Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Teori Administrasi Publik dan Implementasinya di Indonesia



 
Teori Administrasi Publik

Teori Administrasi Publik
Teori administrasi publik merupakan sebuah representasi yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi terkini tentang fenomena studi administrasi publik. Di dalam studi administrasi publik sampai saat ini belum ada satu teori administrasi yang khusus berbicara tentang administrasi publik. Selama ini, teori yang digunakan oleh administrasi publik adalah mengadopsi teori-teori yang sudah ada pada ilmu lain dan disesuaikan dengan studi administrasi publik.

Di dalam studi administrasi publik dikenal istilah-istilah motivasi, partisipasi, efesiensi, birokrasi, kelompok formal dan informal dan sebagainya. Semua istilah-istilah tersebut merupakan istilah yang berasal dari ilmu-ilmu lainnya, seperti motivasi merupakan konsep yang digunakan oleh psikologi dan ilmu politik. Begitu juga dengan istilah partisipasi, juga merupakan konsep yang digunakan oleh ilmu lainnya yaitu sosiologi. Begitu juga dengan istilah efesiensi yang merupakan konsep yang dikembangkan oleh manajemen. Sehingga sangat sulit untuk menemukan teori administrasi publik yang benar-benar berasal dari disiplin ilmu administrasi sendiri.

Melihat karakteristik studi administrasi publik yang lintas disiplin, maka ilmu administrasi publik seharusnya sangat berguna untuk memberikan gambaran yang real tentang kondisi sebuah sistem pemerintahan dan dapat menjelaskan hakekat ilmu administrasi publik seperti kondisi dan hubungan yang ada di dalam administrasi publik, menjelaskan bagaimana sistem organisasi pemerintahan, bagaimana sistem rekrutmen yang berlaku dalam pemerintahan, sistem pertanggungjawaban dan masih banyak lagi. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Stephen K Bailey, ada empat teori yang berkaitan dengan studi administrasi publik, yaitu:
1. Teori deskriptif, terdiri dari deskripsi-deskripsi tentang struktur struktur hirarkis dan hubungan-hubungan struktur tersebut dengan beragam lingkungan tugasnya. Teori deskriptif berfokus pada apa yang secara aktual dilakukan atau telah dilakukan. Carlile & Christensen (2005) menjelaskan tiga langkah pengembangan teori deskriptif yakni observasi, kategorisasi (klasifikasi) dan asosiasi. Peneliti mengobservasi fenomena empirik, mengukur apa yang dilihatnya, dan menguraikannya dalam angka-angka atau kata-kata. Kemudian, peneliti mengklasifikasi fenomena ke dalam kategori-kategori, dan mencoba mencari asosiasi di antara kategori-kategori tersebut.
Teori deskriptif dalam administrasi publik menyoroti aspek tatanan struktural internal organisasi publik, seperti: pembagian kerja, hirarki otoritas, uraian tugas, rentang kendali, jumlah pegawai, prosedur kerja, dan sebagainya. Profesi administrasi publik di Indonesia sampai saat ini masih berfokus pada persoalan deskriptif ini, yang nampak antara lain dari aktivitas pemerintah yang masih berkisar pada penataan organisasi departemen, pendelegasian kewenangan, tingkat gaji, pemekaran daerah, penataan perangkat daerah, penyusunan dokumen perencanaan daerah, dan sebagainya. Hal yang lebih unik adalah diterjemahkannya standar pelayanan publik di organisasi pemerintah menjadi standar fasilitas jabatan. Standar pelayanan publik dianalogikan dengan penyediaan kendaraan dinas pejabat, standar luas ruangan pejabat beserta fasilitas perabotnya, dan hal-hal fisik lainnya.
Disiplin administrasi publik di Indonesia juga masih berfokus  pada studi deskriptif. Kebanyakan studi administrasi publik adalah berkenaan dengan observasi empirik tentang aspek-aspek struktural organisasi publik, akuntabilitas birokrasi, pemekaran daerah, pelayanan publik di daerah pemekaran, penerimaan pegawai, tingkat gaji, mekanisme pertanggung- jawaban kepala daerah, dsb. Hasil pengukuran empirik kemudian diklasifikasi ke dalam kategori-kategori, misalnya struktur mekanik dan organik, responsif atau tidak responsif, dsb. Kategori-kategori dalam suatu fenomena tertentu dicoba dihubungkan atau dicari asosiasinya dengan kategori-kategori pada fenomena lainnya. Misalnya struktur dengan akuntabilitas, gaji dengan disiplin, fasilitas jabatan dengan responsivitas, dsb. Lahirlah model-model atau kerangka kerja atau tipologi. Penelitian-penelitian administrasi publik di Indonesia masih berfokus pada pengembangan teori deskriptif seperti ini, yakni pengembangan pernyataan probabilistik tentang asosiasi antara elemen struktural tertentu dengan elemen lainnya dalam organisasi publik.

