Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prinsip dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan

PENDAHULUAN
Manajemen pemerintahan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sarana yang ada. Manajemen pemerintahan adalah sebuah keharusan yang harus dilaksanakan dalam sistem pemerintahan. Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara merupakan salah satu lemahnya manajemen yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengelola negara.
Manajemen pemerintahan adalah sebuah keniscayaan pada masa sekarang. Pada era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk bisa memperbaiki kinerja dan pelayanan publik. Karena dengan kinerja dan pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pada saat ini, sistem manajemen pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang signifikan apabila bangsa dan negara ini ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Krisis multidimensional yang dihadapi Indonesia dewasa ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya manajemen pemerintahan di semua lini dan sektor. Manajemen pemerintahan yang dijalankan selama ini diciptakan untuk lebih banyak mengabdi pada kekuasaan dan berupaya secara sistematik melanggengkan kekuasaan yang cenderung otoriter sehingga kurang berorientasi kepada pelayanan publik.
Selain itu, masih banyak permasalahan dalam sistem manajemen pemerintahan yang ada selama ini, seperti sistem demokrasi, desentralisasi, dan birokrasi. Sehingga sangat berdampak pada wibawa pemerintahan yang efektif dan efesien. 
Ilmu manajemen berbicara tentang sistem organisasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Manajemen merupakan ilmu yang sistematis karena berhubungan dengan kerjasama antara individu atau kelompok dalam mewujudkan tujuan organisasi.
Sedangkan pemerintah merupakan sebuah organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi dalam melayani masyarakat. Pemerintah merupakan sebuah lembaga negara yang terorganisasi dan memiliki sistem yang baik serta mempunyai kekuasaan dalam menjalankan wewenangnya. Hal tersebut bermakna bahwa kekuasaan dalam pemerintahan merupakan hal yang mutlak sehingga sebuah pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan.

10 PRINSIP MANAJEMEN PEMERINTAHAN
Era globalisasi dengan makin majunya teknologi dan sistem digitalisasi menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam siklus kehidupan manusia yang berdampak pada terjadinya perubahan organisasi dan manajemen, termasuk di dalamnya perubahan terhadap sistem manajemen pemerintahan. Perubahan tersebut merupakan pergeseran fungsi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah yaitu fungsi perencanaan.
Pemikiran tentang konsep manajemen pemerintahan di awali oleh pemikiran yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler. Menurut mereka, manajemen pemerintahan yang baik dan efektif apabila memiliki sepuluh prinsip pemerintahan yang mengurangi peran pemerintah sehingga menjadi lebih efesien. Kesepuluh prinsip tersebut adalah : 
1. Pemerintahan Katalis; Mengarahkan ketimbang mengayuh. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan prinsip kemitraan masyarakat dan swasta.
2. Memberi Wewenang Ketimbang Melayani; Dalam bidang pemerintahan hal ini dapat dilakukan dengan merubah paradigma aparatur yang selama ini masyarakat sebagai objek menjadi subjek, memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan; menciptakan layanan dan akses  dalam menyampaikan aspirasinya.
3. Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan; Hal ini didasarkan pada bahwa persaingan menghargai inovasi, membangkitkan semangat juang dan harga diri. Aplikasi prinsip ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakuan dengan mengembangkan daya saing yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; menghilangkan hambatan birokratis misalnya dalam perizinan; memberikan penghargaan dan hukuman terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan; Hal ini mendasari dasar pemikiran bahwa organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih luwes serta lebih memiliki semangat tinggi dari pada yang digerakkan oleh peraturan; Hal ini dilakukan dimana setiap unit organisasi pemda memiliki misi yang jelas, mengikutsertakan pihak-pihak untuk ikut berpartisipasi memberikan sumbangan dalam merumuskan Visi dan Misi unit organisasi; mengurangi hambatan dalam pencapaian Visi dan Misi, menciptakan sistem anggaran yang digerakkan oleh Misi yang memiliki keunggulan dari pada yang digerakkan oleh peraturan.
5. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil bukan masukan; Prinsip kelima ini diwujudkan dengan cara: mengutamakan hasil dari pada masukan; mengkaji dan memilih kegiatan kegiatan yang membawa hasil dan bermanfaat bagi masyarakat; efsiensi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan menunjukkan hasil akan mendapat dukungan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan pengukuran kinerja untuk membedakan keberhasilan dan kegagalan. Dengan pengukuran kinerjamaka dapat melihat, menghargai keberhasilan dan mengenali kegagalan untuk memperbaikinya.
6. Pemerintahan berorientasi Pelanggan; Memenuhi pelanggan, bukan birokrasi. Hal ini diwujudkan dengan: mengutamakan kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata kepentingan birokrasi; memberikan kesempatan kepada masyakat dalam mengukur keberhasilan kegiatan pelayanan; memberikan peluang yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi/kebutuhannya. Oleh karena itu salah satu bentuk pelayanan kepada pelanggan adalah dengan menerapkan Manajemen Mutu Terpadu (MMT).
7. Pemerintah Wirausaha; Menghasilkan ketimbang membelanjakan. Hal ini dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan: mencari sumber keuangan baru dari berbagai kegiatan dan hasilnya diinvestasikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan kegiatan rutin pemerintahan keperluan birokrasi; Memikirkan kegiatan kegiatan baru tetapi tidak menjadi beban masyarakat; mengembangkan potensi sumber daya dengan tetap menjaga lingkungan dan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
8. Pemerintahan antisipatif; mencegah daripada mengobati. Hal ini dapat dilakukan dengan: Mengantisipatif kemungkinan masalah dengan tanggap, oleh karena itu perlu analisis masalah potensial; mencegah timbulnya masalah, dan menaggulangi masalah yang sudah muncul sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Bentuk kongkrit adalah mengembangkan pencegahan kebakaran, melakukan perawatan kesehatan masyarakat misalnya imunisasi, perlindungan lingkungan yang saat ini masih kurang perhatian dari pemerintah daerah walaupun telah terbentuk unit-unit organisasi lingkungan.
9. Pemerintahan Desentralisasi; Hierarki menuju partisipasi dan tim Kerja. Lembaga yang terdesentralisasi memiliki keunggulan keunggulan: lebih luwes, lebih efektif; lebih inovatif; lebih menghasilkan semangat kerja; lebih banyak komitmen, lebih besar produktivitasnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan: mendesentralisasikan pada unit-unit kerja di bawahnya, atau pihak ketiga yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga; meminimalkan tindakan yang bersifat sentralisasi. Dalam kaitan ini perlu mendesentralisasikan orginisasi publik dengan manajemen partisipatif dengan membentuk tim-tim kerja seperti tim gugus mutu; komite karyawan; survey sikap, evaluasi karyawan dan manajer; kebijakan penemuan; perlombaan inovasi; program pengembangan pegawai dan program penghargaan. 
10. Pemerintahan berorientasi pasar; Mendongkrak perubahan melalui pasar. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan tindakan: melakukan perubahan melalui kewenangannya terhadap mekanisme pasar; mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi masyarakat dari pada pemerintah menjadi pengelola sendiri yang akan menyerap tenaga kerja dan anggaran besar; menyerahkan penilaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini haruslah ada kebijakan pengaturan berbasis pasar yang mementingkan insentif bukan perintah. Organisasi yang dikembangkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler, juga lebih berorientasi/berwawasan organisasi masa depan atau modern. Hal ini sangat berbeda dengan tipe organisasi birokrasi ideal dari Max Weber, yang lebih mengarah pada tipe organisasi tradisional.
