Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Kebijakan Publik

Banyak ahli yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang sendiri-sendiri dan menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:
1. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang akan dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan oleh pelaksana kebiajakan.
2. Kebijakan distributif versus regulatori versus redistributif. Kebijakan distributif adalah kebijakan yang memberikan distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah suatu kebijakan yang mempunyai hubungan dengan pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan redistributif ialah kebijakan yang membahas tentang kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan pada kelompok sasaran. Kebijakan simbolis merupakan suatu kebijakan yang dapat memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
4. Kebijakan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods). Kebijakan barang umum adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.
Ada beberapa kategori kebijakan, yaitu:
1. Tuntutan kebijakan (policy demands). Tuntutan yang diajukan pada pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. 
2. Keputusan kebijakan (policy decisions). Keputusan yang dibuat pemerintah untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Termasuk didalamnya keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
3. Pernyataan kebijakan (policy statements). Pernyataan resmi mengenai kebijakan publik tertentu. Contohnya: ketetapan/TAP MPR, Keputusan Presiden, keputusan peradialn, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Keluaran kebijakan (policy outputs). Merupakan wujud kebijakan yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. 
5. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes). Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.
Adapun tipe-tipe kebijakan dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:
1. Masalah kebijakan (policy public). Nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum bisa terpuaskan, tetapi bisa diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. 
2. Alternatif kebijakan (policy alternatives). Dampak potensial yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan.
3. Tindakan kebijakan (policy actions). Suatu gerakan yang sesuai dengan kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.
4. Hasil kebijakan (policy outcomes). Dampak yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari kebijakan tidak selalu stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
5. Hasil guna kebijakan. Seberapa jauh kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataanya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.
Kebijakan Publik
 
Kebijakan secara tradisional dapat dibagi menjadi 3 tipe/jenis, yaitu:
1. Kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri);
2. Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen);
3. Kebijakan waktu tertentu (kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).
Kebijakan publik juga bisa dibagi berdasarkan tiga kategori, yaitu:
Pertama berdasarkan pada makna dari kebijakan publik, maka kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kebijakan publik kategori ini terdiri dua jenis, yakni: kebijakan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan kebijakan atau hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.
Kedua, kebijakan publik yang didasarkan pada lembaga pembuat kebijakan. Pembagian kategori ini menghasilkan tiga jenis kebijakan publik.
Kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif. Kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga legislatif merupakan kebijakan tertinggi. Hal ini sesuai dengan teori Politica yang diajarkan oleh Montesquieu pada abad pencerahan di Perancis abad 7.
Kebijakan publik kerjasama antara legislatif dengan eksekutif. Model ini mencerminkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Di Indonesia kebijakan publik yang dibuat oleh kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat nasional untuk hal-hal tertentu yang bersifat sementara sampai UU-nya dibuat. Bahkan di Indonesia yang mengesahkan UU adalah Presiden. 
Kebijakan publik yang dibuar oleh eksekutif saja. Peran eksekutif tidak hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat legislatif, karena dengan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan kehidupan bersama sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya. Di Indonesia ragam kebijakan publik yang ditangani eksekutif bertingkat sebagi berikut: (1) Peraturan Pemerintah, (2) Keputusan Presidin (keppres), (3) Keputusan Menteri (Kepmen) atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen, (4) dan seterusnya, misalanya Instruksi Menteri.
• Sedangkan di tingkat daerah terdapat: (1) Keputusan Gubernur dan bertingkat keputusan Dinas-Dinas di bawahnya, (2) Keputusan Bupati, (3) Keputusan walikota dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya.
Ketiga didasarkan pada karakter kebijakan publik yang merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal. Kebijakan publik dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, regulasi versus de-regulatif, atau restriktif versus non restriktif; dan kedua, alokatif versus distributif atau redistributif.
• Kebijakan yang pertama adalah kebijakan yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Sebagian besar kebijakan berhubungan dengan hal-hal yang regulatif/restsruktif dan regulatif/non restruktif.
• Kebijakan publik jenis kedua, kebijakan alokatif dan distributif. Kebijakan kedua ini basanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keluaran publik. Richard A. Musgrave dan Peggi B, pakar keuangan publik mengemukakan bahwa fungsi dari kebijakan keuangan publik adalah
• fungsi alokasi yang bertujuan mengalokasiakan barang-barang publik dan mekanisme pasar,
• fungsi distribusi yang berkenaan dengan pemerataan kesejahteraan termasuk di dalamnya perpajakan,
• fungsi stabilisasi yang berkenaan dengan peran penyeimbang dari kegiatan alokasi dan distribusi tersebut, dan
• fungsi koordinasi anggaran yang berkenaan dengan koordinasi anggaran secara horizontal dan vertikal.
Kategori lain, secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi:
1. kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya;
2. kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen;
3. kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa reformasi, kebijakan masa Orde Baru)

Post a Comment for "Jenis-Jenis Kebijakan Publik"