Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inovasi Kebijakan Publik

Inovasi Kebijakan

Inovasi merupakan sebuah keharusan yang wajib ada dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi publik maupun organisasi privat. Begitu juga dengan organisasi pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemeintahan daerah. Hal ini sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Inovasi menjadi hal yang strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan perubahan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan global dengan cara merubah cara pandang, struktur, hubungan, dan kultur. Sehingga akan muncul dampak logis terhadap organisasi publik dan privat dalam kaitan pelayanan yang efektif, efesien, dan produktif bagi masyarakat.

Tuntutan terhadap inovasi dalam organisasi pemerintahan memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, sehingga perlu dilakukan inovasi secara terintegratif dan simultan, hal ini dilakukan karena inovasi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi setiap kegiatan yang ada di dalam struktur organisasi. Sedangkan inovasi yang dilakukan secara parsial tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap organisasi.

Penerapan inovasi di Indonesia bagi organisasi pemerintah sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU ini menegaskan perlunya inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat daerah. Inisiatif inovasi bagi pemerintah daerah bisa saja berasal dari kepala daerah, anggota dewan ASN, perangkat daerah, dan masyarakat umumnya.

Di Indonesia, inovasi yang ada masih dilakukan secara parsial, piecemeal, dan stagnan. Parsial artinya inovasi yang ada tidak bisa langsung terhubungan dengan inovasi lainnya, kemudian tidak mempunya road map yang jelas, dan tidak punya visi yang jelas. Sedangkan piecemeal terjadi karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya inovasi belum memberikan efek yang besar, sehingga inovasi yang ada stagnan alias tidak jalan/berdampak kemana-mana. Padahal, kemampuan inovasi yang harus dimiliki oleh birokrasi pemerintah merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada.

Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan inovasi juga sangat diperlukan oleh organisasi pemerintah. Tugas pemerintah dalam mendukung kebijakan inovasi bagi birokrasi tidak hanya melakukan pendidikan, ketersediaan dana, fasilitas penelitian, dan lain sebagainnya, akan tetapi kebijakan tersebut juga harus diikuti oleh perubahan regulasi yang menghambat terjadinya inovasi kemudahan dalam kebijakan fiskal dan  moneter, serta adanya intensif bagi pelaksana inovasi kebijakan. Inovasi kebijakan tidak akan bermanfaat apabila inovasi yang dihasilkan tidak mempunyai dampak bagi masyarakat dan daya saing bagi kepentingan publik. 

Kreatifitas birokrasi merupakan salah satu prasyarat berhasilnya inovasi sehingga bisa menciptakan daya saing dan menghasilkan perubahan-perubahan serta ide-ide baru.

Ada pebedaan yang mendasar tentang kebijakan, yaitu pertama: kebijakan umumnya meniadakan kebijakan lama atau yang bersifat kontradiktif. Kedua: kebijakan dan inovasi merupakan dua hal yang berbeda dalam konteks degree of creativity.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam konteks inovasi kebijakan adalah adanya pembatalan, pencabutan, dan revisi terhadap 3.143 peraturan daerah yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah proses pembuatan kebijakan yang tidak sesuai dengan prioritas dan yang lebih penting lagi adalah proses yang dilakukan tidak melalui proses perumusan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, kurangnya fungsi intervensi evaluative dan controlling dari pemerintah pusat sehingga kebijakan yang asal-asalan bisa lahir.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka perlu adanya inovasi terhadap kebijakan sehingga kebijakan yang lahir nantinya tidak hanya menghasilkan kekecewaan bagi pelaksana dan pemanfaat kebijakan tesebut. Akan tetapi, kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat umum yang menyangkut tujuan adanya organisasi Negara ini.

Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah, maka peran pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan dengan mengedepankan inovasi seharusnya makin meningkat dan memiliki dampak yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat daerah. Sehingga permasalahan yang terjadi di daerah selama ini, seperti disparitas pembangunan, lemahnya regulasi yang ada, perilaku koruptif, kebijakan yang tumpang tindih, persoalan kemiskinan dan pengangguran tidak harus terjadi di daerah.

Secara substantif, inovasi yang dilakukan terhadap kebijakan dapat memberikan penguatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Karena inovasi kebijakan yang dilakukan menjadi alternatif bagi dimensi kebijakan publik yang akan terus berkembang di masa depan.

Sumber: Ahmad Sururi, Jurnal dengan judul Inovasi Kebijakan Dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance

Post a Comment for "Inovasi Kebijakan Publik"