagi ke dalam 99 kabupaten untuk memperlancar pemerintahan lokal. Muhafazat-muhafazat Yordania adalah: Ajlun, Al 'Aqabah, Al Balqa', Al Karak, Al Mafraq, 'Amman, At Tafilah, Az Zarqa', Irbid, Jarash, Ma'an, dan Madaba.
Sistem Pemerintahan yang dianut oleh Yordania adalah sistem pemerintahan Monarki Konstitusional yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang Raja sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Pemilihan umum legislatif diselenggarakan setiap 4 tahun sekali untuk memilih wakil-wakil rakyat Yordania yang duduk di Parlemen. Parlemen Yordania atau Dewan Perwakilan Rakyat Yordania disebut dengan Majlis al-Nuwaab dalam bahasa Arab.
Yordania dalam segi pemerintahan banyak terpengaruh oleh Inggris. Dari bentuk pemerintahan ini dapat kita lihat bahwa tampuk eksekutif dipegang oleh Raja dan Perdana Menteri, yaitu raja sebagai kepala negara sekaligus sebagai komando tertinggi angkatan bersenjata, sementara otoritas eksekutifnya diserahkan kepada Perdana Menteri dan council of minister. Perdana Menteri bertanggungjawab terhadap dewan parlemen. Dalam hubungan bilateral antar negara, bisa dilakukan oleh Raja sebagai kepala negara, bisa juga ditangani oleh Perdana Menteri, namun kebijakan-kebijakan yang diambil harus tetap bersesuaian dengan dewan parlementer.
2. Sistem Politik Yordania
Yordania adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional dan menjalankan syariat Islam. Lembaga (badan) negara Yordania terdiri dari Raja, Dewan Menteri, Majelis Nasional, dan Mahkamah (Majelis) Pengadilan.
a. Raja, memiliki kekuatan yang besar karena selain memegang kekuasaan eksekutif, turut serta pula dalam kekuasaan legislatif dan yudikatif.
b. Dewan Menteri, terdiri dari perdana menteri dan para menteri yang memiliki tanggung jawab secara kolektif kepada raja mengenai persoalan-persoalan politik umum negara. Kabinet di Yordania adalah kabinet raja.
c. Majelis Nasional, disebut sebagai Majelis Al Umma, merupakan pemegang kekuasaan legislatif bersama raja. Majelis ini terdiri dari Majelis Al Ayaan, yaitu dewan orang-orang termuka yang beranggotakan 30 orang dan semuanya diangkat oleh raja, dan Majelis Al Nuwab (DPR), yaitu badan perwakilan yang beranggotakan 60 orang, terdiri atas 48 anggota orang muslim, 10 anggota orang Kristen, dan 2 anggota orang beragama Ciroassian. 
d. Majelis Pengadilan, terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Mahkamah Sipil, Mahkamah Agama, dan Mahkamah Istimewa. Sistem perundang-undangan Yordania pada dasarnya sistem hukum kode Prancis dan mengadopsi hukum perdata mesir dan hukum islam. Status kewarganegaraan diberikan kepada orang islam sementara bagi penganut agama minoritas status kewarganegaraannya ditangani oleh peradilan agama khusus. Pada dasarnya di Yordania memakai hukum islam kemudian dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu sipil, khusus, dan religius (Agama). Lembaga peradilan di tiap kota merupakan peradilan tingkat pertama atau peradilan umum, peradilan ini membahas hukum sipil dan khusus, sedangkan mengenai perihal agama minoritas seperti kristen, ditangani oleh suatu peradilan agama tersendiri, dan juga memiliki mahkamah agung tersendiri yang hanya mengurus masalah agama seperti perceraian, perkawinan, warisan, penjagaan anak dan lain-lain. Pada hukum sipil selanjutnya adalah tingkat peradilan tinggi dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Hukum sipil umumnya bercorak hukum islam karena sebagian besar masyarakat Yordania adalah muslim dan konstitusinya bercorak muslim pula dengan semboyan “Allah, Negara, dan Pemimpin”. Untuk ketatanegaraan ditangani oleh peradilan administratif.
3. Partai Politik di Yordania
Yordania merupakan negara dengan sistem politik multi partai dimana di Yordania terdapat 30 Partai Politik. Namun partai terbesar merupakan oposisi terhadap pemerintah yaitu Islamic Action Front dan partai netral Jordanian National Youth Party, tidak ada partai yang memainkan peran murni dalam kegiatan bernegara, karena banyaknya intervensi-intervensi politis yang masuk kedalam lingkungan partai. Namun jika kita lihat bahwa partai yang berkembang menjadi besar adalah partai oposisi terhadap pemerintah menjadikan tingginya tingkat kritis terhadap pemerintahan. Pemerintahan Yordania sendiri harus mampu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, dan mampu dengan baik menyikapi oposisi. Apalagi pada era sebelumnya pemerintah Yordania dianggap sebagai kaki tangan Inggris. 
4. Birokrasi
Masalah birokrasi di Yordania tersangkut dalam hal trasnparansi dalam melaksanakan birokrasi oleh pemerintahan. Yordania sendiri menduduki 50 besar negara terkorup. Meskipun tergolong negara islam dan memiliki suasana religi yang kuat namun tetap saja korupsi tetap menjadi masalah dalam birokrasi di Yordania. Dalam usaha mengefektifkan birokrasi di dalam 12 provinsi di Yordania kemudian dibagi menjadi 54 departeman/ distrik yang bernama Nahia. Yordania masih berusaha dalam mentransparansikan birokrasi, dan berusaha lebih mengedepankan birokrasi yang dekat dengan masyarakatnya, mengingat hirarki yang cukup panjang dari raja hingga pegawai administrasi publik. 
5. Konstitusi
Sejauh ini konstitusi negara Yordania adalah berparadigma pada ideologi Islam, walaupun dalam perkembangannya negara tersebut banyak di pengaruhi oleh ajaran kapitalis-liberalis. Pada tanggal 20 pebruari tahun 1928, telah terjadi perjanjian antara Inggris dengan negara Transyordania, atau Yordania sekarang. Perjanjian itu ditandatangani di Yerusallem. Dalam perjanjian itu terdapat hal yang disepakati bersama seperti hal menegakan supremasi Inggris di wilayah mandat dan memberikan tempat yang istimewa bagi Inggris dalam hak-hak prerogratif terhadap perundang-undanganTransyordania, hubungan luar negeri, masalah keuangan dan perlindungan terhadap kaum atau orang-orang asing dan golongan minoritas. 
Dalam kesepakatan itu nampak bahwa negara Yordania begitu mudahnya di kuasai dan dipengaruhi oleh negara Inggris, terutama dalam kekuasaan pemerintahan yang semestinya sebagai sebuah kedaulatan yang mesti di pertahankan dan diakui oleh negara-negara lain. Dalam perjanjian itu sangat begitu menyudutkan keadaan Transyordania dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menentukan dan mengembangkan negara yordania kedepannya.  Seiring dengan itu, terjadi amandemen yang pada tahun 1934 dimana Emir berhak mengangkat perwakilan konsuler di luar negeri. Posisi Yordania pada saat tahun awal-awal kemerdekaannya sangat bergantung pada Inggris. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya subsidi yang diberikan dan tenaga ahli Inggris di Yordania. Hal ini dapat kita anggap bahwa Yordania begitu tunduk pada kehendak Inggris. 
Namun pada tahun perkembangannya itu Transyordania untuk pertama kalinya di antara semua negara timur barat, Yordania mempunyai pemerintah front rakyat, yakni koalisi Liberalis-Sosialis-komunis yang dalam konsteks Timur Tengah berarti perjuangan menentang Konservatif domestik dan pengaruh barata sehingga mererat hubungan dengan dunia Arab dan blok Soviet. Sehingga pada akhirnya perjanjian yang telah di sepakati itu, perdana menteri Nabulsi berunding dengan negara Inggris untuk membatalkan perjanjian aliansi. Inggris pada dasarnya setuju namun ini semua berarti penghentian pula bantuan subsidi. Namun dalam menyikapi hal tersebut Yordania justru mendapatkan tawaran untuk mendapatkan bantuan sebagai pengganti subsidi itu.
6. Kondisi Demografis 
Mayoritas penduduk Yordania merupakan etnis Arab, mencapai 98% dari total populasi, sementara sisanya terdiri atas kelompok etnis Armenia dan Sirkasia yang terdiri atas masing-masing 1% dari total populasi (Central Intelligence Agency 2013). Dengan tingkat pertumbuhan populasi yang terbilang rendah, yaitu sebesar 0,965% pada tahun 2012, total penduduk Yordania saat ini adalah sebanyak 6.482.081 jiwa (Central Intelligence Agency 2013). 
Konstelasi agama di Yordania (Central Intelligence Agency 2013), sama halnya dengan banyak negara Timur Tengah lain, didominasi oleh Islam Sunni yang dianut oleh 92% penduduk sekaligus diakui sebagai agama resmi negara, disusul oleh Kristen sebesar 6% dengan mayoritas kelompok Ortodoks Yunani disusul oleh denominasi Katolik Roma, Katolik Yunani, Ortodoks Suriah, Ortodoks Koptik, Ortodoks Armenia, dan Protestan. Kelompok Islam Syiah dan Druze yang melengkapi sisa 2% dari total populasi. 
Bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat Yordania adalah bahasa Arab, meskipun bahasa Inggris juga cukup populer di kalangan masyarakat kelas atas dan menengah. Yordania berhasil menjadi negara yang berkembang dengan signifikan dibandingkan negara-negara Timur Tengah lainnya. Kondisi yang stabil pun memicu tingginya angka harapan hidup di Yordania, mencapai maksimal 80 tahun (Central Intelligence Agency 2013); jauh di atas rata-rata bagi kawasan Timur Tengah.
Kepadatan penduduk Yordania mencapai 146 jiwa per mil. Di ibukota Negara saja, kota Amman, jumlah penduduknya mencapai 737.279 jiwa. 
7. Pembagian Wilayah
Yordania terbagi ke dalam 12 provinsi yang bernama Kegubernuran, yang mana dibagi lagi ke dalam 54 departemen atau distrik yang dinamakan Nahia.
Kegubernuran                   Ibu kota        Wilayah
Kegubernuran Ajloun       Ajloun           Utara
Kegubernuran Aqaba       Aqaba            Selatan
Kegubernuran Balqa        Salt               Tengah
Kegubernuran Ibu kota    Amman         Tengah
Kegubernuran Irbid          Irbid              Utara
Kegubernuran Jerash       Jerash            Utara
Kegubernuran Kerak       Al Karak        Selatan
Kegubernuran Ma'an       Ma'an             Selatan
Kegubernuran Madaba    Madaba         Tengah
Kegubernuran Mafraq     Mafraq          Utara
Kegubernuran Tafilah     Tafilah           Selatan
Kegubernuran Zarqa       Zarqa             Tengah

8. Perekonomian Negara Yordania 
Yordania merupakan salah satu Negara dengan ekonomi terkecil diantara negara-negara yang berada di kawasanTimur Tengah. Yordania tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Yordania hanya sebesar US$85.55 miliar sedangkan pendapatan perkapitanya adalah sebesar US$12.300. Industri-industri yang penting bagi perekonomian Yordania adalah pariwisata, teknologi informasi, pakaian, pupuk, farmasi, pengolahan minyak dan semen. Yordania juga menghasilkan beberapa komoditas pertanian seperti jeruk, stroberi, zaitun, domba dan susu.
Akan tetapi, Yordania merupakan salah satu Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini dapat terlihat dari GNP perkapita yang telah mencapai 6% pertahun, sementara pertumbuhan penduduknya hampir separuhnya yaitu sekitar 3,5%. Pertumbuhan ekonomi Yordania itu berasal dari hasil tani dan sumber alam lainnya. Hasil pertanian yang diperoleh di Negara Yordania adalah padi-padian, buah zaitun, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan dari bahan sumber alamnya yang dapat diolah di Negara Yordania yaitu pospat, garam, sedangkan perkembangan pengolahan bahan tambang lainnya adalah tekstil, plastik, semen, dan prosesing makanan. Sejauh ini perkembangan Negara Yordania dari bidang ekonomi menghasilkan income per capita sebesar $ 3.500 pada tahun 2002. sedangkan GNP nya mencapai $ 16 bilyun pada tahun 2002 sehingga budget yang ada di Negara Yordania mencapai $ 99,3 bilyun pada tahun 1999.
