Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MASA DEPAN MANAGEMEN PUBLIK

MANAGEMEN PUBLIK

 

Konsep New Public Management yang berkembang di awal tahun 1990-an mentransformasi kinerja pasar ke dalam sektor publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Hal ini memaksa aparatur pemerintah untuk berkompetisi secara sehat dan menemukan cara-cara baru untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.
Di Inggris, meningkatnya tekanan atas pemerintah seputar masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi memaksa PM Margaret Thatcher meresponnya dengan mereformasi sektor pemerintahan. NPM menjadi popular di awal 1990-an tatkala diadopsi oleh administrasi Clinton di Amerika Serikat.
NPM diyakini punya peran efektif bagi reformasi sektor publik. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Negara yang mengintroduksikan prinsip-prinsip NPM di dalam pemerintahan mereka. IMF dan World Bank adalah beberapa badan keuangan dunia yang sekaligus merupakan pembela paradigma NPM ini. Tidak hanya itu, NPM juga popular di Negara-negara seperti India, Jamaika, dan Thailand.
Pendekatan NPM atas manajemen publik bangkit selaku kritik atas birokrasi. Selama ini, birokrasi erat dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat berkait dengan keengganan maju, kompleksitas hirarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Juga, birokrasi dituduh telah menjauhkan diri dari harapan publik.
Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah, pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan swasta untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya. Sementara pemerintah distereotipkan kaku, birokratis, mahan, dan inefisien, sektor swasta ternyata jauh lebih berkembang karena terbiasa berkompetisi dan menemukan peluang-peluang baru. Sebab itu, sektor swasta banyak melakukan inovasi-inovasi baru dan prinsip-prinsip kemanajemenannya.
Dalam NPM, pemerintah dipaksa untuk mengadopsi, baik teknik-teknik administrasi bisnis juga nilai-nilai bisnis. Ini meliputi nilai-nilai seperti kompetisi, pilihan pelanggan, dan respek atas semangat kewirausahaan. Sejak tahun 1990-an, reformasi-reformasi di sektor publik menghendaki keunggulan-keunggulan yang ada di sektor swasta diadopsi dalam prinsip-prinsip manajemen sektor publik.
NPM adalah konsep “payung”, yang menaungi serangkaian makna seperti desain organisasi dan manajemen, penerapan kelembagaan ekonomi atas manajemen publik, serta pola-pola pilihan kebijakan. Telah muncul sejumlah debat seputar makna asli dari NPM ini. Namun, di antara sejumlah perdebatan itu muncul beberapa kesamaan yang dapat disebut sebagai prinsip dari NPM, yang meliputi:
1. Penekanan pada manajemen keahlian manajemen professional dalam mengendalikan organisasi;
2. Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya;
3. Peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam prosedur-prosedur birokrasi, yang kesemuanya diukur lewat indikator-indikator performa kuantitatif;
4. Peralihan dari system manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit-unit sektor publik;
5. Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik, seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya;
6. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan pernyataan misi; dan
7. Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit.
Penekanan pertama, yaitu keahlian manajemen professional, mensugestikan top-manager (presiden, menteri, dirjen) harus mengendalikan organisasi-organisasi publik secara aktif dengan cara yang lebih bebas dan fleksibel. Top-top manager ini tidak lagi berlindung atas nama jabatan, tetapi lebih melihat organisasi yang dipimpinnya sebagai harus bergerak secara leluasa bergantung pada perkembangan sektor publik itu sendiri. Sebab itu, para top manager harus punya skill manajerial professional dan diberi keleluasaan dalan memanage organisasinya sendiri, termasuk merekrut dan member kompensasi pada para bawahannya.
Lalu, penekanan pada aspek orientasi output menghendaki para staf bekerja sesuai target yang ditetapkan. Ini berbalik dengan OPM yang berorientasi pada proses yang bercorak rule-governed. Alokasi sumber daya dan reward atas karyawan diukur lewat performa kerja mereka. Juga, terjadi evaluasi atas program serta kebijakan dalam NPM ini.
Sebelum berlakunya NPM, output kebijakan memang telah menjadi titik perhatian dari pemerintah. Namun, perhatian atas output ini tidaklah sebesar perhatian atas unsure input dan proses. Ini akibat sulitnya pengukuran keberhasilan suatu output yang juga ditandai lemahnya control demokratis atas output ini. NPM justru menitikberatkan aspek output dan sebab itu menghendaki pernyataan yang jernih akan tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan.
Telah disampaikan, NPM terutama diterapkan tidak hanya di Negara-negara dengan level kemakmuran tinggi seperti Inggris, Swedia, ataupun Selandia Baru, tetapi juga di Negara-negara dengan tingkat kondisi yang setara Indonesia seperti India, Thailand ataupun Jamaika. Dalam penerapannya di Indonesia, satu penelitian yang diangkat oleh Samodra Wibawa dari Fisipol Universitas Gadjah Mada menemukan sejumlah persoalan tatkala konsep-konsep dalam NPM diterapkan di sejumlah kabupaten.
Konsep New Public Management yang lebih berorientasi pada mekanisme pasar dalam menjalankan birokrasi pemerintahan mendapat kritik dari para ahli ilmu administrasi negara. Prasojo (2007) mengemukakan bahwa kritik terhadap konsep ini lebih dikarenakan nilai- nilai yang dibawanya sangat menekankan pada semangat sektor swasta; desentralisasi dan kebutuhan akan koordinasi pada sektor publik; serta nilai-nilai kewirausahaan harus berhadapan dengan nilai-nilai demokrasi.
Menyikapi hal ini Prasojo lebih jauh menyarankan untuk beralih kepada paradigma the New Public Services. Lahirnya konsep New Public Services yang dikemukakan oleh Dehnardt (2008) tidak dapat dipisahkan dari ide dasar konsep terdahulu yaitu : teori democratic citizenship; model komunitas dan civil society; organisasi humanism; dan postmoderen ilmu administrasi publik.
Konsep ini melahirkan tujuh prinsip New Public Services yang dipaparkan oleh Prasojo (2007) sebagai berikut :
1. Masyarakat penerima layanan diposisikan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menerima pelayanan terbaik dari organisasi publik. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pelanggan yang menerima kualitas pelayanan terbaik karena biaya yang dikeluarkannya untuk mendapatkan produk layanan organisasi publik.
2. Perhatian terhadap keinginan masyarakat selaku penerima layanan menjadi prioritas utama organisasi publik.
3. Memberikan penilaian lebih tinggi terhadap prinsip kenegaraan daripada prinsip wirausaha.
4. Organisasi publik membuat rencana strategis yang baik dalam pemberian layanan kepada masyarakat, namun diimplementasikan secara demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh produk pelayanan yang disediakan.
5. Menjadikan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam menjalankan visi dan misi organisasi.
6. Prinsip melayani dijadikan motto bagi organisasi publik.
7. Penghargaan yang lebih tinggi diberikan kepada personal bukan kepada produktivitas.

Post a Comment for "MASA DEPAN MANAGEMEN PUBLIK"