Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANALISIS JURNAL INTELIGENSI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI PADA ORGANISASI PUBLIK DI INDONESIA (Organization Intelligence and Bureaucracy Reform at Public Organization in Indonesia)

Organisasi dan Reformasi Birokrasi

PENDAHULUAN
Pada saat ini dinamika dan peradaban bergerak pada konsep birokrasi yang fokus pada pemenuhan layanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma administrasi publik tentang implementasi fungsi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai personifikasi Negara adalah melaksanakan misi dan mewujudkan tujuan masyarakat secara maksimal. Birokrasi sebagai personifikasi pemerintah mengambil peran birokrasi dalam pemerintah. Administrasi dan pemerintah sangat bergantung pada kinerja aparatur Negara. Kelangsungan pemerintah menciptakan kesinambungan peradaban di zaman modern sangat tergantung pada keterampilan aparatur negara dalam mengembangkan dan meningkatkan filosofi dan sistem administrasi yang mampu memecahkan masalah. 
Oleh karena itu, posisi strategis dan keahlian profesional berfungsi bersama-sama dengan mekanisme perencanaan dan implementasi kebijakan, sehingga peran birokrasi dalam kebijakan publik sangat menentukan. Menurut Siagian (1996: 39) ada banyak masalah yang menjadi keluhan publik terkait dengan layanan birokrasi oleh aparat, seperti: 
a. Memperlambat proses penyelesaian otorisasi; 
b. Mencari berbagai alasan termasuk komponen dokumen yang tidak lengkap, pengajuan keterlambatan dan alasan terkait lainnya; 
c. Memiliki tugas kegiatan lain; 
d. Kompleks untuk dipanggil; 
e. Terus melambat dengan kata-kata "dalam suatu proses". 
Birokrasi di Indonesia belum mampu melaksanakan tugas rutin pemerintah dan tugas pengembangan secara efektif dan efisien. Kecerdasan organisasi terkait dengan reformasi birokrasi adalah masalah teoritis atau masalah empiris, ada klasifikasi dan kesamaan yang dapat ditarik dari kesimpulan pada paragraf ini, sementara ada faktor utama yang mendorong reformasi birokrasi berhasil seperti: pertama, komitmen politik dan kepemimpinan; kedua, koalisi otoritas dan kemitraan bersama; ketiga, perubahan lintasan kejelasan; keempat, mereformasi para reformis; kelima, peta jalan komprehensif dan implementasi bertahap (Eko Prasojo, 2014). 