Di Indonesia sendiri, manajemen pemerintahan yang akan dijalankan oleh pemerintah pada saat sekarang dan masa depan harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Berbgai macam teori dan konsep-konsep manajemen pemerintahan yang diterapkan harus dilandasi dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
Ada beberapa factor yang mempengaruhi manajemen pemerintahan selama ini baik itu bersifat internal maupun eksternal. Akan tetapi pada pembahasan ini coba dijelaskan tiga faktor penting yang mempengaruhi manajemen pemerintahan, yaitu:
1. Perubahan struktural. Sejalan dengan demokrasi dan paradigma Reinventing Government akan terjadi perubahan hubungan struktural dan kewenangan yang lebih luas. Hal tersebut dengan sendirinya menuntut kesiapan untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri secara lebih leluasa. Birokrasi diposisikan sebagai pihak yang bersikap netral (public service neutrality) sehingga nantinya lebih banyak menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan publik yang diputuskan oleh partai politik yang memenangkan pemilu.
2. Perubahan Fungsional. Perubahan besar pada manajemen pemerintahan terjadi dengan adanya konsep Regom dari David Osborne (1999) yang menawarkan perlunya transpormasi semangat kewirausahaan pada sektor publik, yang intinya mengurangi peranan pemerintah dengan cara memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah lebih efisien. Di antara berbagai pembaharuan manajemen pemerintahan, saat ini yang banyak digunakan adalah pendapat Osborne melalui paradigma Reinventing Government. Untuk melaksanakan konsep Regom ada lima strategi yang perlu diterapkan yaitu :The core Strategy, The Consequences Strategy, The Customer Strategy, The Control Strategy, dan The Kulture Strategy. Kelima strategi tersebut perlu digunakan untuk meningkatkan kinerja sektor publik agar menjadi lebih baik. Didalamnya terdapat metodologi untuk mengubah secara mendasar organisasi pemerintah pada semua tingkatan baik tingkat pusat, tingkat regional maupun tingkat lokal . Strategi tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintahan yang berpusat pada masyarakat mungkin untuk dilaksanakan sejalan dengan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan warga masyarakat diperlukan perubahan strategi pemberian pelayanan kepada masyarakat, salah satu strategi yang penting adalah memberdayakan dinas. Pemberdayaan dinas merupakan prasyarat mutlak agar otonomi dapat dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab, sebab pada dasarnya inti desentralisasi adalah pendelegasian kewenangan sedangkan inti penyelenggaraan terletak pada dinas yang menangani kewenangan tersebut.
3. Perubahan Kultral. Perubahan kultural harus dimulai dari pembaruan visi dan misi organisasi pemerintah yang dicanangkan oleh Kepala sebagai pimpinan dan sekaligus pemimpin. Berkaitan dengan perubahan kultural, ada tiga pendekatan dalam menjalankan strategi kebudayaan yaitu : meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan jaman (breaking habits), upayakan meraih lubuk hati yang terdalam agar bersedia menerima perubahan yang ditawarkan (touching hearts) dan bagaimana dapat memasukan pola pikir baru yang sesuai dengan arah perubahan yang diinginkan (winning minds). Perubahan struktural, fungsional dan kultural pada manajemen pemerintahan akan mencakup semua aspek, namun aspek utama yaitu: aspek manajemen Sumber Daya Manusia, aspekmanajemen Perencanaan, aspek Manajemen Keuangan, aspek Manajemen Logistik, dan aspek manajemen Konflik.

Referensi:
1. Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
2. Osborne, David dan Gaebler Ted.(1999) Mewirausahakan Birokrasi. Reinventing Government Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik.PT. Pustaka B.Pressindo. Jakarta.
3. Orborne David dan Plastrik Peter(2000) Memangkas Birokrasi Lima  Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. PPM. Jakarta
4. Wasistiono, Sadu. (2001) Kapita Selekta Manajemen Pemerinatah Daerah. Alqaprint. Bandung.
5. Dian Cita Sari, (2020). Manajemen Pemerintahan. Ideas Publishing. Gorontalo.


Post a Comment for "Prinsip dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pemerintahan"