Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANALISIS JURNAL Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective

Reformasi Birokrasi

Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin tidak diinginkan dari reformasi untuk memodernisasi administrasi publik di Indonesia melalui perspektif teori budaya. Perspektif budaya penting untuk memahami konteks implementasi reformasi dan pengaturan masyarakat di mana reformasi sektor publik terjadi. Ada empat pola konsekuensi yang tidak diinginkan dalam reformasi birokrasi di Indonesia yang diusulkan untuk membantu analisis pola defisit reformasi. Saya beri nama reformasi inersia untuk fatalis, reformasi formalistik untuk hierarki, reformasi berbasis manfaat untuk individualis, dan reformasi berbasis kesesuaian untuk organisasi yang egaliter. Kerangka kerja ini memberikan pandangan alternatif untuk mengatasi dampak negatif potensial serta konsekuensi yang tidak diinginkan reformasi birokrasi di mana reformasi atau administrator publik dapat mempertimbangkan dan mengantisipasi dalam proses reformasi.
Tulisan ini menunjukkan konteks reformasi birokrasi di Indonesia dari sudut pandang sosio-historis. Kemudian, dengan mengadaptasi kerangka kerja GGCT, akan membantu menganalisis efek dari program reformasi birokrasi dalam contoh kasus di Indonesia. Tulisan ini menunjuk ke empat pola konsekuensi yang tidak diinginkan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Mereka sejajar dengan empat klasifikasi pendekatan teori budaya yaitu inersia reformasi untuk fatalis, reformasi formalistik untuk hierarki, reformasi berbasis manfaat untuk individualis, dan reformasi berbasis kesesuaian untuk organisasi yang egaliter.
Studi ini mencoba untuk memperbesar ketidakcocokan inisiatif reformasi dan konteks sosial budaya di mana reformasi terjadi. Tujuannya untuk mengidentifikasi secara sistematis dampak negatif dari reformasi birokrasi di Indonesia dengan menggunakan Grid-Group Cultural Theory/GGCT (Douglas, 1982). Dengan membedakan hubungan sosial menjadi empat perspektif termasuk fatalis, hierarki, cara individualis, dan egaliter. GGCT adalah pendekatan antropologis yang menekankan analisis sejarah dan budaya yang sesuai dengan pembahasan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi awalnya dilakukan sebagai respon terhadap krisis finansial yang terjadi di Asia Tenggara dan berimbas ke Indonesia. Untuk mengatasi krisis keuangan, banyak negara mengembangkan model reformasi yang diadopsi dari barat (Hood, 2001), yang dikenal sebagai New Public Management (NPM). Pendekatan NPM dikenal sebagai manajerialisme yang menekankan pada pencapai efisiensi dan kinerja berbasis keluaran, manajemen profesional, pengukuran kinerja, kontrol dalam hasil, desentralisasi, persaingan, efisiensi dalam sumber daya dan mengadopsi manajemen swasta.
Larbi (1999) mengkategorikan Indonesia sebagai negara krisis. Ini ditandai dengan upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui desentralisasi, privatisasi, ekonomi deregulasi, serta implementasi penganggaran berbasis kinerja dan akuntansi sektor publik. Salah satu fokusnya adalah keuangan sektor publik untuk mengatasi krisis ekonomi (Harun, An, & Kahar, 2013; Mcleod & Harun, 2014). Peningkatan kinerja pemerintah terutama kemudahan melakukan bisnis, investasi, perizinan bisnis, perdagangan, bea cukai, pajak, dan sektor ekonomi lainnya akan mempercepatan pemulihan ekonomi.
Reformasi pasca krisis juga dipengaruhi oleh pendekatan manajerialisme yang serupa dengan reformasi berbasis krisis setelah 1998. Hal ini ditandai dengan adanya adopsi gaya reformasi barat di Indonesia. Sementara tidak semua negara berhasil menerapkan gaya reformasi impor ini. Perspektif bahwa konteks dan aspek budaya memainkan peran penting dalam reformasi sektor publik. Sikap ini mengarah pada pendekatan GGCT dalam menganalisis reformasi birokrasi Indonesia.
Argumen utama GGCT adalah isu budaya lebih penting di dalam masyarakat. Ini menempatkan budaya sebagai pusat dalam menjelaskan kehidupan sosial. Dalam studi politik dan administrasi publik, GGCT digunakan oleh beberapa sarjana untuk menganalisis lembaga seperti Thompson, Ellis, & Wildavsky (1990) dengan pengembangan GGCT untuk menganalisis fenomena politik yang mengakar pada pola pikir budaya.
Sisi budaya lembaga publik juga ditemukan dalam kebijakan berbasis retorika. Sebuah studi oleh Smullen (2007) membandingkan reformasi di Belanda, Swedia, dan Australia dengan pendekatan budaya retoris pada GGCT. Sementara, Hood (2000) meneliti kegagalan dan kelemahan NPM sebagai gerakan umum dan bidang studi administrasi. Dia menjelaskan kegagalan dan kelemahan NPM secara umum.
Penggunaan GGCT dalam menganalisis reformasi birokrasi Indonesia ada tiga. Pertama, studi tentang pembangunan Indonesia atau administrasi pembangunan dari Riggs (1964) menunjukkan bahwa administrasi dibentuk dalam konteks masyarakat. Kedua, budaya diduga sebagai nilai yang mendorong organisasi untuk bereaksi terhadap berbagai lingkungan. Ketiga, tempat-tempat budaya tidak boleh diabaikan dalam proses reformasi birokrasi karena mempengaruhi pelaksanaan reformasi itu sendiri.
Menurut Thompson (1997), GGCT dapat diterapkan dari entitas skala kecil mulai dari individu, keluarga, desa, kota, organisasi ke ruang lingkup yang lebih luas seperti negara-bangsa. Oleh karena itu, analisis reformasi birokrasi dapat ditempatkan pada tingkat nasional, kelembagaan, dan bahkan tingkat individu. Dapat diasumsikan bahwa tidak akan ada keseragaman dan peluang dalam praktik nyata. Dimodifikasi dari model awal oleh Douglas (1982), generasi kedua GGCT (Thompson, 1997; Thompson et al., 1990) dan analisis retorika budaya dari Hood (2000), Defisit reformasi birokrasi dapat dimodelkan di bawah ini:
1. Jenis pola pertama dinamai inersia. Ini terjadi pada tipe institusi yang fatalis
ditandai oleh rendahnya tingkat kolektivisme dan batasan aturan dalam sosial interaksi. 
2. Reformasi Formalistik. Tidak seperti fatalis yang memiliki level yang rendah, hierarki organisasi dicirikan lebih tinggi untuk jaringan dan kelompok dalam interaksi sosial. 
3. Reformasi berbasis manfaat. Fitur lainnya adalah tipe institusi individualis yang memiliki grid dan grup kelas rendah. Kepentingan pribadi individu menjadi lebih kuat untuk mencapai keuntungan pribadi individu. Pusat desain tipe ini dapat diambil dari struktur insentif material (Hood, 2000: 104-108).
4. Reformasi berbasis kesesuaian. Kategori terakhir adalah institusi egaliter yang memiliki kolektivisme tinggi tetapi kewajibannya rendah. Ini ditandai dengan pemeliharaan solidaritas yang didukung melalui kontak intensif antar anggota (Smullen, 2007: 49). Tingkat rendah dalam penegakan hukum dengan tingkat komunalisme yang tinggi dapat memberikan efek buruk dalam pemenuhan tugas administrasi.
Penyebaran Nilai-nilai budaya dan tingkat komitmen anggota birokrasi pemerintahan terhadap inti dari nilai-nilai yang ada merupakan harapan besar masyarakat pada birokrasi pemerintahan serta bagaimana perubahan budaya birokrasi di pemerintahan termasuk penyebaran nilai-nilai budaya oleh anggota Birokrasi. Seorang pegawai mesti mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi serta memahami tujuan birokrasi, mampu berkomunikasi, menjalin hubungan antara atasan dan bawahan maupun sesamanya. Organisasi hendaknya memberikan dorongan kepada pegawai  yang berkomitmen inti dari nilai-nilai yang ada (core values) sehingga perubahan Budaya Birokrasi menuju kearah yang lebih baik.
Relevansi budaya terhadap suksesi reformasi birokrasi, seperti telah diuraikan diatas bisa dipastikan memiliki hubungan keterkaitan yang erat dalam menuju suksesi reformasi birokrasi, reformasi birokrasi dapat menjadi sukses berada pada tujuan-tujuannya, ketika telah didukung dengan budaya yang profesional. Profesional disini diartikan sebagai sebuah tindakan yang disandarkan pada proporsional dalam menempatkan segala sesuatunya sehingga memiliki batasan yang jelas terhadap tindakan.  Budaya yang professional adalah budaya birokrasi yang mampu dimanifestasikan sesuai dengan semangat dan arah tujuan dari reformasi birokrasi tersebut, dan untuk mencapai itu, maka perlu didukung dengan budaya profesional juga. 
Dari penjelasan di atas, saya mengusulkan empat pola reformasi birokrasi Indonesia diambil dari sudut pandang GGCT. Pertama, inersia reformasi ditandai dengan adanya resistensi dan tujuan-tujuan yang terdemotivasi dari pegawai negeri sipil ke birokrasi program. Reformasi berbasis inersia dapat ditemukan di lembaga-lembaga yang kuat aturan dan regulasi dan rendahnya tingkat kolektif di antara anggota. Kedua, formalistik reformasi mungkin terjadi dalam jenis hierarki lembaga. Ditandai dengan sikap formalistik terhadap reformasi dan terkadang menghasilkan dampak ambigu pada formalistik dan hasil administrasi. Ketiga, institusi individualis yang memiliki nilai rendah baik grid maupun atribut kelompok mungkin dibuat dengan reformasi berbasis manfaat. Tipe ini terkadang menghasilkan otoritas pelecehan untuk keuntungan diri pegawai negeri sipil. Keempat, tipe egaliter cenderung untuk mempraktikkan reformasi berbasis konformitas sebagai efek samping dari rendahnya batasan aturan dan tinggi kolektivisme.
Reformasi birokrasi yang berdasarkan konteks budaya bisa diterapkan di Indonesia apabila penguatan terhadap regulasi dan nilai-nilai budaya yang sudah ada berjalan dengan baik. Tetapi apabila budaya yang telah ada di dalam masyarakat Indonesia tidak lagi bisa berjalan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, maka reformasi birokrasi akan sangat sulit dilaksanakan. Apalagi selama ini model birokrasi di Indonesia lebih mengutamakan sistem birokrasi yang diadopsi dari luar (barat). Perbedaan karakter menyebabkan model birokrasi yang berasal dari barat tidak bisa digunakan dengan maksimal di Indonesia. 

Sumber: Arif Budy Pratama (Department of Public Administration, Tidar University, Indonesia E-mail: kk177c@gmail.com), Tahun terbit: 7 Agustus 2017, Alamat URL: https://doi.org/10.5296/jpag.v7i3.11519

Post a Comment for "ANALISIS JURNAL Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective"