Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tahapan Analisis Kebijakan

Tahapan Analisis Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan yang bersifat politis, oleh karena itu, analisis terhadap sebuah kebijakan juga harus dilakukan berdasarkan paradigma politik. Pemahaman ini sangat berbeda apabila dikaitkan dengan paradigma ekonomi yang beranggapan bahwa sebuah kebijakan dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Kebijakan merupakan salah satu alat untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara paradigma politik dengan paradigma ekonomi dalam mengkaji kebijakan. 

Proses Analisis Kebijakan 
Proses analisis kebijakan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Proses ini dapat dibagi menjadi delapan tahapan:
1. Perumusan isu kebijakan
Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis kebijakan adalah merumuskan isu kebijakan yang akan menjadi prioritas penangananya. Isu kebijakan merupakan tantangan dan juga kesempatan yang bisa dimanfaatkan melalui perumusan kebijakan. Sehingga tindakan yang diambil oleh pemerintah terukur guna mencapai tujuan kebijakan.
Perumusan isu kebijakan adalah kunci berhasilnya sebuah analisis kebijakan. Hal ini bisa terjadi apabila derajat kepentingannya, akseptabilitas usulan kebijakan dan efektifitas serta efesiensi kebijakan benar-benar diajalankan.

2. Prakiraan masa depan
Tahapan selanjutnya adalah prakiraan masa depan. Prakiraan masa depan  adalah tahapan proses analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengkondisikan permasalahan di masa depan sehingga dapat diketahui apa yang akan terjadi tanpa tindakan kebijakan dan apabila dilakukan beberapa skenario opsi kebijakan. 

3. Analisis opsi kebijakan
Pada tahapan ini kebijakan dirumuskan dan kemudian dievaluasi kelayakan  kebijakan tersebut. Pada tahapan ini, analisis kebijakan dilakukan dengan cara menetapkan tujuan, kendala dan kriteria keragaan yang menjadi acuan utama evaluasi opsi kebijakan. Secara umum, kriteria utama meliputi lima bidang yaitu:
a. Kelayakan teknis (technical feasibility)
b. Kelayakan ekonomi (economic feasibility)
c. Kelayakan sosial (social feasibility)
d. Kelayakan lingkungan (environmental feasibility)
e. Kelayakan administratif (administrative feasibility)
f.  Kelayakan hukum (legal feasibility)
g. Kelayakan politis (political feasibility)

4. Komunikasi opsi kebijakan
Komunikasi adalah penyampaian analisis opsi kebijakan kepada klien. Analisis terhadap kebijakan ini disesuaikan dengan tingkat pengetahuan klien tentang isu kebijakan. Tingkat pengetahuan klien jelas bervariasi menurut orangnya. Namun, secara umum klien memiliki tiga kesamaan ciri : (1) Ingin berperan dalam perumusan kebijakan namun tidak ingin terlibat dalam analisis; (2) Mereka sibuk dan menghadapi jadwal ketat; dan (3) Hati-hati terhadap usulan analis. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan hendaklah dilakukan secara interaktif, membuka kesempatan komunikasi langsung dengan klien.  Komunikasi langsung sangat penting untuk : (1) Mencegah senjang komunikasi klien-analisis; dan (2) Meningkatkan kredibilitas analisis Oleh karena itu, secara organisatoris, Tim Analisis Kebijakan sebaiknya langsung di bawah subordinasi klien.

5. Advokasi kebijakan
Advokasi kebijakan merupakan salah satu tahapan untuk memperoleh dukungan terkait baik dalam institusi internal, antar departemen, masyarakat umum dan lembaga legislatif. Advokasi kebijakan merupakan kunci untuk mendapatkan legitimasi birokratis, sosial dan politik sehingga usulan kebijakan dapat diimplementasikan. 

6. Monitoring implementasi kebijakan
Monitoring kebijakan merupakan kegiatan mengamati pelaksanaan operasional kebijakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. Monitoring bertujuan untuk mengatasi masalah manajemen dalam implementasi kebijakan.

7. Evaluasi dampak kebijakan
Evaluasi dampak terhadap pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu bagian dari tahapan analisis kebijakan. Tahapan ini bertujuan untuk memperbaiki paket kebijakan sehingga hasilnya lebih berhasil-guna dan berdaya-guna. Selain itu, evaluasi dampak juga bisa digunakan untuk menciptakan mekanisme pertanggungjawaban (accountability). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan haruslah "bersifat transparan", paling tidak dalam lingkungan internal terbatas (lingkup instansi). 

8. Analisis kelanjutan kebijakan
Tahapan terakhir dalam proses analisis kebijakan bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan sebaiknya dilanjutkan atau dihentikan saja. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari siklus proses analisis kebijakan. Bahan utama kegiatan tahapan terakhir ini ialah hasil prakiraan tentang isu kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan.

Kedelapan tahapan tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang bersifat sekuensial. Proses kebijakan yang terjadi bersifat dinamis dalam arti secara reguler dimonitor, dievaluasi dan disempurnakan sehingga kebijakan semakin efisien dan efektif. 

Post a Comment for "Tahapan Analisis Kebijakan"