Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prinsip-Prinsip Good Governance

Good Governance

Good Governance adalah sebuah manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Good governance merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan serta penerapannya yang bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Bagaikan sesuatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, masyarakat, serta swasta untuk penyelenggaraan pemerintahaan yang baik dan tertata.

Good Governance di Indonesia mulai diterapkan pada masa Reformasi. Pada saat itu, sudah mulai dilakukan perombakan sistem pemerintahan berdasarkan proses demokrasi yang bersih. Akan tetapi, bila dilihat dari proses Reformasi yang telah berjalan, pelaksanaan Good Governance di Indonesia belum bisa dikatakan sukses sesuai dengan tujuan awal reformasi. 
Baik buruknya sebuah pemerintahan dilihat dari prinsip good governance. Pentingnya prinsip yang terkandung dalam good governance, maka di sini akan diuraikan satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

a. Partisipasi Warga
Setiap warga masyarakat mempunyai hak dalam pengambilan keputusan. Proses tersebut bisa dilakukan secara langsung ataupun lewat lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi dibentuk berdasarkan pada kebebasan berkumpul serta kebebasan berpendapat, dan adanya kapasitas buat berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi dilakukan dengan tujuan adanya jaminan terhadap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengestimasi bermacam isu yang terdapat, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat bisa mengutarakan pendapatnya. Jalan komunikasi ini meliputi pertemuan universal, temu wicara, konsultasi serta penyampaian komentar secara tertulis. Partisipasi masyarakat juga bisa dilakukan dengan cara melakukan perencanaan partisipatif buat mempersiapkan jadwal pembangunan, pemantauan, penilaian serta pengawasan secara partisipatif serta mekanisme konsultasi buat menuntaskan isu sektoral.

b. Tegaknya Supremasi Hukum
Partisipasi masyarakat dalam proses politik serta dalam perumusan kebijakan publik membutuhkan sistem serta aturan hukum. Oleh karena itu, dalam proses mewujudkan good governance, harus ada komitmen penegakan hukum sebagai berikut: Supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsip, penegakkan hukum yang tidak berubah-ubah serta non-diskriminatif, indepedensi peradilan. Kerangka hukum wajib adil serta diberlakukan tanpa pandang bulu, tercantum di dalamnya hukum- hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

c. Transparansi
Transparansi merupakan keterbukaan atas seluruh aksi serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menghasilkan keyakinan timbal balik antara pemerintah serta masyarakat lewat penyediaan data serta menjamin kemudahan di dalam mendapatkan data yang akurat serta mencukupi. Tranparansi dibentuk atas dasar arus data yang leluasa. Segala proses pemerintahan, lembaga-lembaga serta data bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta data yang ada wajib mencukupi supaya bisa dipahami serta dipantau. Sehingga bertambahnya pengetahuan serta pengetahuan warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

d. Peduli pada Stakeholder/ Dunia Usaha
Pemerintahan wajib berupaya melayani seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam dunia usaha, pihak korporasi memiliki tanggungjawab moral buat menunjang bagaimana good governance bisa berjalan dengan baik. Penerapan good governance secara benar serta tidak berubah- ubah untuk dunia usaha merupakan perwujudan dari penerapan etika bisnis yang sepatutnya dimiliki oleh tiap lembaga korporasi yang terdapat didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berfungsi bagaikan elemen mendasar dari konsep CSR( Corporate Social Responsibility) yang dipunyai oleh industri. 

e. Berorientasi pada Konsensus
Melaporkan kalau keputusan apapun wajib dicoba lewat proses musyawarah dan konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, tidak hanya bisa memuaskan seluruh pihak ataupun sebagian besar pihak, pula hendak jadi keputusan yang mengikat serta kepunyaan bersama, sehingga dia hendak memiliki kekuatan memforsir ( coercive power) untuk seluruh komponen yang ikut serta buat melakukan keputusan tersebut. Paradigma ini butuh dibesarkan dalam konteks penerapan pemerintahan, sebab urusan yang mereka kelola merupakan persoalan- persoalan publik yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Terus menjadi banyak yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, hingga hendak terus menjadi banyak aspirasi serta kebutuhan warga yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik akan selalu menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya sesuatu konsensus yang terbaik bagi masyarakat.

f. Kesetaraan
Kesetaraan ialah kesamaan dalam perlakuan serta pelayanan. Seluruh masyarakat warga memiliki peluang membetulkan ataupun mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menghasilkan keyakinan timbale balik antara pemerintah serta warga lewat penyediaan data serta menjamin kemudahan di dalam mendapatkan data yang akurat serta mencukupi. Data merupakan sesuatu kebutuhan berarti warga buat berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah. Berkaitan dengan perihal tersebut pemerintah harus proaktif membagikan data lengkap tentang kebijakan serta layanan yang disediakannya kepada warga. 

g. Efektifitas serta Efisiensi
Buat mendukung prinsip- prinsip yang sudah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik serta bersih pula wajib penuhi kriteria efisien serta efektif ialah berdaya guna serta berhasil guna. Kriteria efisien umumnya di ukur dengan parameter produk yang bisa menjangkau sebesar-besarnya kepentingan warga dari bermacam kelompok serta susunan sosial. Supaya pemerintahan itu efisien serta efektif, hingga para pejabat pemerintahan wajib sanggup menyusun perencanaan- perencanaan yang cocok dengan kebutuhan nyata warga, serta disusun secara rasional serta terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, hingga harapan partisipasi warga hendak bisa digerakkan dengan gampang, sebab program- program itu jadi bagian dari kebutuhan mereka. 

h. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan pertangungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang telah memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, swasta serta organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Wujud pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lain bergantung dari tipe organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas merupakan peraturan perundang-undangan yang terdapat, dengan komitmen politik hendak akuntabilitas ataupun mekanisme pertanggungjawaban, sebaliknya instrumen- instrumen pendukungnya merupakan pedoman tingkah laku serta sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan serta sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas serta tegas.

i. Visi Strategis
Visi strategis merupakan pandangan- pandangan strategis buat mengalami masa yang hendak tiba. Para pemimpin serta warga mempunyai perspektif yang luas serta jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia, dan kepekaan hendak apa saja yang diperlukan buat mewujudkan pertumbuhan tersebut. Tidak hanya itu mereka pula wajib mempunyai uraian atas kompleksitas kesejarahan, budaya serta sosial yang jadi dasar untuk perspektif tersebut.

Post a Comment for "Prinsip-Prinsip Good Governance"