Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa

Siklus Perencanaan Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjelaskan bahwa desa memiliki hak tradisional dan hak untuk mengatur masyarakat dalam mengembangkan desa lebih maju dan berpotensi menjadi desa yang mandiri seperti yang dicantumkan dalam UUD 1945. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dan desa perlu di atur oleh pemerintah agar pembangunan desa teratur. Adapun tujuan dari disahkannya UU Desa ini antara lain:
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.  
UU Desa secara umum mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, UU ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.
Salah satu poin yang paling krusial dalam UU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa.  Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah, selain juga mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. 
Para perangkat desa seperti kepala desa juga tidak luput dari pembahasan dalam UU Desa. Kepala desa menurut UU Desa pasal 26 ayat 1, bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal yang sama di ayat 3 huruf c, dijelaskan bahwa kepala desa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Selain itu, segala hal yang berhubungan dengan kepala desa, baik itu tugas, wewenang, larangan, hingga masa jabatan seorang kepala desa, juga tertuang di UU Desa. Pada jajaran perangkat desa lainnya, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diberikan penjelasan-penjelasan terhadap seperti apa fungsi BPD, tugas-tugasnya, wewenang, kewajiban, hingga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPD.
Akan tetapi, UU Desa juga mengandung beberapa kekurangan. Kekurangan pertama, adanya perbedaan pengertian desa adat menurut UU Desa dengan pengertian desa adat menurut masyarakat desa adat itu sendiri. Kekurangan kedua, tereletak pada dana alokasi kepada setiap desa per tahun yang dapat saja disalahgunakan. Kemudian, tidak menjelaskan secara khusus tentang penempatan perempuan minimal 30 persen pada perangkat desa. Selain itu, tingkat kesiapan tata kelola yang masih rendah dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa, juga dapat menghambat tujuan-tujuan yang hendak dicapai setelah pengesahan UU Desa.
Secara umum, UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa di harapkan dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Adanya UU ini juga menjadi dasar hukum bagi desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. 
Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan nasional yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa berdasarkan UU Desa pasal 1, bab I, ayat 8. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan desa harus dilakukan dengan baik, yang dimulai dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), kemudian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan kemudian akan menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Yang kesemua proses tersebut harus dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes).
Di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah pembanguan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, berdasarkan Permendagri No. 114 penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dari informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup:
1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Organisasi dan tata laksana pemerintah desa
3. Keuangan desa
4. Profil desa
5. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Selain  memuat visi dan misi kepala desa, RPJM Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pasal 7 dimana penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas program, serta kegiatan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.
Salah satu hal yang dapat mendorong pencapaian kesuksesan pembangunan desa ialah baik tidaknya RPJM Desa. RPJM Desa yang baik sudah seharusnya tidak bertentangan atau disusun sesuai dengan regulasi yang ada. RPJM Desa sebagai dokumen yang dijadikan acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada pasal 88 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya harus disesuaikan dengan Permendagri tersebut. 
Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat. Pedoman pembangunan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi.
Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Post a Comment for "Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa"