Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tujuan Reformasi Birokrasi Di Indonesia

 
Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance dan kaitannya dengan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut dengan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan yang tidak kalah penting adalah kaitaanya dengan sumber daya manusia.

Di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia jelas disebutkan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan kelas dunia. Karena tujuan reformasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan memiliki karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka menjadi acuan bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar profesional dan berintegrasi sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat serta bisa menciptakan manajemen pemerintahan yang demokratis melalui tata pemeritahan yang lebih baik.

Reformasi birokrasi sudah menjadi program pembangunan nasional sejak era reformasi.  Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN Tahun 2005-2025), disebutkan bahwa, “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.”

Kemudian pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 disebutkan bahwa “dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia  yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi”. Program reformasi birokrasi ditempatkan menjadi prioritas utama dari 11 pelaksanaan pembangunan nasional. Outcome dari program reformasi birokrasi adalah perubahan tata kelola pemerintahan yang bermuara pada tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Reformasi birokrasi secara umum bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara Negara yang professional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan prima. Selain tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang harus dimiliki dalam reformasi birokrasi, yaitu : 
1. Terwujudnya birokrasi professional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik, 
2. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang profesional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, 
3. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat, tidak berbelit dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Dalam melakukan reformasi birokrasi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : 
1. Peningkatan kinerja yang ditunjang dengan profesionalisme sumber daya manusia, 
2. Penghematan sumber daya organisasi, yakni manusia, uang, material, metode, mesin, waktu , dan lain-lain, 
3. Bukan sekedar menaikkan gaji, 
4. Remunerasi yang bersifat nasional akan mengalami perbaikan secara menyeluruh, 
5. Tunjangan kinerja diberikan kepada yang berprestasi 

Birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya bukan karena tuntutan politik. Oleh karena itu perlu adanya reformasi SDM nya itu sendiri. Ada 3 faktor yang sangat beperan untuk merubah para birokrat, yaitu:
1. Pendidikan
Pendidikan adalah hal kunci untuk mereformasi para birokrat kita yang mengisi birokrasi di negeri ini. Birokrasi kita harus diisi oleh orang-orang yang mengerti tentang bagaimana menjalankan suatu tatanan birokrasi ini agar berjalan dengan seharusnya. Selain itu birokrat yang berpendidikan akan lebih memiliki moral yang bagus, dan sikap yang responsif, cepat, dan efektif. 
2. Etika
Etika yaitu perilaku moral yang bertindak di luar kesadaran seseorang. Etika bisa di jadikan cerminan perilaku seseorang tersebut, apakah baik atau buruk. Faktor yang mempengaruhi terbentuk etika seseorang yaitu lingkungan sekitar-nya, pendidikan, orang sekitar-nya, dsb.
3. Budaya
Budaya bisa dikatakan kebiasaan yang sudah melekat pada diri seseorang. Budaya di  Indonesia yang bisa di bilang kebablasan atau masih melekatnya budaya Jawa yang memiliki kelemahan pada jaman sekarang perlu adanya perubahan.

Dari 3 faktor tersebut apabila semua dasar tersebut telah direformasi maka untuk memperbaiki sistem dari suatu birokrasi yang buruk akan semakin mudah karena sudah memiliki pondasi yang kuat. Tinggal bagaimana melakukan inovasi untuk memperbaiki sistem birokrasi kita menjadi baik dan terstruktur.  Salah satu carannya yaitu menerapkan konsep-konsep reinveting government yang di cetuskan oleh David Osborne.

David Osborne pernah memaparkan bagaimana merubah suatu birokrasi menjadi birokrasi yang sesuai dengan semestinya atau mengembalikan peranan birokrasi yang melayani kepada masyarakatnya. Reinventing berarti merekonstruksi suatu tatanan melalui perbaikan dari dalamnya, jadi yang dimaksud reinventing government yaitu mengobati kerusakan suatu pemerintahan dengan mengobatinya dari dalam tatanan birokrasinya itu sendiri. Berikut beberapa konsep atau ide yang dicetuskan olehnya dalam bukunya yang berjudul Reinventing Government: How entrepreneurial spirit is transforming the public sector yaitu: (Osborne & Ted, 1992)
1. Pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih untuk mengatur jalannya pemerintah-nya tanpa menunggu dari pusat. Pemerintah daerah yang menjalankan dan mengurus daerah nya sendiri.
2. Birokrasi yang memiliki visi dan misi, dan dalam menjalankannya berdasarkan visi dan misi yang mereka buat sendiri tanpa pengaruh dari luar.
3. Pemerintah yang membuat kebijakan dan mensosialisasikan ke masyarakatnya dan biarkan masyarakat nya sendiri yang menjalankan.
4. Dalam menjalankan tugas-nya suatu birokrasi harus lebih menjadi pelayan bagi masyarakat-nya dan mengutamakan kepuasan masyarakat-nya kepada pemerintahan-nya.
5. Birokrasi pada suatu pemerintahan daerah harus meningkatkan pendapatan daerah-nya dengan inovasi dan kreatifitas birokrasi-nya. Oleh karena itu birokrasi harus di tuntut memiliki kreatifitas dan inovasi untuk menaikan pendapatan daerah-nya.
6. Struktur suatu birokrasi yang menciptakan adanya kerja sama antar sesama pengisi birokrasi tersebut, tidak mementingkan dia itu ketua, bupati, wali kota, kepala dinas. Semua harus saling berkerja sama untuk kepentingan masyarakat.

Dari semua persoalan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, sebenarnya ada beberapa kunci pokok bagi suksesnya reformasi birokrasi, yakni : 
1. Adanya komitmen pimpinan, hal sangat penting mengingat masih kentalnya budaya paternalistic dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
2. Kemauan diri sendiri. Kemauan aparatur untuk mereformasi diri merupakan kunci pokok yang tidak kalah pentingnya, tanpa ini reformasi hanya sebuah impian belaka 
3. Perlunya kesepahaman atau persamaan persepsi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama dari birokrat sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang menghambat reformasi birokrasi. 

Post a Comment for "Tujuan Reformasi Birokrasi Di Indonesia"

View My Stats