Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pendekatan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah proses perumusan terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan bernegara yang dilakukan dengan kompleks, analitis, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bersifat politis. Adakalanya, proses yang terjadi di dalamnya mempunyai kekuatan atau kepentingan yang akan menghasilkan kebijakan tesebut. Dalam studi kebijakan, ada beberapa pendekatan yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan, yaitu:

1. Pendekatan Kelompok. Pendekatan ini beranggapan bahwa seorang individu memiliki kepentingan sama agan bergabung dan membentuk kelompok dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan. Sedangkan kelompok lainnya yang mempunyai kepentingan sendiri akan bersaing dan saling mencari pengaruh untuk bisa menghasilkan kebijakan yang diinginkan. Kelebihan pendekatan ini adalah memunculkan kelompok-kelompok yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi individu anggota kelompoknya. Sedangkan kelemahnnya adalah terjadinya tumpang tindih kepentingan dan adanya persaingan yang tidak sehat terhadap proses perumusan kebijakan publik.

2. Pendekatan Fungsional. Model pendekatan ini merupakan pendekatan yang selalu digunakan dalam studi kebijakan publik. Model pendekatan ini dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada setiap kegiatan fungsional yang dilakukan dalam proses kebijakan publik. Ada beberapa kategori pendekatan kebijakan fungsional yang bisa digunakan dalam pembahasan ini menurut Harold Lasweel, yaitu:

a. Intelegensi, yaitu bagaimana informasi tentang masalah kebijakan menjadi perhatian bagi para aktor kebijakan di dapat, dikumpulkan dan kemudian diproses.

b. Rekomendasi, yaitu bagaimana rekomendasi atau akternatif dalam mengatasi masalah.

c. Aplikasi, yaitu bagaimana regulasi diberlakukan di dalam masyarakat.

d. Penilaian, yaitu bagaimana sebuah kebijakan yang dijalankan dinilai keberhasilannya dan juga kegagalannya.

e. Terminasi, yaitu bagaimana regulasi sebelumnya dilanjukan dengan diubah atau diberhentikan.

Dalam pendekatan ini ada beberapa keuntungan yang bisa dilihat, yaitu: tidak adanya keterkaitan dengan lembaga pemerintah ataupun peraturan politik serta dapat memberikan analisis komparasi kebijakan publik.  Sedangkan kelemahannya adalah mengabaikan proses pembentukan kebijakan dan pengaruh variabel lingkungan.

3. Pendekatan Kelembagaan. Asumsi yang dikembangkan oleh pendekatan kelembagaan adalah bahwa suatu kebijakan diambil, dilaksanakan, dan dijalankan dengan paksaan oleh pemerintah. Pendekatan model ini memiliki ciri yaitu pembuat kebijakan mempunyai legitimasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan serta mampu memonopoli semua masyarakat. Kelemahan pendekatan ini adalah kurangnya perhatian terhadap hubungan antar lembaga pemerintah dan tidak adanya substansi dari kebijakan publik.

4. Pendekatan Peran Serta Warga Negara. Pendekatan ini didasari oleh pemikiran demokrasi klasik yang dikemukakan oleh John Locke dan John Stuart Mill. Mereka berpendapat bahwa adanya pengaruh yang baik dari peran masyarakat dalam perkembangan kebijakan publik. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam memecahkan permasalahan publik, maka masyarakat akan memahami dan memiliki tanggungjawab terhadap kehidupan mereka. Adanya peran masyarakat didasari pada harapan yang tinggi terhadap persoalan masyarakat dan adanya keinginan untuk terlibat dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan masyarakat yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai dan fungsi demokrasi.

5. Pendekatan Psikologis. Pendekatan ini berhubungan dengan kejiwaan yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses kebijakan. Studi psikologi telah memberikan banyak kontribusi kepada proses pembuatan keputusan. Sehingga, pengabaian pendekatan psikologi terhadap analisis kebijakan akan menghambat proses kebijakan dibuat.

Post a Comment for "Pendekatan Kebijakan Publik"