Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Implementasi Kebijakan Dana Desa

Implementasi Kebijakan Dana Desa

Pendahuluan
Desa merupakan salah satu unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keadaan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45) pasal 18 yang menyatakan bahwa “pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan ke dalam UU”. Selain itu, UUD 1945 menyatakan dengan jelas pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya".
Keberadaan desa secara yuridis formal juga diakui dan terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperkuat dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Kehadiran UU Desa memberikan stasus dan kewenangan bagi desa untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.
Menurut PP No. 60/2014 tentang Dana Desa pasal 1 menyatakan bahwa Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diberikan untuk desa, ditransfer melalui APBD dan dapat digunakan untuk membiayai empat bidang  yaitu pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kebijakan Dana Desa merupakan sarana pemerintah pusat untuk membangun desa, karena pembangunan desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Masalah yang kemudian muncul adalah peraturan yang relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana pemerintahan desa. Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah semakin besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa akan berpotensi terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa.

Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan adalah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Timtus dalam Adianus (2015:6) berpendapat bahwa kebijakan sebagai prinsip yang mengatur tindakan yang kemudian diarahkan pada tujuan tertentu.
Carl Friedrich dalam Indiahono (2009: 18) kebijakan adalah tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik dalam ilmu politik yang dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Negara. Subarsono (2010: 10), mendifinisikan kebijakan publik sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang yang melibatkan stakeholders lain. Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2008: 53) kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. James Anderson dalam Islamy (2001: 19) kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
Pembuatan kebijakan publik merupakan proses kompleks, karena melibatkan banyak kajian. Proses penyusunan kebijakan publik dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu: 
1. Penyusunan Kebijakan. Para pejabat yang terpilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya permasalahan tersebut berkompetisi sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan. Sehingga, beberapa permasalahan tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. 
2. Formulasi Kebijakan. Masalah yang diusulkan oleh masyarakat kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pada tahap ini masalah  yang diusulkan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi Kebijakan. Dari sekian banyak kebijakan yang masuk dan diusulkan, akhirnya hanya satu kebijakan yang akan diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif.
4. Implementasi Kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat harus di dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
5. Evaluasi Kebijakan. Pada tahap ini kebijakan akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah.
Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:
1. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarahkan kepada tujuan tertentu.
2. Kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan saling berhubungan dengan apa yang dilakukan pemerintah.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi merupakan sisi penting dalam sebuah proses kebijakan yang tingkat keberhasilan suatu progam dapat dilihat dari implementasinya. Implementasi juga bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Pengertian implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Solihin (2008: 65), adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.
Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan. Tahapan ini sangat menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan menghasilkan output dan outcomes seperti yang direncanakan.
Menurut Merilee S. Grindle. Implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi dari kebijakan ini mencakup :
1. Kepentingan kelompok sasaran. Kepentingan tersebut berkaitan dengan kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan.
2. Tipe manfaat. Manfaat kebijakan bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa sebuah kebijakan harus memiliki manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan. Derajat perubahan menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
4. Letak pengambilan keputusan. Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan keputusan sangat berperan dalam kebijakan, pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pegambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
5. Pelaksanaan program. Untuk melaksanakan kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan capable demi keberhasilan suatu kebijakan.
6. Sumberdaya yang dilibatkan. Suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang bagus dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi :
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan perlu dipertimbangkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa. Karakter aktor berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran. Kepatuhan dan daya tangkap menjadi point penting dalam implementasi kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin iniadalah sejauhmanakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Konsep Dana Desa
Definisi, pengalokasian dan mekanisme penyaluran dana desa diatur dalam PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Berdasarkan PP No. 60/2014, dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana desa disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekning Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) untuk kemudian oleh daerah dilakukan pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). 

Adapun dasar hukum dana desa adalah:
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Menurut Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 disebutkan bahwa prinsip-prinsip penggunaan dana desa adalah sebagai berikut: keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, kewenangan, partisipatif, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya, dan tipologi desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendesa No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.

Referensi: 
1. Ag Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
2. Budi Winarno. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
3. Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media.
4. Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
5. Jones, O Charles. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
6. Leo Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
7. M Irfan Islamy. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
8. Parson, W. 2006. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Jakarta : Prenada Media Group.
9. Ryant Nugroho Dwijowijoto. 2008. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakata : Elex Media Komputindo.
10. Said Zainal Abidin. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
11. Solichin Abdul Wahab. 2008. Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
12. Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press.
13. William  Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogjakarta : Gajah Mada University Press.
14. Wibawa, Samudra. Dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Grafindo Persada.
15. Devaczy, Johan P Adrianus. 2015. Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.
16. Ahmad Mustanir, Darmiah. 2016. Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.
17. Aswar. 2017. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Siboang Kecamatan Sojak Kabupeten Donggala.
18. Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa.
19. Wisakti, Daru. 2008. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Universitas Diponegoro Semarang.

1 comment for "Implementasi Kebijakan Dana Desa"