Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem birokrasi penyelengaraan negara sehingga pelayanan publik menjadi lebih berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi, selain itu juga untuk menunjukkan aparatur yang bersih, jujur, propesional, dan bertanggung jawab.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa, reformasi adalah perubahan radikal yang bertujuan untuk memperbaiki atau menjadikan lebih baik keadaan politik, agama atau sosial dalam tatanan masyarakat atau negara. Sedangkan birokrasi sendiri diartikan sebagai:
1. Suatu sistem pemerintahan oleh sekelompok yang berhubungan dengan pekerjaan di bawah pengarahan sorang kepala;
2. Para pejabat yang mengurus biro pemerintah;
3. Pemusatan wewenang pada biro-biro administratif;
4. Penekanan yang terlalu banyak pada pekerjaan rutin yang kaku, mengakibatkan keterlambatan dalam mengambil keputusan.
Berdasarkan pengertian diatas, maka diketahui bahwa upaya yang diperlukan untuk melakukan perubahan adalah pada sistem dan kelompok, pejabat, wewenang pejabat dan implementasi sistem serta prosedur yang kaku.
Reformasi birokrasi di Indonesia diawali oleh keinginan untuk membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Pembagunan ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan untuk menumbuhkannya diperlukan stabilitas politik, pertahanan, keamanan, sosial dan sektor lainnya. 
Untuk mewujudkan stabilitas politik, ekonomi dan lain-lain, maka pada zaman pemerintahan Orde Lama, pemerintah pada saat itu pernak melakukan reformasi birokrasi yang disebut dengan retooling aparatur. Retooling walaupun mempunyai konotasi untuk melakukan  penyingkiran aparatur yang kontra revolusi, akan tetapi tujuannya adalah ingin melakukan pembaruan pegawai dengan cara mendatangkan beberapa ahli dari luar negeri. Hasil dari perutusan beberapa ahli yang didatangkan Soekarno ke Indonesia yaitu dilakukannya reformasi administrasi pemerintahan. Kemudian susunan organisasi lembaga pemerintahan mulai ditata, didirikan lembaga administrasi Negara yang menjadi pusat pelatihan dan pengembangan tenaga-tenaga administrasi Negara, didirikannya fakultas dan universitas yang mengajarkan ilmu administrasi Negara, dan dibangunnya badan perencanaan nasional (BAPPENAS).
Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah pada saat itu mengeluarkan PP No. 44 dan 45 tahun 1974 sebagai tonggak reformasi birokrasi. Dan pada tahun 2010, presiden SBY mulai menggagas kembali reformasi birokrasi di Indonesia. Gagasan Presiden SBY pada tahun 2010 ini tertuang dalam Grand Design reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 yang saat ini masih berjalan.
Dengan adanya reformasi birokrasi, masyarakat mengharapkan terjadinya perubahan mendasar pada desain kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan berpolitik, sosial, ekonomi, maupun kultur. Perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi suatu yang mendesak untuk dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini. Persoalan birokrasi, seperti merajalelanya korupsi, pengaruh kepentingan politik partisan, sistem Patron-client yang menjadi norma birokrasi sehingga pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal daripada faktor kapabilitas, serta birokrasi pemerintah yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat favorit untuk mencari lapangan pekerjaan merupakan sebagian fenomena birokrasi yang terdapat di banyak Negara yang berkembang termasuk Indonesia. 
Beberapa kecendrungan birokrasi yang terjadi di era reformasi, adalah sebagai berikut : 
1. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi. Keadaan ini tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi sering kali masih terjadi. Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis, dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan-kepentingan golongan atau partai politik tertentu.
2. Masih terdapat kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindak KKN. Mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata masih melingkupi sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi.
3. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat. Dalam kondisi pelayanan yang sarat dengan nuansa kultur kekuasaan, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Pada tataran tersebut sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif.
4. Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun aparat birokrasi.
5. Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa reformasi. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi pelayanan birokrasi. Lambannya kinerja pelayanan birokrasi dimanifestasikan pada lamanya penyelesaian urusan dari masyarakat yang membutuhkan prosedur perizinan birokrasi seperti pengurusan sertifikasi tanah, IMB, HO dan sebagainya.
6. Sebagian besar aparat birokrasi masih memiliki anggapan bahwa eksistensinya tidak ditentukan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa. Persepsi yang masih dipegang kuat aparat birokrasi adalah prinsip bahwa gaji yang diterima selama ini bukan dari masyarakat tetapi dari pemerintah sehingga konstruksi nilai yang tertanam dalam birokrasi yang sangat independen terhadap publik tersebut menjadikan birokrasi memiliki anggapan bahwa masyarakatlah yang membutuhkan birokrasi, bukan sebaliknya.
7. Kontraproduktif dalam birokrasi tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya penularan ke seluruh jaringan birokrasi pemerintah baik Pusat maupun Daerah, baik di kalangan pejabat tinggi maupun di kalangan aparat bawah. Masih belum efektifnya penegakkan hukum dan kontrol publik terhadap birokrasi, menyebabkan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat birokrasi masih tetap berlangsung.

Post a Comment for "Reformasi Birokrasi"