Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Model Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Model Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Negara Kesejahteraan (Welfare State) bukan hanya satu bentuk saja, tetapi memiliki banyak ragam program dan kebijakan (programmes and policies) dan kombinasi yang berbeda. Secara detail, ada beragam model Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang sudah berkembang, khususnya di negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Perbedaan model Negara Kesejahteraan (Welfare State) biasanya dikarenakan perbedaan penekanan tujuan dalam kebijakan setiap negara, yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan realitas yang mereka hadapi. 
Menurut Goodin (1999: dalam Simarmata, 2008: 19) Negara Kesejahteraan (Welfare State) sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (cash benefits or benefits in kind). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja. 
Selanjutnya Barr (1998; dalam Simarmata, 2008: 19-20) mengidentifikasikan beberapa hal penting ketika kita bicara mengenai peran Negara Kesejahteraan (Welfare State). Beberapa hal itu adalah:  
1. Bahwa sumber kesejahteraan masyarakat tidak hanya berasal dari negara. Sumber kesejahteraan masyarakat bisa berasal dari:
a. Kesejahteraan masyarakat dapat mengalir lewat gaji atau pemasukan (income) dari tempat di mana ia bekerja. Gaji yang layak dan aturan pekerjaan yang manusiawi dapat membawa warga pada kehidupan yang sejahtera. Selain itu, adanya jaminan ketika mereka menghadapi masa sulit, seperti sakit atau di PHK juga menjadi ukuran penting bagi kesejahteraan masyarakat;
b. Adanya kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya juga menjadi ukuran kesejahteraan warga negara. Kemampuan itu dimungkinkan bila mereka sudah mendapatkan gaji yang lebih dari cukup. Bagaimana mungkin mereka dapat menabung atau membuat asuransi secara pribadi ketika gaji yang mereka terima sangat jauh dari cukup. Karenanya, kelayakan gaji menjadi pengandaian bagi inisiatif untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya;
c. Selain itu, sumber kesejahteraan juga bisa datang dari donasi warga yang lebih mampu secara sukarela. Pemberian sukarela ini memang tidak hanya dalam bentuk uang. Ia bisa saja diberikan dalam bentuk penjualan barang di bawah harga pasar atau memberikan tambahan waktu libur kepada para pekerja; dan
d. Sementara peran negara bagi perwujudan kesejahteraan datang lewat kebijakan pemberian uang tunai atau dalam bentuk tertentu (cash benefits or benefits in kind).
2. Yang patut diperhatikan dalam sistem Negara Kesejahteraan (Welfare State) adalah bahwa cara penyampaian (modes of delivery) sumber daya kesejahteraan juga beragam. Menurutnya, penyampaian manfaat kesejahteraan itu, misalnya, bisa dilakukan dengan cara memberikan pelayanan gratis (seperti pelayanan kesehatan tanpa biaya) atau memberikan uang lewat peringanan pajak, dan sebagainya. 
Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memiliki sistem Negara Kesejahteraan (Welfare State). Alasan-alasan tersebut menjadi tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan sistem negara kesejahteraan. Menurut Goodin (1999:22), terdapat enam hal yang dijadikan sebagai alasan mengapa memilih Negara Kesejahteraan (Welfare State), yaitu: Pertama, adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi (promoting economic efficiency); Kedua, untuk mengurangi kemiskinan (reducing proverty); Ketiga, mempromosikan kesamaan sosial (promoting social equality); Keempat, mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial (promoting social integration and avoiding social exclusion) ; Kelima, mempromosikan stabilitas sosial (promoting social stability); dan Keenam, mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (promoting autonomy). 
Sementara Commission on Social Justice menyebutkan ada tujuh alasan mengapa alasan pentingnya Negara Kesejahteraan (Welfare State), yaitu: (1) Prevent povertywhere possible and relieve it where necessary; (2) Protect people against risks arising in the labour market and from family; (3) change; (4) Redistribute resources from richer to poorer members of society; (5) Redistribute resources of time and money over people’s life-cycles; (6) Encourage personal independence; dan (7) Promote social cohesion. Secara umum, paling tidak terdapat tiga model utama tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) (Simarmata,2008: 31-33). Ketiga model utama ini dapat dijabarkan secara sederhana, sebagai berikut:
1. Model Liberal atau Residual (Anglo-Saxon) dengan ciri-ciri meliputi: (1) Dukungan sosial yang means-tested, atau terbatas, atau bersyarat, dan lebih berupa jaring pengaman; (2) Upaya negara yang lebih besar dipusatkan pada upaya menciptakan skema pembiayaan supaya warga negara dapat berpartisipasi (kembali) dalam arus besar ketenagakerjaan; dan (3) Secara sekaligus, pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan terlebih dahulu (precursory) untuk menciptakan akses atas barang dan jasa, serta daya beli yang berkelanjutan. Contoh negara penganut model ini adalah: Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.
2. Model Konservatif (Korporatis,  Continental Europe) dengan ciri-ciri meliputi: (1) Negara mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara; (2) Dalam produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-satunya pelaksana, melainkan juga kolaborasi warga negara/pekerja dengan sektor swasta, dan juga pajak negara yang dikaitkan dengan tunjangan tertentu; (3) Namun demikian, pajak dapat dikatakan tetap tinggi, yang ini terkait dengan pembiayaan secara meluas kebutuhan-kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal yang tidak dapat dibiayai dengan kolaborasi warga negara/pekerja dan sektor swasta; dan (4) Arah dari skema kesejahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi dimana warga negara ”sakit” baik secara sosial (pengangguran, cacat, tua, dan sebagainya) maupun secara fisik (soal kesehatan), sehingga seringkali model ini disebut model proteksi sosial. Contoh negara penganut  model ini adalah: Austria, Perancis, Jerman, dan Italia.
3. Ketiga, Model Sosial-Demokratis (Redistributif-Institusional) dengan ciri-ciri meliputi: (1) Satu skema pajak dipakai untuk membiayai keseluruhan pembiayaan skema kesejahteraan; (2) Skema kesejahteraan ini mencakup layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-mudahnya (universal coverage), warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan  (prinsip equity); dan (3) Kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan itu. Contoh negara penganut model ini adalah negara-negara: Skandinavia, seperti: Swedia dan Norwegia.

Post a Comment for "Model Negara Kesejahteraan (Welfare State)"