PEMBAHASAN
Birokrasi pemerintah harus mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, maka diperlukan transformasi dan peningkatan dalam program reformasi birokrasi. Dalam implementasi birokrasi ini salah satu aspek reformasi yang perlu diorganisasikan adalah kecerdasan organisasi. 
Samonte itu memberi wawasan kesamaan tentang reformasi "sebagai transformasi atau inovasi dengan menerapkan praduga untuk menciptakan sistem administrasi lembaga yang lebih efektif bertujuan untuk transformasi sosial, sebagai instrumen untuk menyampaikan kesamaan politik, sosial, dan perubahan ekonomi. Semuanya dinyatakan dalam pembangunan akselerasi dan pembangunan bangsa. Definisi ini berasal dari berbagai spesialis tentang reformasi berkaitan dengan empat aspek: pertama, reformasi berkaitan dengan inovasi dan transformasi; kedua, reformasi yang berhasil membutuhkan transformasi secara sistematis dan luas, transformasi harus dilaksanakan dengan hati-hati  dan direncanakan; ketiga, tujuan reformasi adalah mencapai efisiensi dan efektifitas; keempat, reformasi harus bisa  membela transformasi. Oleh karena itu, kerangka reformasi tidak terbatas pada proses dan prosedur, tetapi itu berkaitan dengan transformasi struktur dan perilaku. 
Urgensi reformasi birokrasi dikemukakan oleh berbagai pakar, sehingga diharapkan birokrasi mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien bersama dengan transformasi dan pemulihan melalui kebijakan reformasi birokrasi. Adanya kebutuhan dalam implementasi dan pembaruan birokrasi tergantung pada kebutuhan dan komitmen pemimpin nasional, mulai dari Presiden hingga kepala daerah harus mengimplementasikan pembaruan ini. Strategi nasional birokrasi mutlak membutuhkan rencana dan pembaruan aparatur Negara atau pemerintah. 
Transformasi lingkungan secara strategis perlu dilakukan secara global dengan memperbaharui aparatur negara/pemerintah yang diimplementasikan ke dalam area reformasi birokrasi. Transformasi global adalah proses transformasi yang harus direkonsiliasi. Ini termasuk, desentralisasi penegasan, demokrasi, otonomi, akuntabilitas, transparansi, pembentukan hukum. Mereka menjadi kekuatan yang kuat untuk menciptakan transformasi manajemen dan birokrasi pemerintah. Bidang-bidang transformasi ini telah dilakukan di luar negeri yang menginginkan pemerintahan yang baik. Transformasi ini muncul bersamaan dengan paradigma transformasi yang menjadi paradigma manajemen pemerintah. Yang diharapkan akan mampu merangsang kehadiran reformasi birokrasi. 
Birokrasi dilakukan dengan mengakomodasi praktik dan teknologi informasi ke dalam pemerintahan. Aplikasi e-government ke dalam birokrasi pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan layanan bagi masyarakat dan dapat diatur dengan lebih baik. Rewansyah (2009: 134), menulis dalam analisisnya, menjelaskan bahwa reformasi birokrasi perlu dilaksanakan dengan berbagai alasan sebagai berikut: pertama, transformasi sistem paradigma yang ada terpusat otoriterian ke sistem pemerintahan yang di desentralisasi demokrasi; kedua, kondisi bangsa, tujuan dan birokrasi pemerintah hari itu. Sementara kondisi keberadaan obyektif bangsa hari ini ditandatangani  dengan sebagai berikut: 1) peringkat persepsi korupsi di Indonesia adalah yang lebih tinggi di Asia; 2) tertinggi dari komunitas kurang mampu (37,17 juta atau 16,6%); 3) jumlah pengangguran (10,55 juta atau 9,8%); 4) kurangnya keinginan investasi dan 5) Target Milenium Sasaran Pembangunan (Deklarasi PBB Nomor 55 pada tahun 2000) di mana setiap Negara anggota PBB harus mengurangi komunitas yang kurang mampu dan pengangguran jumlah 50% pada tahun 2015 terakhir. 
Sementara Eko Prasojo (2012: 10) menyatakan bahwa setidaknya ada dua belas program yang dapat dijadikan leverage percepatan reformasi birokrasi, termasuk: 1) penilaian kementerian atau organisasi; 2) sistem rekrutmen dasarnya pada informasi teknologi; 3) sistem promosi dilakukan secara transparan; 4) pemantauan layanan publik sistem; 5) sistem pengaduan layanan publik secara nasional; 6) sistem manajemen sumber daya manusia pemerintah; 7) mereformasi para reformis ; 8) kampanye publik untuk reformasi birokrasi; 9) tes kompetensi untuk pegawai negeri sipil (bakat pemetaan); 10) sistem sumber daya manusia berbasis kompetensi yang terintegrasi ; 11) pengembangan zona integritas akses ke area korupsi yang tidak terikat, dan 12) pengembangan sistem penilaian birokrasi yang independen  implementasi reformasi (PMPRB) online . 
Yang penting dari urgensi transformasi menjadi reformasi birokrasi adalah dikategorikan oleh Keban (2009: 251). Keban menjelaskan bahwa ada empat aspek mengapa reformasi birokrasi perlu diimplementasikan, yaitu "Pertama, merangsang visi birokrasi; Kedua, menciptakan makhluk birokrasi; Ketiga, mengembangkan sistem birokrasi, dan Keempat, mengembangkan lingkungan birokrasi”. Sembiring (2012: 73) memberikan pendapat bahwa ada dimensi kelima kecerdasan organisasi, yaitu: 1) Iman dan Pengabdian; 2) Profesionalisme; 3) Orientasi Komunitas; 4) Orientasi Kinerja; dan 5) Orientasi Kesejahteraan Karyawan. 
Peneliti mengartikan bahwa model kecerdasan organisasi adalah pola yang secara konsisten berkaitan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang disepakati (nilai dan keyakinan yang dibagikan), dipelajari, diterapkan secara berkesinambungan.
 