2. Teori normatif, terdiri dari the value goals dari bidang administrasi, yang harus dilakukan oleh para administrator publik (para praktisi) dalam kerangka alternatif-alternatif keputusan mereka, dan yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh para sarjana administrasi publik kepada para praktisi dari aspek kebijakan. Teori normatif berfokus pada apa yang harus dilakukan oleh para praktisi dan yang harus dipelajari oleh para teoritisi administrasi publik. Teori normatif berbasis pada sebab-sebab dari suatu outcome, apa yang menyebabkan suatu outcome, bukan sekedar apa yang berkorelasi dengan outcome tersebut. Peneliti mengembangkan hipotesis kausalitas, mengujinya pada situasi-situasi atau kondisi-kondisi lingkungan yang berbeda, guna memastikan adanya hukum kausalitas di antara fenomena yang diobservasi. Teori normatif berfokus pada pemahaman tentang perilaku apa yang mengarah pada hasil apa dan mengapa, serta bagaimana hasil-hasil tersebut dapat berbeda pada lingkungan yang berbeda. Bertolak dari pemahaman tentang kausalitas tersebut maka teori normatif mencoba mengembangkan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh para administrator/manajer dan peneliti administrasi publik agar dapat mencapai hasil yang diperlukan.
Di Indonesia, teori normatif mulai diterapkan secara lebih nyata dalam satu dekade terakhir. Penggunaan teknik statistika “path analysis” dan “SEM” untuk menguji pernyataan-pernyataan hipotesis kausal mulai populer di kalangan peneliti dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil-hasil penelitian seperti ini telah banyak direkomendasikan kepada pemerintah, dan pemerintah merespons dengan mengembangkan standar-standar prosedural, standar struktural, standar perilaku dan standar etis dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintahan Gus Dur mempelopori peningkatan tunjangan jabatan struktural sebagai instrumen untuk memberantas korupsi, pemerintahan Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah tentang kedudukan keuangan anggota DPR untuk memperbaiki kinerja legislatif, dan terakhir ini merehabilitasi gedung DPR menurut hitungan standar luas ruangan dan fasilitas untuk mendorong kinerja legislatif. Juga, pengisian perangkat struktural kementerian yakni posisi Wakil Menteri dari unsur pejabat karir sebagai instrumen struktural untuk memperbaiki kinerja kabinet.

3. Teori asumtif, suatu pemahaman yang kaku tentang realitas manusia-manusia administratif, suatu teori yang mengasumsikan model birokrasi publik yang bukan malaikat dan bukan pula setan. Teori asumtif, apalagi teori instrumental, tentu dapat diterapkan untuk mengobservasi dan memperbaiki administrasi publik di Indonesia saat ini. Namun demikian, dinamika profesi administrasi publik di Indonesia belum menampakkan banyak realitas yang memerlukan penjelasan teori-teori asumtif dan instrumental. Metode-metode manajemen publik baru yang dikembangkan di negara-negara maju, dengan tujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tujuan-tujuan publik, belum tepat diterapkan di Indonesia. Downsizing, contracting-out, kontrol administrasi yang longgar, membiayai hasil dan bukan membiayai input dan proses, belum diterapkan dan penelitian tentang hal tersebut praktis belum dapat dilakukan. Karena itu, bidang kepedulian mendasar dari teori administrasi publik di Indonesia masih berkisar pada struktur-struktur administrasi publik, proses-proses perilaku administrasif birokratik, dan interaksi antar organisasi publik.

