Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BENTUK DAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dan proses yang terjadi di dalamnya. Tujuan kebijakan secara umum adalah memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk bisa memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Informasi yang di dapat dan diberikan berkiatan dengan permasalahan publik harus berisi argumen-argumen tentang alternatif kebijakan yang akan dilahirkan sebagai pertimbangan dan masukan kepada para pembuat kebijakan.

Dalam proses analisis kebijakan, ada tiga bentuk analisis yang harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan, yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif

Analisis ini merupakan analisis terhadap kebijakan yang dilakukan untuk menghasilkan informasi sebelum pelaksanaan kebijakan dimulai atau diimplementasikan. Analisis kebijakan ini merupakan sebuah alat yang dipakai dalam merumuskan alternatif yang kemudian dinyatakan secara komparatif.

2. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis ini merupakan analisis yang dilakukan untuk menciptakan informasi sebelum kebijakan dijalankan.

3. Analisis kebijakan terintegrasi

Sedangkan analisis integratif adalah kombinasi dari analisis prospektif dan retrospektif. (Dunn 2000)

Di dalam proses analisis, terdapat beberapa tipe formulasi kebijakan, yaitu: rutin, analogi, dan kreatif. Sedangkan untuk formulasi kebijakan dibagi menjadi model linier, rasional, common sense, kemudian model incremental dan model sistem.

Model kebijakan merupakan sebuah representatif mengenai beberapa aspek terpilih terhadap sebuah permasalahan. Masalah kebijakan merupakan bangunan mental yang didasari oleh konsep dan kriteria terhadap kondisi masalah. Model kebijakan dapat berupa konsep, persamaan matematika, diagram, atau grafik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, menerangkan, dan memprediksikan terhadap suatu kondisi masalah yang kemudian harus diperbaiki berdasarkan rekomendasi tesebut.

Dalam beberapa kasus, model bisa didasari terhadap teori, akan tetapi model juga bisa dipakai untuk menguji dan menjelaskan perumusan teori. Ada empat model berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Memperoleh pemahaman tentang sistem alamiah yang ada pada manusia dan membantu menjelaskan apa itu sistem dan bagaimana sistem itu beroperasi.

2. Menjelaskan permasalahan dan kemudian memilah permasalahan yang relevan untuk diatasi.

3. Menjelaskan hubungan antara variable-variabel kebijakan.

4. Merumuskan kesimpulan tentang hakikat hubungan antara proses kebijakan.

Beberapa model kebijakan menurut James Anderson James P. Laster, dan Joseph Stewart adalah sebagai berikut:

1. Model Pluralis

Menurut model ini interaksi kelompok merupakan titik pusat politik. Karena kelompok dianggap sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan politik adalah wadah perjuangan kelompok untuk berjuang memenangi kebijakan publik. Model ini memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang diambil harus didasari oleh kepentingan kelompok bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Sedangkan kelemahan model pluralis ini adalah apabila kebijakan yang dibuat tidak didasarkan kepada kepentingan kelompok, maka kebijakanan tersebut akan lemah dalam implementasinya.

2. Model Elitis

Di dalam kebijakan publik, model ini hanya dipandang sebagai preferensi dan nilai dari para penguasa politik. Hal ini terjadi karena masyarakat bersifat apatis/cuek terhadap kebijakan yang dibuat oleh para aktor kebijakan. Selain itu, tidak adanya informasi mengenai kebijakan juga menyebabkan masyarakat menjadi apatis. Jalan keluarnya adalah kelompok penguasa mempertajam pendapat umum. Kelebihan model ini adalah proses perumusan kebijakan tidak menyita waktu yang lama. Sedangkan kelemahan model ini adalah proses kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang berdasarkan keinginan elit kelompok tersebut.

3. Model Sistem

Kebijakan publik menurut model ini adalah sebuah keluaran dari suatu sistem. Hal ini terjadi karena kebijakan merupakan respon terhadap sistem politik terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Dalam model ini ada keinginan untuk menggambarkan kebijakan publik sebagai output dari sistem politik. Jika dilihat proses pengambilan kebijakan, maka model ini merupakan model terbaik jika dibandingkan dengan dua model sebelumnya, karena dasar pengambilan kebijakan merupakan respon dari berbagai kekuatan politik, sehingga alternated kebijakan menjadi lebih luas dengan berbagai aspek dan kekuatan yang ada.

4. Model Rasional

Dalam model ini, kebijakan dianggap sebagai suatu pencapaian yang lebih efisien. Karena model ini menekankan pembuatan kebijakan yang rasional dengan bermodalkan informasi yang relevan serta adanya keahlian yang memadai para aktor pembuat kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat dengan rancangan yang baik akan menghasilkan sebuah kebijakan yang memiliki nilai lebih di dalam masyarakat.

5. Model Inskrementalis

Kebijakan public dipandang sebagai kelanjutan aktivitas pemerintahan yang dilakukan dengan sepotong-sepotong. Model kebijakan ini memiliki kelebihan apabila kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan yang tepat sehingga tidak akan menimbulkan konflik. Akan tetapi apabila proses kebijakan tidak sesuai atau bahkan salah, maka akan memunculkan konflik da masyarakat.

6. Model Institusional

Model ini menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi, tetapi sayangnya kurang membuat analisa tentang hubungan antara lembaga-lembagan pemerintahan itu dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada.Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur - yang dapat berpengaruh terhadap isi kebijaksanaan Negara.

Post a Comment for "BENTUK DAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK"