Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ajaran Otonomi Daerah dan Prinsip-Prinsip Otonomi

Ajaran dan Prinsip Otonomi Daerah

Untuk memahami ajaran dan isi otonomi daerah perlu ditelusuri ajaran yang menjadi pangkal lahirnya konsep desentralisasi. Ajaran tersebut adalah ajaran rumah tangga materiil, ajaran rumah tangga formal, dan ajaran rumah tangga riil. Ajaran rumah tangga materiil merupakan suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah antara pemerintah pusat dan daerah terdapat undang-undang yang diperinci secara tegas di dalam undang- undang pembentukannya.
Dalam ajaran ini ada yang disebut taak verdeling antara pusat dan daerah Jadi, apa yang tidak tercantum dalam rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah. Daerah tidak mempunayai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar yang sudah diperinci atau yang telah ditetapkan. Rasio dari pembagian tugas ini di dasarkan kepada suatu keyakinan bahwa ada perbedaan tugas yang azasi dalam menjalankan pemerintahan dan memajukan kesejahteraan masyarakat antara negara dan daerah-daerah otonom yang lebih kecil. Daerah otonom sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil mempunyai urusan-urusan sendiri yang secara prinsipil berbeda dari negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih besar.
Negara dan daerah-daerah otonom masing-masing mempunyai urusan-urusan sendiri yang spesifik. Karena itulah, ajaran ini disebut juga ajaran rumah tangga materiil. Bila ditinjau secara seksama, akan kelihatan bahwa isi dan luas otonomi itu akan sangat terbatas, daerah yang bersangkutan tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak tersebut dalam undang-undang pembentukannya. Segala langkah kerja daerah itu tidak dapat keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam undang-undang daerah itu tidak dapat secara leluasa bergerak dan mengembangkan inisiatifnya kecuali rumah tangganya, menurut tingkatan dan ruang lingkup pemerintahannya.
Di dalam literatur Belanda ada ajaran yang disebut sebagai de drie kringenleer yang menganjurkan ditetapkannya secara pasti masalah yang masuk lingkungan negara, lingkungan provinsi, dan lingkungan kabupaten/kota. Dengan demikian, ajaran ini tidak mendorong daerah untuk berprakarsa dan mengembangkan potensi wilayah di luar urusan yang tercantum dalam undang-undang pembentukannya. Padahal, kebebasan untuk berprakarsa, memilih alternatif dan mengambil keputusan justru merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan otonomi daerah. Karena kelemahan yang terdapat dalam ajaran rumah tangga materiil ini, orang cenderung untuk memilih ajaran rumah tangga formal, ajaran otonomi materiil, yang mana ajaran ini bertitik tolak pada adanya perbedaan hakekat yang prinsipil antara tugas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah otonom.
Ajaran rumah tangga formal, di dalam pengertian rumah tangga formal yang sering disebut sebagai ajaran rumah tangga formal (formele huishoudingsleer), tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang satu pada prinsipnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat hukum yang lain.
Bila dilakukan pembagian tugas, hal itu semata-mata didasarkan atas pertimbangan rasional dan praktis. Artinya, pembagian itu tidak karena materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi semata-mata karena keyakinan bahwa kepentingan-kepentingan daerah itu dapat lebih baik dan lebih berhasil diselenggarakan sendiri oleh setiap daerah daripada oleh pemerintah pusat. Jadi, pertimbangan efisiensilah yang menentukan pembagian tugas itu dan bukan disebabkan perbedaan sifat dari urusan-urusan yang menjadi tanggungan masing-masing. Di dalam ajaran ini tidak secara apriori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi sepenuhnya tergantung atas prakarasa atau inisiatif daerah yang bersangkutan.
Urusan rumah tangga daerah ditentukan dalam suatu prinsipnya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada prakarsa daerah yang bersangkutan. Batas-batas pelaksanaan urusan juga tidak ditentukan, tergantung kepada keadaan, waktu, dan tempat. Dari batasan rumah tangga formal bisa dilihat bahwa pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk bergerak (vrife taak), untuk mengambil inisiatif, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan daerahnya.
Walaupun keleluasaan (discretion) pemerintah daerah dalam sistem rumah tangga formal lebih besar, tetap ada pembatasan.  Pertama, pemerintah daerah hanya boleh mengatur undang-undang atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.  Kedua, bila negara atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya kemudian mengatur sesuatu urusan yang semula diatur oleh daerah yang lebih rendah, peraturan daerah yang lebih rendah tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Secara positif sistem rumah tangga formal sudah memenuhi kriteria keleluasaan berprakarsa bagi daerah untuk mengembangkan otonomi daerahnya. Di lain pihak, sistem ini kurang memberi kesempatan kepada pemerintah pusat untuk mengambil inisiatif guna menyerasikan dan menyeimbangkan pertumbuhan dan kemajuan antara daerah yang kondisi dan potensinya tidak sama. Pemerintah pusat membiarkan setiap daerah berinisiatif sendiri, tanpa melihat kondisi dan potensi riil daerah masing-masing.
