Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH

Analisis Kebijakan Publik

Latar Belakang
Hakekat dalam penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan adanya Daerah Otonom dan sekaligus penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh dan dari Pemerintah kepada Daerah.
Otonomi luas bermakna bahwa daerah diberi keleluasaan untuk menentukan yang akan diurusi dan diprioritaskan, juga urusan yang belum dapat dilayani untuk kemudian diserahkan kembali ke pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah tergantung dari kebutuhan, kondisi, dan potensi yang ada di daerah, dan disinilah tersirat dalam konsep otonomi nyata, sehingga dengan demikian isi otonomi daerah dari daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda satu sama lain.
Satu hal yang esensial dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memasuki horison baru dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia. Hal itu menyangkut kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang sepintas lalu lebih luas dibanding dengan kewenangan Pemerintah (Pusat).
 
Implementasi Kebijakan
Van Meter dan Van Horn (1978), merumuskan proses implementasi sebagai tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Tindakan-tindakan tersebut adalah berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada  masyarakat. Fokus implementasi kebijakan adalah memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku.
Pengertian implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones (1980), dimana implementasi diartikan sebagai “getting a job done” dan “doing a”. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.
Hjern dan Porter (1981) mengatakan bahwa implementasi dikonseptualisasikan sebagai unit yang tujuan tindakannya secara khusus diarahkan untuk mengimplementasikan suatu program; Implementation as outcome. Fudge dan Barrett (1979) menyatakan bahwa teori implementasi beranjak dari sebagian konsep implementasi yang menyatakan bahwa implementasi bukanlah “putting policy into effect” yang menekankan pada pengabaian atas interaksi antara perumus dan pelaksana kebijakan.
Perspektif implementasi biasanya dimiliki oleh para praktisi bukan oleh sembarang aktor yang berpartisipasi dalam proses implementasi. Beberapa studi implementasi menunjukkan bahwa aktor-aktor dapat melaksanakan kebijakan dengan keyakinan bahwa tindakan mereka adalah sesuai dengan tujuan pengimplementasian walaupun terkadang mereka keliru atau melakukan kesalahan. Untuk menyatakan bahwa perspektif implementasi berhasil, diperlukan perspektif implementasi yang berbeda, dan itu adalah teoritisi; Implementation as backward mapping.


Konsep dan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dalam rangka desentralisasi, Pemerintah Pusat telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada Pemerintah Daerah sehingga kewajiban untuk menyediakan pelayanan tersebut beralih ke daerah.
Jaminan untuk mendapat pelayanan dengan kualitas dan standard tertentu tersebut salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal dapat diterapkan untuk mencapai berbagai tujuan. Pertama, untuk dapat memberikan definisi yang jelas tentang pelayanan yang dimaksud. Kedua, memberikan informasi untuk melakukan perencanaan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di tingkat lokal. Ketiga, standar yang ada dapat menjadi elemen yang diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk menyediakan pelayanan.
Disamping adanya manfaat dengan ditetapkannya standar dalam pelayanan, penerapan standar juga memiliki keterbatasan, antara lain: konsistensi dan terbatasnya variasi dalam pelayanan kadang-kadang mengorbankan kebutuhan spesifik pengguna jasa, standar disusun tidak didasarkan oleh keadaan yang sesungguhnya, atau disusun dengan interpertasi yang salah sehingga dapat merugikan pengguna jasa, diterapkannya standar yang mengabaikan kompleksitas pelayanan maupun variabilitas yang dimiliki oleh pengguna jasa, penilaian yang tidak adil terhadap mutu pelayanan dapat terjadi akibat menggunakan standar yang tidak tepat, demikian juga dapat terjadi ketidakcocokan  standar yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibuat berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yakni: a). UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; b). UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; c). PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; d). PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; e). PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; f). PP Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g). PP Nomor 56 Tahun 2001 mengenai Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan h). PP Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (LAN : 2008, 23-24) Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2005, bahwa penyusunan SPM oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasi oleh Menteri Dalam Negeri.
 
Hasil dan Pembahasan
Hingga saat ini terdapat kementerian terkait yang telah mengeluarkan acuan SPM untuk diterapkan ke seluruh daerah di Indonesia, yaitu:
a. Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
b. Bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
c. Bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
d. Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
e. Bidang perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Ekploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

f. Bidang LH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
g. Bidang KB berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK- 010/85 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Perencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
h. Bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;
i. Bidang Nakertrans berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
j. Bidang PU dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14l PRT / M12010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
n. Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
o. Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Berkenaan dengan hal tersebut dan sebagai turunan dari PP Nomor 65 Tahun 2005, maka diterbitkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, dimana ruang lingkup dari Permendagri tersebut meliputi:
a. Jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM,
b. Indikator SPM,
c. Nilai SPM,
d. Batas waktu pencapaian SPM, dan
e. Pengorganisasian penyelenggaraan SPM.
Adapun penjabaran untuk masing-masing ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut:
a. Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM mengacu pada kriteria:
1) Merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib;
2) Merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik warga;
3) Didukung dengan data dan informasi terbaru yang lengkap secara nasional serta latar belakang pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan berbagai implikasinya, termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaannya; dan
4)Terutama yang tidak menghasilkan keuntungan materi;
b.      Penentuan indikator standar pelayanan minimal menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
1) Tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;
2) Tahapan yang digunakan, termasuk dalam upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penerapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;
3) Wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat;
4) Tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; dan
5) Keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

Analisis Implementasi Kebijakan Publik

c. Penentuan Nilai SPM:
1) Kualitas teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang pelayanan dasar di daerah dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang terbukti menghasilkan mutu pelayanan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM dalam suatu bidang pelayanan yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang lain;
2) Cakupan jenis pelayanan dasar SPM mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan, variasi kondisi daerah, termasuk kondisi geografisnya.
d. Batas waktu pencapaian SPM merupakan kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM Dalam menentukan batas waktu pencapaian SPM harus mempertimbangkan:
1) Status jenis pelayanan dasar yang bersangkutan pada saat ditetapkan;
2) Sasaran dan tingkat pelayanan dasar yang hendak dicapai;
3) Variasi faktor komunikasi, demografi dan geografi daerah; dan
4) Kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah.
e. Pengorganisasian penyelenggaraan SPM mencakup: tatacara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.

 
Kesimpulan
Pada dasarnya pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kebanyakan SPM basis penerapannya adalah di kabupaten/kota. Argumennya adalah bahwa setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kondisi geografis daerah yang bersangkutan sehingga kegiatan fasilitas dan pemberdayaan sangat penting agar daerah tersebut mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan SPM.
Dalam melaksanakan SPM, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam wilayahnya bekerjasama menyusun strategi untuk mencapai SPM tersebut dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada di setiap daerah yang bersangkutan Pemerintah kabupaten/kota melalui perda masing-masing menentukan pelaksanaan pelayanan berdasarkan SPM sesuai strategi yang telah disepakati dengan pemerintah provinsi. SPM yang diimplementasikan di kabupaten/kota menjadi dasar bagi pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawas.

Post a Comment for "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH"