Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK

 

Kebijakan adalah sebuah proses pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima untuk menangani permasalahan publik. Kebijakan tidak akan berakhir dengan dikeluarkannya sebuah produk peraturan perundang-undangan. Model kebijakan adalah sebuah model pengambilan keputusan dari berbagai alternatif kebijakan. Namun, faktor lingkungan sebagai penerima kebijakan berpengaruh sangat besar bagi masyarakat penerima kebijakan. Karena kebijakan yang telah dirumuskan dan kemudian ditolak oleh penerima kebijakan maka kebijakan tersebut akan diproses kembali untuk dibuat model kebijakan yang baru, yang sesuai dengan lingkungan penerima kebijakan.

Ada beberapa model kebijakan yang berlaku, yaitu:

1.    Model Kelembagaan (Institutional

Yang bertugas membuat kebijakan menurut model ini adalah pemerintah. Jadi apaun yang dibuat oleh pemerintah dengan cara apa pun adalah kebijakan. Model ini adalah model yang paling sederhana dalam formulasi kebijakan. Model ini ada berdasarkan pada fungsi kelembagaan yang dimiliki oleh pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, di dalam formulasi kebijakan.

Fokus model ini terletak pada lembaga pemerintah dengan aspek yang lebih formal dan legal, yang terdiri dari organisasi formal, kekuasaan legal, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitasnya. Selain itu, adanya hubungan yang dilakukan dengan lembaga lain juga menjadi titik berat dari model ini.

Kebijakan merupakan hasil dari lembaga-lembaga pemerintah yang meliputi proses-proses perumusan, pelaksanaan dan pemaksaan secara otoritatif oleh lembaga-lembaga pemerintah. Karakteristik kebijakan model ini meliputi:

a. Pemerintah adalah pemilik yang sah terhadap kebijaksanaan, sedangkan rakyat sebagai penerima kebijakan tersebut 

b. Kebijakan harus dilaksanakan secara universal dan tidak ada bisa menghindar

c. Pemerintah berhak memaksakan kebijakan kepada masyarakat.

2.    Model Proses (Process)  

Model ini beranggapan bahwa politik merupakan aktivitas yang mempunyai proses. Model ini menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun tidak memberikan substansi seperti apa yang harus ada. Misalnya mulai dari : 

a. Proses identifikasi permasalahan 

b. Menata agenda formulasi kebijakan 

c. Perumusan proposal 

d. Legitimasi kebijakan 

e. Implementasi kebijakan 

f.  Evaluasi kebijakan.

3.    Model Kelompok (Group

Model kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Interaksi yang dilakukan oleh kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Setiap individu dalam kelompok akan berinteraksi melalui media masa untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan.

4.    Model Elit (Elitte)

Model ini berasumsi bahwa setiap masyarakat terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elite dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini menjelaskan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan

5.    Model Rasional 

Kebijakan ini bermakna pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberi manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini adalah model yang paling banyak diikuti dalam praktek kebijakan publik di seluruh dunia. Model ini menganggap bahwa proses kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya.

6.    Model Inkremental 

Model Inkrementalis adalah model yang mengkritik model rasional. Pembuat kebijakan tidak melakukan proses yang disyaratkan karena tidak memiliki cukup waktu, intelektual maupun biaya. Hal ini bisa dilihat pada kebijakan pemerintah sekarang yang mengambil alih begitu saja kebijakan-kebijakan di masa lalu, seperti kebijakan desentralisasi, kepartaian, rekapitalisasi kebijakan PPN dan lain-lain.

7.    Model Teori Permainan (Game Theory)

Ide ideal dari kebijakan model ini adalah, pertama kebijakan berada di dalam situasi yang instensif, kedua, aktor berada dalam situasi yang tidak independent. Layaknya seperti permainan catur, setiap langkah akan bertemu dengan langkah berikutnya dan langkah balasan yang masing-masing relatif bebas. Inti model ini adalah mengakomodasi fakta di masyarakat, bahwa setiap negara, setiap pemerintah, setiap masyarakat tidak hidup dalam vakum.

8.    Model Pilihan (Public Choice)  

Model ini berasumsi bahwa kebijakan merupakan proses keputusan kolektif yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah adalah pilihan yang menjadi pengguna (benifisiaris atau customer dalam konsep bisnis). Ini adalah konsep demokrasi yang memberi ruang kepada masyarakat untuk mengkonstribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.

9.    Model Sistem (System)

Ada tiga komponen penting menurut model ini, yaitu input, proses, dan output dalam model ini. Kelemahan model ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan pemerintah, dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah.

Post a Comment for "MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK"