Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Evaluasi Kebijakan Publik
  

Evaluasi kebijakan dalam proses kebijakan publik, merupakan tahap akhir setelah implementasi kebijakan dilakukan, sehingga aktor kebijakan bisa mengetahui bagaimana proses dan hasil akhir dari kebijakan yang dibuat, apakah sesuai dengan tujuan atau malah sama sekali tidak sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan adanya evaluasi maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan.

Evaluasi yang dilakukan juga ikut menilai keterkaitan antara teori dengan prakteknya dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi tersebut maka dapat dinilai apakah sebuah kebijakan memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat. Fungsi evaluasi sangat dibutuhkan dalam proses kebijakan dan implementasinya sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses yang dilakukan terhadap semua aktivitas yang bersifat integral dari keseluruhan proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik akan melihat dan menilai kebijakan publik yang dilaksanakan apakah sudah seperti yang diharapkan atau belum. Evaluasi kebijakan publik akan dapat menambah nilai dari proses kebijakan itu sendiri.

Tujuan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah adalah untuk memberikan penilaian terhadap proses pelaksanaan kebijakan sampai sekarang ini dan kemudian membuat rekomendasi untuk perbaikan instrument kebijakan, desain dan implementasi program-program secara konsisten dan bersifat keseluruhan (Adisasmita, 115:2011)

Evaluasi kebijakan dapat dikelomppokkan menjadi tiga menurut Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011, 676-677), yaitu:
1. Evaluasi administrative. Berkenaan dengan evaluasi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
      a. Effort evaluation, menilai input program yang dikembangkan oleh kebijakan
      b. Performance evaluation, menilai output program yang dikembangkan oleh kebijakan
      c. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, menilai sebuah             program apakah telah dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
      d. Efficiency evaluation, menilai biaya program dan keefektifan biaya tersebut
      e. Process evaluations, menilai metode yang dipergunakan untuk menjalankan program
2. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi politik, yaitu menilai bagaimana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Post a Comment for "EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK"