Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian dan Langkah Pengambilan Kebijakan

Kebijakan

Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh para pelaku atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara-cara untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan menurut David Easton adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan. Lasswell dan Kaplan berpendapat bahwa kebijakan adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Sedangkan Henz Eulau dan Kenneth Previt berpendapat kebijakan merupakan sebuah keputusan yang tetap dan ditandai oleh kelakuan yang berulang-ulang.

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua,pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.

Dalam mengambil sebuah kebijakan maka diperlukan tahap-tahap pengambilan kebijakan tersebut. Tahap-tahap pengambilan kebijakan ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip dasar dari permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa kebijakan yang akan diterapkan. Analisa kebijakan ini pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis.

Kebijakan atau keputusan dapat dilihat menurut bidang tertentu dimana kebijakan itu di keluarkan, antara lain adalah:
1. Kebijakan Publik: Suatu ruang dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum, dan dibutuhkannya sebuah aturan atau intervensi oleh pemerintahaatau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya. Atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat yang memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.
2. Kebijakan Ekonomi: Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Kebijakan Pertahanan dan Keamanan: Kebijakan dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari ganguan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 
4. Kebijakan Politik: Keputusan yang dikeluarkan untuk mengatur dan menjalankan tiap-tiap bentuk dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat.
 
Dalam membuat dan menerapkan kebijakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yakni : 
1. Adanya tujuan, yakni adanya sebuah tujuan yang ingin di capai, melalui usaha-usaha yang telah di sepakati dengan bantuan faktor pendukung yang ada atau yang diperlukan.
2. Adanya rencana yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. 
3. Adanya program, yaitu cara yang telah disepakati dan mendapat persetujuan serta pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Adanya keputusan, yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program yang sudah ada.
5. Dampak, yakni pengaruh yang terjadi atau timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Adapun langkah-langkah pengambilan kebijakan sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah adalah mencari masalah yang dihadapi, kemudian digolongkan menurut jenisnya. Proses pengidentifikasian masalah ini merupakan langkah awal yang sangat penting, yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian masalah diklasifikasikan menurut sebab, sumber, jenis, dan bidang. Dalam identifikasi masalah harus dilengkapi dengan data dan fakta yang ada dilapangan.
2. Penentuan Alternatif adalah membuat beberapa pilihan penyelesaian masalah yang dihadapi. Penentuan alternatif merupakan kelanjutan dari pengidentifikasian masalah dimana dibuat beberapa pilihan dalam pemecahan masalah sesuai dengan jenis, sumber, bidang alternatif yang ditetapkan, harus berdasarkan data dan fakta yang ada hingga penyelesaian yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pemilihan Alternatif adalah menetapkan pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari beberapa alternatif yang ditawarkan, setelah dianalisa berdasarkan fakta dan data maka harus ditetapkan pilihan yang terbaik yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan berikutnya. Oleh karena itu dalam menetapkan alternatif harus berdasarkan pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan akibat dan dampak dari alternatif yang dipilih. Dan yang terpenting alternatif yang dipilih harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah.
4. Penerapan Alternatif adalah melaksanakan alternatif terbaik yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah. Penerapan alternative harus sesuai dengan pilihan yang dianggap paling baik hingga masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif dan efisien serta tepat pada sasaran.
5. Evaluasi Kebijakan adalah melakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai dari penerapan alternatif dalam menyelesaiakan masalah serta akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Sumber Referensi: 
1. Mirriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992)
2. Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004)
3. Hesel Nogi S dan Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi, (Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offset, 2003)
4. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)
5. William N. Dunn, Analisa Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Hanindita Graha Widya, 1999)
6. Wayne Parson, Public Policy, (Jakarta : Prenada Media, 2005)
7. Mirriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992)
8. Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004)


1 comment for "Pengertian dan Langkah Pengambilan Kebijakan"

  1. memang dalam pengambilan kebijakan harus benar-benar tepat sekali..

    ReplyDelete