Yordania digolongkan sebagai negara dengan tingkat "pembangunan manusia" yang tinggi menurut Laporan Pembangunan Manusia tahun 2010. Lebih jauh lagi, Yordania juga digolongkan sebagai pasar yang sedang tumbuh dengan sebuah ekonomi pasar yang bebas menurut CIA World Factbook. Yordania juga dipandang sebagai sebuah ekonomi "berpendepatan menengah-atas". Perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat berlaku sejak bulan Desember 2001 menghapus segala pungutan untuk hampir semua komoditas di antara kedua-dua negara.
Yordania juga menikmati "status maju/terdepan" dengan Uni Eropa sejak bulan Desember 2010, juga menjadi anggota kawasan perdagangan bebas Eropa-Timur Tengah. Yordania mengikuti lebih banyak perjanjian perdagangan bebas daripada negara lain di kawasan sekitarnya. Yordania memiliki kebijakan "pro-Barat" dengan hubungan yang sangat akrab dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan menjadi sekutu utama (yang bukan anggota NATO) Amerika Serikat sejak tahun 1996. Kerajaan Yordania ini adalah salah satu negara yang telah mendorong pertumbuhan ekonominya berkat bantuan Amerika Serikat. Ini dapat dilihat dari PNG perkapita yang telah mencapai 6% per tahun ($US. 4.893,- tahun 1995).
9. Hubungan Luar Negeri
Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Yordania adalah pro barat. Yordania mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat dan Britain Raya serta menjadi sekutu Amerika sejak tahun 1996. Yordania adalah salah satu dari tiga Negara Liga Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagai Negara berdaulat yang merdeka sejak tahun 1946, Yordania juga bergabung sebagai anggota PBB dan lembaga internasional yang berada dibawah PBB. Yordania juga merupakan Negara anggota Liga Arab dan Organisasi Kerajaan Islam (OKI).
Sejak bulan Desember 2010 Yordania juga menjadi anggota kawasan perdagangan bebas Eropa-Timur Tengah. Yordania mengikuti lebih banyak perjanjian perdagangan bebas dari pada negara lain di kawasan. Baru-baru ini, Yordania telah diundang untuk bergabung dengan Dewan Kerja sama Teluk (GCC). Yordania adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Arab untuk Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Parlemen Arab, Organisasi Pertambangan dan Pembangunan Industri Arab, Dana Moneter Arab, Dana Moneter Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kawasan Perdagangan Bebas Arab Raya, Komisi Sosial dan Ekonomi PBB untuk Asia Barat, Kebijakan Lingkungan Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
D. Kesimpulan
1. Yordania secara geografis terletak dalam wilayah yang berbatasan dengan Suriah di sebelah utara, Arab Saudi di sebelah selatan, Israel di sebelah barat dan Irak di sebelah timur. Sedangkan untuk bagian laut hanya mempunyai satu perbatasan dengan negara Mesir.
2. Negara Yordania merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Sehingga sistem pemerintahannya adalah berbentuk kerajaaan parlementer. Dalam perjalanan perkembangan negara Yordania, telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sehingga sedikit banyaknya ada pengaruh dari negara-negara yang terlibat dalam kehidupan negara Yordania. Akibat pengaruh dari negara-negara terutama negara barat yang begitu kental, maka keadaaan perkembangan negara Yordania pun sedikit banyak berhaluan liberalis-kapitalis. Namun dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam, juga sistem pemerintahan Yordania di pengaruhi oleh ajaran atau paradigma/ideologi Islam.
3. Negara Yordania di satu sisi Negara yang mampu meningkatkan pendapatan perkapitanya, hal ini dikarenakan jumlah kepadatan penduduk dan income yang diperoleh cukup signifikan. Tetapi di satu sisi lain juga ternyata Negara Yordania merupakan Negara yang pernah atau masih memiliki tingkat kesejahteraan penduduknya yang terbilang miskin.
4. Kebijakan luar negeri Yordania masih menganut paham “Pro Barat”. Ini karena kedekatan Yordania dengan AS dan Inggris.

Post a Comment for "Sistem Pemerintahan Yordania"