Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beberapa Hal Penting Dalam Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi


Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam reformasi birokrasi, yaitu : 

1. Retrospeksi 

Retrospeksi adalah mengevaluasi semua kebijakan masa lalu secara jujur dan obyektif, sehingga faktor penyebab kegagalan dapat ditemukan kembali, dan kemudian menciptakan sistem baru yang lebih baik. 
Dalam perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, diketahui bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan dengan baik fungsi pelayanan publik, misalnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi, pembayaran pajak dan sebagainya. Oleh karena itu, birokrasi harus dapat mengkaji kembali kinerja masa lalu dan berani melakukan reformasi.
Realita yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa pihak swasta dan organisasi nirlaba sudah banyak mengambil alih peran pemerintah sehingga kedepannya peran pemerintah akan berkurang dalam pelayanan publik.  Sehingga pada saat ini dibutuhkan model dan sistem kerja organisasi yang responsif, adaptif, dan produktif sehingga pelayanan publik yang diberikan pemerintah bisa betul-betul maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. 
Pemerintah harus betul-betul merumuskan dengan tepat sistem pelayanan publik yang profesional untuk menciptakan pelayanan yang cepat, prima, tepat, akurat dan terjangkau bagi masyarakat dengan melakukan perencanaan yang strategis.

2. Reorientasi 

Reorientasi adalah upaya merubah paradigma, visi, misi dan strategi kebijakan masa lalu ke dalam suasana baru yang lebih aspiratif. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara filosofis dan politik telah merubah paradigma baru penyelenggaraan sistem pemerintahan dari model konvergensi ke devergensi. Meskipun masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

3. Reposisi

Reposisi adalah kembali kepada peran asli. Karena birokrasi telah menguasai semua lini kehidupan, maka reposisi merupakan kata kunci untuk reformasi birokrasi. Reposisi merupakan kesadaran total atas multi fungsi pemerintah yang hegemonik untuk secara bijak menjalankan fungsi alokasi dan distribusi dalam konteks pelayanan publik. Untuk melakukan reposisi ini, harus ada kemampuan dan kemauan untuk bagaimana merumuskan, menterjemahkan dan melaksanakan visi kolektif antara pemerintah provinsi, kabupaten menjadi visi individu semua warganegara ke dalam posisi atau peran masing-masing. Dari kondisi yang demikian jelas peran stakeholder dalam otonomi daerah sangat penting. Pelibatan stakeholder bukan saja kebutuhan, melainkan sebuah kewajiban. Konsep stakeholder pada intinya mengajak para pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama memadukan segenap sumber daya dan energi demi tujuan atau pencapaian hasil bersama. 

4. Reorganisasi 

Model organisasi birokrasi di masa depan, harus memandang filosofi “Miskin struktur kaya fungsi“. Merupakan sikap yang bijak dari pemerintah untuk menerapkan profesionalisme dalam menyusun organisasi, sehingga budaya KKN dapat dihilangkan. Struktur organisasi dan tata kerja di susun atas dasar pertimbangan untuk memperpendek rentang kendali, mengkonsolidasi mekanisme kerja yang meningkatkan disiplin dan gairah kerja, menciptakan harapan baru, meningkatkan fungsi pelayanan dan mencapai hasil yang lebih prestatif. Karena esensi organisasi adalah sumber daya manusia, maka pemerintah daerah harus merubah visi, misi, strategi dan aksi tindakan yang selaras dengan paradigma profesionalisme. Untuk itu  sistem rekrutmen harus sesuai prosedur, penempatan jabatan harus sesuai aturan dan adanya remunerasi yang memadai. Dalam upaya membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien.

David Osborne mengatakan paradigma yang mengacu konsep good governance pada dasarnya adalah memenejemeni perubahan yang berorientasi pada nilai baru “Mewirausahakan Birokrasi“. Konsep ini pada prinsipnya menjadikan organisasi pemerintah yang bercirikan organisasi profesional. Formula ini akan memberikan jaminan tentang kepastian arah, peningkatan fungsi manajerial, optimalisasi potensi sumber daya manusia dan akomodatif terhadap perubahan. Di samping itu akan memberikan kesempatan berkompetisi dan komitmen personil yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi organisasi baik secara internal maupun eksternal.

Menurut Sofyan Effendi ( dalam Sedarmayanti,  2009 : 72 ), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi birokrasi, yaitu : 
1. Reformasi sektor publik harus lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan, profesionalitas dan netralitas birokrasi guna mengurangi kekaburan peranan politik antara birokrat dan politisi. Proses politisasi birokrasi dan birokratisasi politik yang terjadi sebagai akibat dominasi dan hegemoni birokrasi dalam politik perlu dikurangi agar birokrasi yang profesioanl dapat tumbuh lebih subur. 
2. Intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti mengakibatkan inefisiensi. Sektor publik harus, terutama birokrasi publik harus merubah nilai dari otoritarianisme birokratis ke otonomi demokratis, atau perubahan dari Negara pejabat menjadi Negara pelayan. 

Post a Comment for "Beberapa Hal Penting Dalam Reformasi Birokrasi"

View My Stats