Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Paradigma Administrasi Publik (bag 1)

Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan ilmu yang dinamis dan telah mengalami perubahan atau pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Perkembangan administrasi publik terjadi seiring dengan makin banyaknya persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya tanggapan dari para pakar administrasi publik dengan cara mengembangkan studi administrasi publik. Perkembangan yang terjadi sering disebut dengan paradigma. Sehingga sekarang dikenal adanya paradigma administrasi publik. 

Paradigma merupakan sebuah pandangan atau pun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran atau pun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks.

American Heritage Dictionary merumuskan paradigma sebagai serangkaian asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang diyakini oleh suatu komunitas dan menjadi cara  pandang suatu realitas. Sedangkan menurut Thomas Khun dalam bukunya yang berjudul ”The Structure of Scientific Revolution” memaknai Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu.

Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang tentang perananan dan tantangan dalam menjawab masalah yang muncul. Dalam beberapa literature, ada empat paradigma  administrasi publik yang berkembang, yaitu : 

1. Old Public Administration
Old public administration merupakan paradigma administasi publik pertama. Old public administration atau juga dikenal dengan administrasi publik lama merupakan paradigma yang berkembang pada awal lahirnya studi administrasi Negara. Tokoh yang berperan terhadap lahirnya paradigma pertama ini adalah Woodrow Wilson. Woodrow Wilson dalam bukunya yang berjudul ”The Study of Administration” menyebutkan bahwa permasalahan yang paling besar yang dihadapi oleh pemerintah adalah lemahnya kapasitas administrator. Sehingga untuk menguatkan birokrasi diperlukan pembaharuan administrasi pemerintahan dengan meningkatkan profesionalisme administrasi Negara sehingga bisa lebih efektif dan efesien dalam menjalankan kebijakan Negara. 
Poin penting yang ingin disampaikan oleh Wilson dalam bukunya adalah harus adanya netralitas politik bagi aparatur Negara. Administrasi publik harus bisa lepas dari kepentingan politik. Sehingga muncullah konsep dikotomi antara politik dan administrasi. Politik merrupakan bidang yang digeluti oleh para politisi, sedangkan administrasi merupakan bidangnya birokrasi.

Selain Woodrow Wilson, ada juga F.W. Taylor menyusun buku dengan judul “Principles of Scientific Management”. Menurut Taylor, hakikat administrasi adalah  bidang bisnis, sehingga bisa diterapkan metode manajemen ilmiah ini. Karena untuk mendapatkan produksi yang bagus bisa digunakan dengan metode manajemen, maka administrasi juga bisa digunakan hal yang sama.

Old administration public ini mulai berkembang pada abad 19 (1900-1926) dengan sebutan paradigma pertama atau lebih dikenal lagi dengan sebutan paradigma dikotomi politik administrasi. Paradigma pertama ini membahas tentang dimana seharusnya administrasi Negara berada. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada paradigma pertama ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D White. Menurut mereka, administrasi Negara seharusnya berada pada posisi birokrasi pemerintahan. Menurut Leonard, politik seharusnya tidak masuk dalam mengganggu administrasi. Pendapat ini dikemukakan oleh Leonard di dalam bukunya yang berjudul “Introduction to the Study Public Administration”.

Antara tahun 1927 sampai dengan 1937, muncul paradigma kedua administrasi Negara. Tujuan munculnya paradigma kedua administrasi Negara adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip administrasi Negara itu sendiri. Tokoh-tokoh yang berperan pada paradigma kedua ini adalah Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick dengan karyanya “Paper on the Science of Administration” yang dikenal pada saat ini dengan konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgetting). 

Pada tahun 1950-1970 lahir fase ketiga paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Pada fase ini, administrasi negara berusaha untuk menata kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan politik. 

Pada fase paradigma keempat, administrasi negara muncul sebagai ilmu administrasi itu sendiri tanpa dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Artinya, administrasi negara sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Pada ini, prinsip manajemen mulai dikembangkan, tidak hanya itu, perilaku organisasi, análisis manajemen, dan penerapan teknologi modern juga dikaji lebih mendalam. Paradigma keempat membagi dua jenis administrasi negara yaitu pengembangan ilmu administrasi yang murni berdasarkan psikologi sosial dan ilmu administrasi yang membahas tentang kebijakan publik.

Pada tahun 1970, ilmu administrasi negara berkembang dengan mengkaji pengembangan teori organisasi. Perhatian administrasi negara tertuju pada bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana perilaku individu dalam organisasi dan bagaimana cara organisasi mengambil keputusan. Selain organisasi, administrasi negara juga mengkaji politik ekonomi, kebijakan pemerintah, análisis terhadap kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Model Old Public Administration ini memfokuskan perhatian pada pemerintah dalam melakukan tindakan administrasi secara demokratis, efisien dan efektif, dan bebas dari manipulasi kekuasaan, serta bagaimana pemerintah dapat beroperasi secara tepat, benar, dan berhasil (Wilson, 1887). Fokus perhatiannya adalah interaksi dan kerjasama di dalam organisasi pemerintah yang dibangun melalui hirarki. Old public administration memberikan peran yang besar kepada pemerintah, baik dalam perumusan kebijakan maupun pelayanan publik.

bersambung ke bag. 2

Post a Comment for "Paradigma Administrasi Publik (bag 1)"