4. Teori instrumental, penghalusan teknik-teknik manajemen yang semakin meningkat untuk pelaksanaan tujuan-tujuan publik secara efisien dan efektif.

Implementasi Administrasi Publik di Indonesia
Studi administrasi publik di Indonesai mulai berkembang dengan pesat seiring dengan perubahan pola pikir administrasi publik yang terpusat. Perkembangan yang dimaksud adalah berubahnya fokus ilmu administrasi publik dengan melibatkan pihak swasta dan pihak lainnya dalam proses pembangunan di Indonesia. Artinya, walaupun ilmu administrasi publik lebih banyak berbicara tentang sistem pemerintahan akan tetapi metode dan konsep yang ada pada organisasi swasta ikut dipelajari dan digunakan.

Di Indonesia, pelaksanaan administrasi publik seringkali berbenturan dengan sistem politik. Sehingga implementasinya juga tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena implementasi administrasi publik digabungkan dengan kekuasaan dan kepentingan politik penguasa. Berbeda dengan yang terjadi di Amerika. Di Amerika dikenal istilah “When politics and, administration begin”. Yang bisa dimaknai apabila perhelatan politik sudah selesai, maka tugas selanjutnya adalah administrasi publik. Sehingga tidak ada intervensi terhadap keduanya dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Pada awalnya teori yang digunakan oleh studi administrasi publik di Indonesia baik secara profesi maupun sebagai disiplin ilmu, masih pada teori deskriptif. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan masih berkisar pada penataan organisasi departemen, pendelegasian kewenangan, tingkat gaji, pemekaran daerah, penataan perangkat daerah, penyusunan dokumen perencanaan daerah, dan sebagainya. Substansi penelitian administrasi publik juga masih berkenaan dengan observasi empirik tentang aspek-aspek struktural organisasi publik, akuntabilitas birokrasi, pemekaran daerah, pelayanan publik di daerah pemekaran, penerimaan pegawai, tingkat gaji, mekanisme pertanggungjawaban, dsb. Para peneliti administrasi publik masih berfokus pada pengujian tentang asosiasi di antara elemen struktural tertentu dengan elemen lainnya dalam organisasi publik.

Akan tetapi pada dekade terakhir ini sudah ada pergeseran ke arah teori normatif. Para peneliti administrasi publik mulai berfokus pada pengujian hipotesis kausal mengenai berbagai aspek administrasi publik. Penelitian seperti ini bermaksud memastikan apa yang menjadi sebab- sebab dari suatu perilaku atau suatu outcomes. Variabel-variabel kausal ini direkomendasikan sebagai suatu keharusan dalam kebijakan pemerintah. Aktivitas pemerintah telah mengarah pada pengembangan standar-standar prosedural, standar struktural, standar perilaku dan standar etis dalam pelaksanaan pemerintahan. Standar tunjangan struktural, standar gaji pejabat di lembaga keuangan, standar gaji DPR dan Presiden, standar ruangan dan fasilitas, standar prosedur pengawasan, standar dokumen perencanaan, standar etika administrasi pemerintahan, dsb, dianggap sebagai penjelas dari kinerja.

Referensi:
1. Alam. Syamsul. 2013. Kompilasi Bahan Kuliah.
2. Frederickson, H. George. 1980. New Public Administration. USA: The University of Alabama Press.
3. Shahfritz, Jay M (ed). 2000. Defining Public Administration. USA: Westview Press.
4. Shahfritz, Jay M and Hyde, Albert C. 2004. Classics of Public Administration. USA: Thomson Wadsworth.
5. Waldo, Dwight. 1968. “Scope of the Theory of Public Administration”, dalam Theory and Practice of Public Administration: Scope, Objective and Method, James C. Charlesworth (ed). Philadelphia : American Academy of Political and Social Science.

Post a Comment for "Teori Administrasi Publik dan Implementasinya di Indonesia"