Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Praktek Birokrasi Dalam Otonomi Daerah

Birokrasi Otonomi Daerah

Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari langkah-langkah pemerintah dengan menerbitkan beberapa kebijakan khusus serta perangkat lunak yang mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang lebih baik di daerah.
Seperti diketahui bersama, bahwa pelaksanaan praktek birokrasi selama ini belum berjalan dengan baik, masih banyak penyimpangan dan praktek pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Purbokusumo (2005) menyatakan bahwa masih adanya praktek buruk terhadap jalannya birokrasi pada saat otonomi daerah. Ia menyimpulkan bahwa apapun bentuk desentralisasi, pelayanan di sektor publik yang dilakukan oleh birokrasi publik tetap buruk. Kecenderungan sentralisasi menjadikan pelayanan publik berbelit-belit, korup di tingkat pusat pemerintahan, dan boros. Sementara ketika desentralisasi dilakukan secara radikal seperti di era reformasi, pelayanan publik juga tidak semakin baik; korupsi merajalela ke daerah (baik oleh eksekutif maupun legislatif).
Wursanto ( 2008) menyatakan bahwa apabila birokrasi itu baik maka segala urusan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam prakteknya banyak hal dan urusan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan hambatan. Hambatan dalam birokrasi inilah yang memberikan gambaran negatif terhadap birokrasi sehingga masih banyak orang yang mempunyai pengertian dan pandangan yang keliru tentang birokrasi. Padahal birokrasi mempunyai peran yang penting bagi setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta.
Selama ini pandangan negatif selalu dilekatkan pada birokrasi organisasi publik. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa mengurus administratif serta perijinan pada instansi penyelenggaraan pelayanan publik berbelit-belit, memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya tinggi. Dengan kata lain pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan publik yakni cepat, mudah dan murah. Dengan demikian maka pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk menciptakan sebuah model pelayanan publik yang lebih berkualitas untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah secara adil kepada segenap warga masyarakat atau warga negara.
Dalam rangka penataan pemerintahan daerah sekaligus untuk memperbaiki kondisi birokrasi dan kualitas pelayanan, pemerintah telah menerapkan pemberlakuan UU otonomi daerah. Terakhir adalah revisi atas UU Nomor 22 tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah pula membawa perubahan yang cukup mendasar. Otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat, sehingga tercipta birokrasi yang efektif dan efisien serta dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang di tanggung masyarakat.
Otonomi daerah menuntut pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU. No. 32 Tahun 2004 menuntut peran yang maksimal dari birokrasi pemerintahan. Berbicara birokrasi, ada beberapa persepsi atau pengertian dari birokrasi itu sendiri, tergantung dari sudut pandangnya, antara lain : 
1. Dari segi asal kata ( Etymology ), istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “ Bureau “ dan “ Kratia “. Bureuau berarti meja atau kantor, sedang Kratia berarti pemerintahan. Jadi menurut asal katanya, birokrasi berarti pemerintahan melalui kantor. 
2. Ditinjau dari sudut administrasi dan manajemen, birokrasi berarti suatu badan administrasi atau badan manajemen. Dinamakan badan administrative atau badan manajemen karena setiap kegiatan atau setiap penyelenggaraan kerja dalam bidang apapun diperlukan suatu badan atau organ sebagai tempat di mana penyelenggaraan kegiatan itu diadakan. Jadi birokrasi atau badan administrasi adalah suatu badan yang menyelenggarakan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan baik dalam bidang pemerintahan atau swasta.
3. Birokrasi sebagai suatu sistem, berarti sistem kerja yang berlandaskan kepada suatu jaringan atau hubungan kerja sama sesuai dengan tata aturan dan prosedur yang ditentukan. 
4. Birokrasi sebagai tipe organisasi, berarti merupakan tipe organisasi tertentu. Hal ini berarti di dalamnya terdapat prinsip-prinsip organisasi seperti lazimnya organisasi pada umumnya.   
Dari berbagai sudut pandang yang berbeda tersebut, ternyata menimbulkan persepsi yang berbeda pula dalam mengartikan birokrasi. Dalam sebuah organisasi formal, pada umumnya terdapat pembagian tugas dan jenjang kewenangan yang jelas. Menurut Hosio (  2007 : 90 ), ada beberapa ciri dari birokrasi, yaitu : 
1. Mempunyai struktur organisasi yang jelas,
2. Batas-batas wewenang dari setiap pejabat sudah jelas,
3. Saluran hubungan kerja berlangsung menurut saluran seperti yang tercermin dalam bagan, 
4. Adanya uraian tugas yang jelas dari setiap anggota organisasi.  
Sementara itu menurut Weber dalam Thoha (2003, 17) ada beberapa ciri ideal dari birokrasi, yaitu : 
1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya, 
2. Jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarkhi dari atas ke bawah dan ke samping,
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarkhi itu secara spesifik berbeda satu sama lain,
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan,
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya,
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarkhi jabatan yang disandangnya,
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif,
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resourches instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya,
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu system yang dijalankan secara disiplin. 
Birokrasi selama ini masih dipandang negatif oleh masyarakat, padahal birokrasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan. Penilaian yang negatif tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain : 
1. Ada sementara pejabat atau pegawai yang terlalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang berlangsung,
2. Tidak adanya human relations yang harmonis dalam instansi, sehingga antara pejabat yang satu dengan yang lain tidak saling kenal meskipun dalam satu lingkungan,
3. Ada sementara pegawai yang dengan sengaja memperlambat urusan dengan maksud tertentu,
4. Ada sementara pejabat yang ingin menunjukkan kekuasaannya,
5. Ada pejabat atau pegawai yang menentang kebijaksanaan pimpinan,
6. Kebijaksanaan yang ditetapkan pimpinan tidak dimengerti oleh bawahannya sehingga kebijaksaan tersebut tidak dapat dilaksanakan,
7. Ada pejabat atau pegawai yang tidak mau menerima perubahan dalam sistem, metode dan prosedur kerja.

Post a Comment for "Praktek Birokrasi Dalam Otonomi Daerah"