KESIMPULAN 
Pertama, empat dimensi dimensi kecerdasan organisasi ini (profesionalisme, orientasi masyarakat, orientasi kinerja, dan orientasi kesejahteraan staf), dimensi kepercayaan dan pengabdian pada dasarnya adalah ini keempat dimensi lain yang telah diimplementasikan sembilan program percepatan reformasi birokrasi, telah dimilikinya telah ditemukan pada sembilan kegiatan remaja "percepatan" dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, seperti berikut:
a. Dimensi profesionalisme mencerminkan empat dari sembilan program reformasi birokrasi ini akselerasi (pengaturan struktur organisasi, pengaturan kuantifikasi dan distribusi pegawai negeri, sistem pemilihan calon pegawai negeri sipil dan promosi secara terbuka dan profesionalisme mereka) menemukan enam kegiatan yaitu: organisasi ukuran yang tepat , kuantifikasi sumber daya manusia yang stabil, sistem seleksi oleh menerapkan sistem Tes Bantuan Komputer , promosi keterbukaan Eselon I dan Eselon II, Bakat pemetaan , dan peningkatan kapasitas bersama dengan pelatihan pendidikan. 
b. Dimensi orientasi masyarakat adalah dua refleksi dari sembilan program reformasi birokrasi ini akselerasi (layanan publik dan transparansi sehingga menguntungkan akuntabel) menemukan tiga kegiatan yaitu transformasi sikap dan perilaku, koordinasi antara wakil dan integritas menguntungkan. 
c. Dimensi orientasi kinerja mencerminkan dua dari sembilan program reformasi birokrasi ini akselerasi (E-Gov menguntungkan dan efisiensi penggunaan fasilitas dan infrastruktur untuk sipil pelayan) menemukan empat kegiatan yaitu Prosedur Operasi Standar kerja lebih teratur, tepat waktu, penghematan anggaran, kinerja yang meningkat dan nyaman; 
d. Dimensi orientasi kesejahteraan staf mencerminkan peningkatan kesejahteraan PNS yang ditemukan enam kegiatan yaitu kenaikan upah, fasilitas klinik medis, posisi naik secara otomatis tanpa yang lain persyaratan, cara mudah pejabat tinggi atau staf pensiun, program pelatihan mendekati masa pensiun dan pengusaha, diberikan cuti dari pekerjaan; 
e. Dimensi profesionalisme pada dasarnya adalah dimensi orientasi, kinerja, dan staf masyarakat ketiga ini orientasi kemakmuran. Karena profesionalisme menjadi sumber daya manusia lebih ditentukan menjadi sembilan program percepatan reformasi birokrasi; 
Kedua, model kecerdasan organisasi secara sistematis memiliki pola yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang disepakati (dibagikan bersama nilai dan kepercayaan) yang dipelajari, diterapkan kesinambungan karakteristik utama tentang proses penampilan, pemformatan, nilai-nilai sosialisasi, internalisasi dan Integritas yang berlaku, Profesional, dan Akuntabel sambil memberikan manfaat dan bimbingan untuk pejabat tinggi atau staf di organisasi publik dalam mengambil tindakan.
Ketiga, salah satu aspek pendukung reformasi birokrasi yang berhasil di sebuah organisasi publik sepenuhnya didukung pemimpin tertinggi dan menengah. Karena penelitian ini berkaitan dengan kecerdasan dan organisasi reformasi birokrasi yang berarti nilai-nilai kecerdasan (nilai-nilai inti) diwujudkan dalam sikap dan perilaku, didukung oleh komitmen pemimpin tertinggi dalam sembilan program percepatan reformasi birokrasi, komitmen diwujudkan menjadi sikap dan perilaku serta diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang dihasilkan. Tidak hanya ditemukan aspek pendukung tetapi juga dua puluh lima aspek hambatan dalam penelitian ini: dimensi profesionalisme menjadi 15 kegiatan, dimensi orientasi masyarakat terdiri dari 4 kegiatan; dimensi orientasi kinerja terdiri dari 4 kegiatan; dan dimensi kesejahteraan staf terdiri dari 2 kegiatan. 

SARAN
Basis pada kesimpulan yang disajikan dalam penelitian ini berjudul "INTELIGENSI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI PADA ORGANISASI PUBLIK, peneliti menyarankan: 
Pertama, Ada sembilan belas kegiatan yang memasukkannya sebagai tindak lanjut sembilan program percepatan reformasi birokrasi, semua ini mencerminkan empat dimensi kecerdasan organisasi, masing-masing dimensi berdasarkan kepercayaan dan pengabdian, bertujuan untuk mempercepat akselerasi perangkat organisasi publik yang berintegritas, profesional dan akuntabel, sementara perlu diperbesar kegiatannya sebagai tindak lanjut dari hasil survei internal atau dilakukan secara independen lembaga. 
Kedua, Kegiatan sebagai tindak lanjut dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi ditujukan untuk focus Dimensi profesionalisme, karena lebih menentukan ke percepatan reformasi birokrasi dan salah satunya kesembilan program ini termasuk program profesionalisme PNS. 
Ketiga, Perlu disusun kebijakan baru yang digolongkan menjadi aturan atau yang lain, misalnya berkaitan dengan posisi naik otomatis tanpa melampirkan persyaratan lain, promosi keterbukaan Eselon I dan Eselon II, teknis pelatihan pendidikan, rotasi internal. 
Keempat, model intelijen organisasi di organisasi publik, dalam langkah sosialisasi dan internalisasi ini perlu lebih ditingkatkan implementasinya seperti melalui berbagai kegiatan reformasi sudut, selebaran, spanduk, kelompok integritas, kode etik. Di sudut reformasi ini tidak hanya membahas berbagai kegiatan di setiap unit, tetapi juga diimplementasikan untuk mengurangi hambatan komunikasi antara staf dan pejabat. Dalam level implementasi ini nilai-nilai IPA perlu diaktifkan. Melalui pelatihan dan peran agen transformasi model, karena ada berbagai pejabat tinggi dan staf telah pensiun, promosi atau mutasi ke yang lain lembaga. Implementasi ini digunakan sebagai sikap dan perilaku dasar dari pejabat atau staf untuk diimplementasikan tugas berhubungan dengan sembilan belas kegiatan menjadi sembilan program percepatan reformasi. Dengan kecerdasan organisasi ini model yang disarankan akan mempercepat terwujudnya aparatur organisasi publik yang berintegritas, profesional dan bertanggung jawab. 
Kelima, Nilai-nilai kecerdasan yang unggul adalah Integritas, Profesional dan akuntabel yang perlu diperhatikan, karena setiap perubahan pemimpin atau pemerintah menjadi lima tahun periode baru memiliki visi dan misi yang berbeda, tetapi untuk reformasi birokrasi masih terus dilaksanakan dan direvisi karena permohonan masyarakat terus menerus. 
Keenam, aspek pendukung dan kendala kecerdasan organisasi dalam penelitian ini mencerminkan keempat dimensi ini atau kecerdasan organisasi. Ini menjelaskan tentang nilai-nilai, transformasi sikap dan perilaku. Dalam realisasi dari ini tidak mengambil cara yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga perbuatan peningkatan pemimpin tertinggi dan menengah komitmen yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari mereka. 
Ketujuh, salah satu realisasi komitmen yang dialamatkan adalah kebijakan terkait reformasi birokrasi. Telah diterbitkan Kebijakan tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan perundang-undangan yang diklasifikasikan menjadi empat peraturan perundang-undangan sebagai pilar reformasi birokrasi, aturan pemerintah, grand design reformasi birokrasi, peraturan presiden, lainnya puluhan aturan. Kebijakan sebagai tindak lanjut dari keempat peraturan perundang-undangan ini sebagai pilar reformasi birokrasi, sesegera mungkin mengeluarkan penyimpangan kebijakan, mulai dari peraturan pemerintah, presiden, dan kementerian. Jika sudah dikeluarkan polis sampai aturan kementerian diterapkan secara konsisten, dan yang paling penting adalah kebijakan yang ditangani tidak berubah, karena pemangku kepentingan dari kebijakan ini tidak hanya berasal dari kementerian atau lembaga tetapi juga sampai pemerintah provinsi sebaliknya pemerintah kabupaten atau kota. 
Delapan, untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan intelijen organisasi, reformasi birokrasi dan sembilan program percepatan reformasi birokrasi di organisasi publik lebih hidup dan lebih intensif, karena peneliti telah pengetahuan, pandangan, dan waktu yang terbatas. 

Sumber Jurnal:
Pengarang: Ismiyarto, SH, M.Si (State Governmental Institution (Ipdn) Jakarta College, Indonesia). Tahun Terbit: Tahun terbit: 19 Januari 2018. Alamat Jurnal: Alamat: URL: https://doi.org/10.5539/mas.v12n2p93


Post a Comment for "ANALISIS JURNAL INTELIGENSI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI PADA ORGANISASI PUBLIK DI INDONESIA (Organization Intelligence and Bureaucracy Reform at Public Organization in Indonesia)"