Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Analisis Terhadap Desetraslisasi Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh

 

Provinsi Aceh

Desentralisasi di Indonesia, baik simetris maupun asimetris, sangat penting untuk melihat hubungan dan proses yang berlangsung dalam rangka menemukan format pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi sudah berlangsung di wilayah Indonesia sejak masa kolonial yang lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi maksimalisasi keuntungan ekonomi kolonialis. Artinya berbicara desentralisasi simetris dan asimetris tidak hanya cukup untuk mundur ke belakang di kisaran tahun 2001 pada saat UU 22/1999 diberlakukan, tetapi harus melihat secara lebih menyeluruh serangkaian proses desentralisasi. Walaupun 2001 merupakan momen penting desentralisasi di Indonesia, pengaturan dalam regulasi tersebut tak terlepas dari faktor kesejarahan hubungan pusat-daerah yang panjang yang dimulai pada 23 Juli 1903.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal. Kemananan, hukum dan kebijakan fiskal adalah beberapa hal yang masih terpusat, namun ada pendelegasian kepada daerah. Untuk Aceh, bentuk asimetris dapat dicermati pada subtansi isi dari UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UU tersebut menegaskan konsep asimetris masih berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan sub-sistem dalam sebuah sistem pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, pemberlakuan otsus Aceh pada dasarnya bukanlah sekedar hak, melainkan merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat Aceh.
UUPA lahir dari konsensus penyelesaian konflik yang terjadi antara pihak GAM dan Pemerintah RI yang merupakan resolusi konflik dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. UU ini kemudian menjadi dasar rujukan penyelenggaraan otonomi khusus seluas-luasnya bagi Aceh.
Merujuk pada regulasi UUPA dapat difahami bentuk asimetris di Aceh yang termaktub dalam regulasi tersebut antara lain, yaitu:
1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh yang berpedoman pada Qanun Aceh sebagaimana Pasal 66 Ayat 6 UUPA. 
2. Pilkada gubernur, bupati, dan walikota di kabupaten/kota di Aceh dipilih melalui pemilihan yang diajukan oleh partai politik nasional, partai politik lokal serta calon perseorangan. Aceh merupakan pioner calon perseorangan (independen/non partai).
3. Keberadaan KIP dalam menyelenggarakan Pemilu baik Pilkada, Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), berbeda dari daerah lain. Di daerah lain penyelenggara pemilu disebut dengan sebutan KPU (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Di Aceh penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh KIP Aceh untuk tingkat provinsi dan KIP Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. KIP sendiri merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UUPA untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Secara substansi, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tidak berbeda jauh dari segi kewenangan dan fungsi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada nomenklatur nama Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang selanjutnya berpengaruh pada lambang KIP yang berbeda dari KPU di daerah lain. Dimana untuk KIP lambangnya sama Garuda Pancasila namun frasa Komisi Pemilhan Umum menjadi Komisi Independen Pemilihan. Kemudian proses seleksi komisoner KIP dilakukan melalui metode satu atap yang dilaksanakan oleh DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP Kabupaten/Kota. Sedangkan tata kerja KIP diatur oleh Qanun Aceh dengan berpedoman kepada UU penyelenggara Pemilu yang berlaku secara nasional.
4. Pengawas Pemilihan yakni Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan untuk mengawasi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh untuk tingkat provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Aceh hanya punya mandat untuk mengawasi Pileg dan Pilpres, mereka tidak punya mandat mengawasi Pilkada. Proses seleksi komisoner Panwaslih dilakukan oleh DPRA untuk Panwaslih Aceh dan DPRK untuk Panwaslih Kabupaten/Kota. Meski proses seleksi dilakukan oleh legislatif lokal, komisioner Panwaslih pilihan DPRA dan DPRK harus mendapatkan pengesahan dari Bawaslu Pusat yang merupakan amanat pasal 60 UUPA.
5. Keberadaan partai politik lokal (parlok) yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2006, yang kemudian telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
6. Berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA/DPRK), bahwa jumlah anggota DPRA 125% dari ketentuan nasional, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006. Juga dipilih melalui pemillihan umum yang diikut oleh partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok).
7. Kewajiban menjalankan syariat agamanya bagi calon kepala daerah di Aceh. Uniknya di Aceh, bagi pemeluk agama Islam setiap calon Pilkada, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota wajib mengikuti uji kemampuan membaca Al-Quran. Setiap calon Pilkada mestilah memenuhi nilai tertentu yang diuji oleh tim khusus uji kemampuan baca Al-Qur’an. Oleh karenanya, bisa saja secara administratif lainnya seorang calon Pilkada terpenuhi syaratnya, namun pada saat uji kemampuan baca Al-Qur’an tidak lulus maka akan menyebabkan gugurnya calon tersebut. Uji kamampuan baca Al-Qur’an ini dapat disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat di Aceh, bahkan disiarkan secara langsung oleh televisi dan radio lokal.
8. Kekhususan dalam hal dukungan bagi calon perseorangan. Calon perseorangan di Aceh cukup memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPA. Berbeda dengan ketentuan di UU Pilkada yang berlaku secara nasional, dimana dukungan calon perseorangan adalah berdasarkan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir. Oleh sebab itu secara nasional, dukungan dapat berbeda-beda tergantung besaran DPT di daerah setempat, sedangkan di Aceh metode dukungan bagi calon independen adalah flat 3 % (tiga persen) bagi semua wilayah di Aceh.
9. Bentuk asimetris politik Aceh yaitu kekhususan dalam hal dukungan bagi calon yang diusung oleh partai. Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRA di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPA. Ketentuan ini berbeda dengan nasional, dimana untuk nasional calon yang diusung parpol harus mendapat perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Post a Comment for "Analisis Terhadap Desetraslisasi Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh"