Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA

Kebijakan
 
Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah  menemani perjalanan panjang desa dalam upaya menemu kenali diri dan potensinya. Dalam UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional, melainkan berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota. Desa tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Kehadiran desa akan dilandasi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Tiga aktor utama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan desa, meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa.
Dari kajian Kebijakan Peningkatan Kapasitas Desa, didapatkan bahwa desa-desa pada umumnya masih belum dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti uraian tugas (job description) pegawai, prosedur kerja (SOP), analisis jabatan, dan sebagainya. Kecuali tugas-tugas jabatan struktural yang sudah dituangkan, pegawai atau aparat di level staf masih belum memiliki uraian tugas yang jelas. Adapun berkaitan dengan kapasitas SDM, dari hasil kajian tergambarkan bahwa Kondisi aparat pemerintah di desa-desa masih banyak yang memiliki kualifikasi berpendidikan di bawah SLTA, walaupun ada juga yang telah memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana. Hal ini mencerminkan sangat variatifnya kualifikasi pendidikan aparat desa. Deviasi pendidikan aparatur memang sesuatu yang berpengaruh terhadap kualitas dan proses akselerasi kemajuan sebuah desa, karena pendidikan yang maju identik dengan keterbukaan informasi dan pengetahuan. 
 
Latar Belakang
Desa merupakan salah satu entitas penting dalam bingkai  negara kesatuan republik Indonesia, membangun negara berarti juga harus memperhatikan pembangunan desa, begitu pentingnya posisi desa, di dalam sembilan agenda prioritas pembangunan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-2019) yang dikenal dengan Nawa Cita, pada poin ketiga tersebut bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah  menemani perjalanan panjang desa dalam upaya menggali diri dan potensinya, mulai dari UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, terakhir di tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2014. Dalam UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional, melainkan berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota. Desa tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Kehadiran desa akan dilandasi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Disamping regulasi, hal terpenting lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemerintahan desa adalah kader desa dan pendampingan desa. Para kader desa hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui perannya sebagai kepala desa, anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan.
Sementara itu, berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas, pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara sukarela sehingga arah gerak kehidupan di desa merupakan aktualitas kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong (Ghozali, 2015).
Leba (2015) menjelaskan tentang kapasitas desa, bukan sekadar kesanggupan dan kelancaran pemerintah desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya atau mengikuti prosedur administrasi yang sudah baku. Kapasitas dalam konteks ini adalah penguasaan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi -fungsinya secara efektif dan efisien. Yang lebih penting lagi, kapasitas merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi misi yang digariskan.
Dalam perjalanannya, di tengah berbagai upaya penguatan kapasitas desa,  Pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan, tidak jarang masih menyimpan potensi permasalahan klasik, seperti masalah kemiskinan.
Persolan kemiskinan yang masih muncul di desa tidak terlepas dari  beberapa persolan yang masih membelit sebagian besar  desa di Indonesia. Menurut Suwardjo (2009), berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan desa antara lain: keterbatasan staf atau pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas, Kualitas dan kuantitas pendampingan, pelatihan dan monitoring perkembangan desa rendah, Keterisolasian desa yang berakibat minimnya aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan publik, Rendahnya kesejahteraan desa yang berkaitan dengan penyediaan layanan dasar dan pengembangan ekonomi desa, Kualitas dan kompetensi SDM desa yang masih rendah dan terbatas, dan Posisi ketokohan local yang dominan (Suwardjo, 2009 : 62-63).
Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa dari enam persoalan yang disampaikan oleh Suwardjo di tahun 2009, dapat berbeda kondisinya untuk saat ini,  terutama tahun-tahun  dimana pasca pemberlakuan UU No. 6 tahun 2014. Ditunjang arus transparansi, masyarakat yang semakin kritis serta berkembangnya arus informasi yang masif dan relatif menjangkau hingga pelosok, keenam persoalan tersebut dapat dikerucutkan ke tiga persoalan besar, yakni kualitas pendampingan, penyediaan layanan dasar, dan posisi ketokohan.
Sementara tiga persoalan lainnya dapat diselesaikan dengan bantuan tekhnologi informasi melalui kreativitas dan inovasi para penyelenggaraan pemerintahannya dalam menyelenggarakan kewenangan desa sebagaimana tersebut di dalam Pasal 18 UU No.6/2014, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa; dan Pemberdayaan masyarakat desa.
Adapun Tiga aktor utama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan desa, meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Ketiga aktor utama tersebut tidak saja dituntut untuk memahami dan menentukan program yang akan diterapkan di desa, tetapi juga dituntut untuk berperan terhadap proses penganggaran desa melalui penggunaan dan ‘pengawasan’ penggunaan dana desa.
 
Rumusan Masalah
Keberhasilan desa dalam membangun desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan dan optimalisasi peningkatan implementasi di tingkat desa. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana kesiapan Kepala Desa dan seluruh aparat perangkat desa termasuk Tuha Peut serta masyarakat dalam meningkatkan kapasitas desa menjadi lebih baik, maju dan mandiri?
Adapun secara umum yang menjadi tujuan adalah untuk mengungkapkan kesiapan kepala desa beserta aparat gampong dan masyarakat gampong dalam mengelola dana desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 sehingga kapasitas desa menjadi lebih baik.
 
Alternatif Kebijakan
Dari berbagai persoalan yang masih menggelayut di seputar desa, di tengah lahirnya UU No. 6 tahun 2014 dengan berbagai pembaharuannya, muncul pertanyaan kritis mengenai upaya atau kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas desa sehingga bisa mandiri dan bisa memberikan kontribusi dalam membangun daerah sesuai visi UU No. 6/2014.
Kapasitas adalah proses pemberian kekuatan kepada siapa yang tidak memiliki kekuatan (Septianawati, Haryono, & Nurani, 2014). Peningkatan kapasitas desa dibutuhkan mengingat ‘lambatnya’ perkembangan desa dimasa sebelumnya dikarenakan posisi desa yang lebih bersifat  subnasional. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 upaya peningkatan kapasitas desa diharapkan dapat diwujudkan, karena desa tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Luasnya ruang lingkup kapasitas, akan mengerucutkan kapasitas kepada 2 (dua) variabel, yakni variable kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengacu kepada kebutuhan; penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanisme-mekanisme koordinasi, peningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, perubahan sistem nilai dan sikap atau perilaku sedemikian rupa, sehingga dapat terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai suatu cara pendekatan baru ke arah pemerintahan, pengadministrasian dan pengembangan mekanisme-mekanisme partisipatif yang tepat guna memenuhi tuntutan yang lebih demokratis. Dengan demikian Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengarahkan pemerintah daerah, dan dalam hal ini pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatan kerangka kerja pemerintahan secara keseluruhan guna memenuhi tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan (Asrori, 2014).
Kapasitas kelembagaan lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah aspek perangkat pendukung kelembagaan pada umumnya masih belum dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti uraian tugas (job description) pegawai, prosedur kerja (SOP), analisis jabatan, dan sebagainya. Kecuali tugas-tugas jabatan struktural yang sudah ditetapkan, pegawai atau aparat dilevel staf masih belum memiliki uraian tugas yang jelas. Ketiadaan perangkat pendukung tersebut bukan saja membuat pembagian kerja kepada staf menjadi tidak jelas dan berpotensi tumpang tindih antar sesama staf, tetapi juga tidak jelasnya standar dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun berkaitan dengan kapasitas SDM, tergambarkan bahwa kondisi aparat pemerintah di desa masih banyak yang memiliki kualifikasi berpendidikan di bawah SLTA, walaupun ada juga yang telah memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana. Deviasi pendidikan aparatur memang sesuatu yang berpengaruh terhadap kualitas dan proses akselerasi kemajuan sebuah desa, karena pendidikan yang maju identik dengan keterbukaan informasi dan pengetahuan.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas-tugas teknis maupun administratif. Bahkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belum semua aparat desa mampu melakukannya, apalagi melaksanakan tugas-tugas yang lebih rumit dengan regulasi yang juga lebih rumit dan harus diikuti.
Keharusan menjadi pembelajar bagi aparatur desa tidak terlepas dari adanya tuntutan dalam menyusun rencana anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan, serta kewajiban penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Bahkan, apabila melakukan lelang berbagai proyek dengan nilai tinggi, aparat pemerintah desa juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengadakan lelang barang dan jasa pemerintah. Untuk proses pengadaan barang dan jasa, berkoordinasi dengan pihak Unit Layanan Pengadaan  yang ada di kabupaten baik secara langsung atau melalui para pendamping desa dapat dilakukan guna menghindari berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang selama ini sering muncul dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini penting untuk mendapat perhatian, karena ketakutan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah permasalahan terselubung yang dapat menghambat  kesuksesan sebuah desa.
Kompetensi aparat pemerintah desa perlu mendapat fokus perhatian agar bisa melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan baru. Mereka tidak lagi hanya bertugas menyelenggarakan urusan pelayanan administratif dan pemerintahan secara umum, tetapi juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayan masyarakat desa. Jika masih belum didapatkan formulasi yang dirasa lebih efektif dari masa sebelumnya dalam proses pengembangan aparatnya, dapat dimungkinkan dalam metode pengembangannya mengacu kepada metode diklat kepemimpinan ASN, dimana level yang lebih bawah akan lebih lama waktunya untuk dikembangkan. Dengan demikian, jika pemerintah betul-betul komitmen dengan pembangunan desa, maka para aparat desa yang masih belum standar kualitas pengetahuannya harus lebih banyak waktu bagi dirinya untuk mendapatkan prioritas pengembangan pengetahuan.
Pada akhirnya, pembangunan desa tidak bisa hanya bergantung dari peran pemerintahan di desa dan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Kreatifitas masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Terlalu sering mendapat bantuan dari pemerintah menjadikan masyarakat menjadi tergantung dan mengharapkan bantuan pemerintah. Dengan seringnya bantuan yang diterima desa, sebagian masyarakat beranggapan bahwa semua kegiatan desa dan pendanaan pembangunan desa sudah ditanggung oleh pemerintah termasuk insentif untuk tenaga kerja. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa menurun yang akan berdampak bagi kemajuan sebuah desa.

Rekomendasi
Dalam menentukan jumlah struktur organisasi desa, pemerintah hendaknya lebih mengacu pada kondisi lapangan yang akan dihadapi, bukan hanya berpacu pada metode yang bersifat angka semata. Kondisi topografi yang sulit dan kondisi demografi yang masih tertinggal  jauh lebih sulit dihadapi dalam faktanya dibandingkan menghadapi masyarakat yang kritis dan ‘melek birokrasi’ walaupun dalam jumlah banyak. Menggabungkan fungsi Kasie Kesejahteraan dan Layanan dalam daerah yang topografinya sangat sulit dengan demografi masyarakatnya yang masih belum terbuka, akan membuat sulit upaya akselerasi perubahan jenis desa dari yang Swadaya ke jenis desa yang Swasembada dan Swakarya.
Oleh karenanya perlu dilakukan review terhadap kebijakan mengenai jumlah struktur organisasi desa sebagaimana tersebut di dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa. Kewenangan desa untuk menyusun peraturan desa bersama BPD harus ditindak lanjuti dengan memberikan pelatihan legal drafting bagi para/beberapa Aparaturnya. Dengan kemampuan legal drafting yang dimiliki oleh Aparatur desa akan lebih memberdayakan desa untuk menggunakan kewenangannya dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Karena pemberian kewenangan tanpa pemberian upaya peningkatan kapabilitas sama dengan pemberian kewenangan yang setengah hati.
Untuk merealisasikannya, jika tenaga pendamping desa terbatas kemampuan dalam pengetahuan hukumnya, maka  dapat bekerjasama dengan bagian hukum yang ada di Kabupaten, atau Bagian hukum Kabupaten mulai dapat memasukkan agenda advokasi legal draftingnya terhadap desa-desa yang berada dalam ruang lingkup wilayah kerjanya sebagai salah satu agenda prioritas kegiatan. Persoalan pengadaan barang dan jasa hingga saat ini masih sering dihindari oleh sebagian aparatur, karakteristiknya yang menakutkan karena dapat bersinggungan dengan persoalan hukum, pada akhirnya dapat menyebabkan pelaksanaan sebuah kegiatan menjadi tidak terlaksana.
Jika hal ini terjadi di desa, justru akan menghambat pembangunan di desa yang bersangkutan. Karena sesungguhnya desa yang dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa adalah desa yang  sukses dalam pembangunan fisik dan perekonomiannya. Harapannya ke depan, jangan sampai sebuah pencapaian menjadi kehilangan nilai karena kekurang siapan SDM pelaksna. Oleh karenanya, untuk mengurangi berbagai ketakutan-ketakutan yang dapat muncul, kegiatan pendampingan juga harus memperhatikan dan memberikan prioritas terhadap pengembangan pengetahuan proses pengadaan barang dan jasa. Pendamping desa atau Pemerintah Kabupaten melalui  bagian Unit layanan pengadaan (ULP) harus melakukan advokasi  secara intensif agar SDM yang ada di desa dapat merespon  dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh desanya.
Kepala desa dan aparatnya harus lebih membuka diri terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, khususnya terkait proses Identifikasi setiap potensi yang ada di wilayahnya, tidak harus menunggu masyarakat untuk melapor, tapi dapat dilakukan dengan metode pendekatan blusukan alias melihat dan mendatangi langsung masyarakat (warganya). Kondisi saat ini sangat muskil dalam satu desa tidak terdapat warganya  yang lulusan dari perguruan tinggi. Jika para sarjana tersebut dapat dirangkul untuk bersama membangun desa, tentu bukan kemajuan saja yang akan didapatkan desa, tetapi desa akan menjadi tempat berkumpulnya anak muda potensial yang selama ini banyak lari ke kota. Di tangan mereka berbagai kegiatan pemberdayaan hasil kolaborasi dapat tercipta.
Pada akhirnya desa akan dapat berubah menjadi sentra ekonomi yang kuat yang mampu berkontribusi terhadap perekonomian kabupaten secara significant. Pada fase ini betul-betul akan tertempa kemampuan Kepala Desa sebagai motor penggerak terhadap penerapan 4 (empat) kewenangan yang dimilikinya sebagaimana tersebut di dalam Pasal 18 UU No.6/2014, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa; dan Pemberdayaan masyarakat desa.
Untuk mengembangkan kapasitas Kader Desa, Pemerintah Desa dapat menjadi katalisator yang baik dalam proses pembentukan beragam lembaga kemasyarakatan. Lembaga tersebut merupakan wadah para warganya untuk mengaktualisasikan diri dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Lembaga-lembaga tersebut dapat ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga tersebut dapat bersifat gerakan yang difungsikan sebagai wujud kebersamaan atas dasar persamaan tujuan guna memberikan kontribusi dalam pembangunan desa, misalnya gerakan masyarakat perduli sampah, gerakan masyarakat perduli tenaga kerja anak, gerakan masyarakat perduli kesehatan dan lain-lain.
Kegiatan advokasi kebijakan publik di desa untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sederhana, misalnya dialog publik, kampanye publik, audiensi dan lobi kepada pengambil kebijakan di desa. Berbagai metode advokasi dapat dipelajari oleh Kades, Aparatur dan tenaga pendamping desa agar mampu menarik perhatian masyarakat untuk hadir dan memberikan suaranya guna menjadi masukan terhadap implementasi kebijakan. Tidak jarang kegiatan advokasi yang begitu penting menjadi tidak terlaksana dengan baik karena pengemasan pelaksanaan kegiatan yang begitu kaku  dan terkesan memunculkan jarak antara masyakat dan para aparatur desa yang notabene adalah pelayannya.
Oleh karenanya, berbagai metode advokasi harus dipelajari sehingga membuat masyarakat tertarik untuk datang dalam setiap pelaksanannya, serta lebih daripada itu, masyakat dapat terprovokasi untuk mengeluarkan aspirasinya sehingga para kader desa dapat mengetahui dengan baik tentang apa yang menjadi kekuatan dan permasalahan masyarakat desanya untuk dijadikan dasar implementasi kebijakan yang akan diterapkan.
Evaluasi pendampingan oleh Unit/Institusi yang kompeten.  Agar tenaga pendamping dapat terbukti kinerjanya dalam memobilisasi proses tranformasi masyarakat desa menjadi lebih maju dan mandiri, perlu dilakukan evaluasi. Ketika hasil evaluasi tenaga pendamping menunjukkan kinerja yang tidak sesuai target, perlu dipikirkan treatment apa yang perlu dilakukan terhadapnya. Evaluasi seyogyanya dilakukan  dalam waktu yang tidak terlalu lama, persemester adalah waktu yang ideal untuk dilakukan, sehingga ketika harus dilakukan perbaikan dan pengembangan tidak harus menunggu di akhir tahun. Evaluasi yang dilakukan satu kali di akhir tahun, justru akan menghambat proses pengembangan kapabilitas SDM yang ada di desa dalam memberikan pelayanan terbaiknya.

Post a Comment for "KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA"