Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konsep Dasar Negara Sejahtera (Wefare State)

Negara Kesejahteraan

Negara sejahtera (welfare state) merupakan strategi negara dalam mengelola dan mengorganisasikan negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Menurut Espin-Andersen ada empat pilar negara untuk menjadi negara sejahtera, keempat pilar tersebut adalah :
1. Social citizenship (kewarganegaraan sosial), 
2. Full to democracy (demokrasi penuh), 
3. Modern industrial relation system (sistem hubungan industrial modern), dan 
4. Rights to education and the expansion of modern mass education system (hak atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan massal modern). 
Melalui kebijakan sosial, keempat pilar ini mungkin saja dipenuhi oleh negara sejahtera sekaligus karena prinsip utama negara sejahtera mengenai keempat pilar ini merupakan hak-hak sosial warganya yang tidak dapat dilanggar dan diberikan atas dasar kewarganegaraan dan bukan strata sosial, kelas atau berdasarkan kerja. 
Setiap negara harus memilki tujuan kesejahteraan warga negaranya, sebagai slogan Negara Sejahtera. Dalam pelaksanaannya, Negara Kesejahteraan didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempataan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik terhadap mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini berarti bahwa negara terlibat langsung dalam urusan warganya, sehingga tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial. Termasuk negara Indonesia, menjadikan negara sejahtera sebagai slogan dalam rangka mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Negara sejahtera dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar dan kegagalan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Goodin (1999; dalam Simarmata, 2008:19) negara sejahtera sering diasosiasikan  dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (cash or benefits in kind). 
Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja.
Membangun negara sejahtera, menjadi obsesi banyak negara baru terutama di Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, telah cukup berhasil membangun negara sejahteranya (Triwibowo & Bahagio, 2006:xvii). Demikian pula, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Sejahtera. Menurut Pierson (2007:9), kata kesejahteraan (welfare) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, yakni : (1) Social welfare, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan, (2) Economic welfare, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan (3) State welfare, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agent dari negara. Negara sejahtera (welfare state) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.
Sebenarnya gagasan tentang negara sejahtera bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang negara sejahtera sudah ada sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara sejahtera beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara sejahtera” (father of welfare states).
Spicker (Suharto, 2005: 50) berpendapat bahwa negara sejahtera dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Sementara, Husodo menyatakan bahwa Negara Sejahtera secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. (Triwibowo & Bahagijo, 2006:xv).
Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Inggris, konsep welfare state dipahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto, 1997; Spicker, 2002). Berbeda dengan sistem dalam  the Poor Law, negara sejahtera difokuskan pada penyelenggaran sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara, di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk - orangtua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga negara secara adil dan berkelanjutan.
Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri negara Indonesia. Proses pembangunan yang hanya memberikan kesempatan bagi sebagian kecil kelompok masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dan meminggirkan kelompok masyarakat lainnya adalah pengingakaran terhadap cita-cita tadi. Para peneliti ekonomi kerakyatan berpandangan bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia telah semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat dan kecenderungan pada ekonomi pasar sehingga siapa yang kuat akan mampu mengakses sumber-sumber ekonomi produktif lebih banyak sedangkan rakyat lebih dianggap sebagai obyek pembangunan sehingga dibiasakan untuk bersikap pasif dan pasrah menerima keadaaan. Konsekuensinya, kemiskinan dan ketimpangan sosial muncul sebagai akibat dari proses pembangunan tadi.
Negara Indonesia seringkali disebut sebagai negara yang mengusung gagasan Negara kesejahteraan (welfare State). Hal ini karena di dalam pembukaan UUD NRI 1945 terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan negara kesejahteraan. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk kepada keadaan yang baik, pada kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial, menunjuk kepada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah inilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.
Kesejahteraan berkaitan erat pula dengan keadilan. Sedang keadilan adalah kata sifat yang artinya sifat yang adil, tidak berat sebelah. Keadilan berhubungan erat dengan tingkah laku yang dapat diterima dalam sebuah komunitas yang menjamin rasa percaya antara satu terhadap yang lain, yang tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi dengan nurani yang manusiawi. Pada ranah kenegaraan yang perlu diketahui adalah bagaimana menjadikan masyarakat sejahtera dan makmur, tanpa melepaskan sendi-sendi keutamaan sebuah negara itu berdiri. Negara hukum dan pemerintahan yang demokrasi adalah persyaratan yang urgen dalam pembangunan sebuah negara dan menjadikannya lebih jelas dari tipe sejarah maupun dari kacamata hukum.
Konsep Negara Kesejahteraan yang lahir diera abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep Negara ‘Penjaga Malam’ (nachtwachtersstaat), muncul pula gejala kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam  pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya timbul jurang kemiskinan yang menunjukan kecenderungan semakin menajam, yang sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya muncul kesadaran baru mengenai pentingnya keterlibatan negara dalam menangani dan mengatasi masalah ketimpangan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keadaan warga negaranya termasuk dalam kesejahteraan. Karenanya ciri utama dari konsep negara ini adalah adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Artinya, negara berhak bahkan wajib untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Di sisi lain, muncul pula aliran sosialisme yang sangat menentang individualisme dan liberalisme yang dianggap sebagai sebab  munculnya kapitalisme yang menindas rakyat miskin bahkan menciptakan kemiskinan itu sendiri. Karena itu, atas pengaruh sosialisme ini, muncul konsepsi baru mengenai negara sejak permulaan abad ke-20 ini sebagai ganti dari ‘Nachwachtersfaaf’, yaitu ‘Welvaarstaat’/’Welfare State’ (Negara Kesejahteraan).
Welfare state atau yang lazim disebut sebagai negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep walfare state tidak dapat dipisahkan dari sistem politik-ekonomi yang berkembang yang dalam hal ini adalah sistem kapitalisme, sosialisme, dan Islam.
Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi ‘negara intervensionis’ abad ke-20. Fungsi Negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti ‘social security’, kesehatan, kesejahteraan-sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.
Referensi:
1. Budiman, A. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia
2. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi reevisi). Jakarta: Gramedia.
3. Muhammad amsal sahban (2018). Kolaborasi pembangunan ekonomi di negara berkembang. CV SAH media
4. Soetomo. (2012).  Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar.
5. Adhyaksa Dault (2016). Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa. Renebook

Post a Comment for "Konsep Dasar Negara Sejahtera (Wefare State)"