Bagi daerah yang kondisi dan potensinya menguntungkan, keleluasaan dan inisiatif daerah akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat.  Sebaliknya, bagi daerah yang kondisi dan potensinya kurang menguntungkan (minus, miskin, terpencil, dan sebagainya), keleluasaan dan prakarsa dihadapinya. Oleh karena itu, intervensi pemerintah pusat untuk pemerataan dan memelihara keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dipandang perlu. Ajaran otonomi formil, didasarkan atas pandangan bahwa tidak ada perbedaan hakiki antara urusan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  
Ajaran Rumah Tangga Riil, sistem ini tampaknya mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga materiil dan rumah tangga formal, dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formal.  Konsep rumah tangga riil bertitik tolak dari pemikiran yang mendasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik yang ada pada daerah sendiri maupun di pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat memperlakukan pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pusat, dikatakan bahwa sekalipun pemerintah pusat yang bertanggung jawab lebih cenderung memberikan kepercayaan teknis kepada masyarakat. 
Oleh karena itu, sampai sejauh mana petunjuk dan campur tangan pusat kepada daerah, sangat tergantung kepada sampai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dikatakan bahwa the degree of central prescrioption and control depends largely on the capability of the local authorities. Di dalam sistem rumah tangga riil dianut kebijakan bahwa setiap undang-undang pembentukan daerah mencantumkan beberapa urusan rumah tangga daerah yang dinyatakan sebagai modal pangkal dengan disertai segala atributnya, berupa kewenangan, personil, alat perlengkapan dan sumber pembiayaan.
Dengan modal pangkal itu, setiap saat urusan-urusan tersebut dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Cara ini menurut Tresna telah ditetapkan sejak zaman Belanda. Ada beberapa keuntungan apabila ajaran rumah tangga riil ini diterapkan. Pertama, sistem rumah tangga riil memberikan kesempatan kepada daerah yang beraneka ragam (heterogeneous) untuk menyesuaikan faktor-faktor otonomi itu dengan keadaan daerahnya masing-masing. Kedua, sistem ini berlandaskan kepada faktor-faktor yang nyata di daerah dan memperhatikan keadaan khusus (local spesific) daerah.
Ketiga, sistem ini mengandung fleksibilitas tanpa mengurangi kepastian sehingga daerah bebas berprakarsa mengembangkan modal pangkal yang sudah ada, dengan memperoleh bimbingan/pembinaan tanpa melepaskan pengawasan pusat. Keempat, sampai seberapa jauh pusat melakukan pembinaan dan campur tangan terhadap daerah tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri. Kelima, prakarsa untuk mengembangkan urusan di luar modal pangkal juga bisa dilakukan, asal tidak bertentangan dengan atau belum/tidak diatur oleh pusat atau daerah yang tingkatannya lebih tinggi. 
Keenam, sistem ini memperhatikan keseimbangan pertumbuhan antar-daerah. Ajaran otonomi riil menekankan pada suatu prinsip bahwa pemberian otonomi kepada daerah otonom didasarkan pada pertimbangan kondisi nyata dan kebutuhan serta kemampuan dari daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan tertentu. Pengertian prinsip otonomi daerah antara lain, menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
Otonomi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi daerah di Indonesia, Indonesia adalah sebuah Negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, memiliki wilayah sangat luas terbagi dalam bentuk pulau-pulau dan dapat disatukan menjadi kepulauan nusantara, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Seluruh masyarakatnya dapat disatukan, seperti dikatakan oleh Soepomo, dalam sidang BPUPKI atau Dokuritsu Zyumbi Tjoosakai pada Tanggal 31 Mei 1945, bahwa Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala lapisan, segala kaitannya berhubungan erat satu sama lain, dan merupakan kesatuan masyarakat yang organis.
Indonesia sebagai Negara kesatuan, terbentuk sejak tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (sebelum perubahan) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik’. Dalam penjelasan tentang pasal ini ditetapkan bentuk Negara kesatuan dan republik, di dalamnya terkandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, hal ini juga tertuang dalam Pancasila secara jelas pada sila ketiga yang menyatakan “Persatuan Indonesia”. Artinya bahwa bentuk Negara kesatuan telah dinyatakan secara bulat dan konsitusional, yakni dalam dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan panasila. Hal ini diharapkan dapat menyangkut wilayah Nusantara yang luas dan berbentuk keputusan, dan dihuni oleh berbagai suku bangsa.
Perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tetapi tidak berubah sampai sekarang, walaupun UUD 1945 telah mengalami perubahan empat kali. UUD 1945 tetap membuat ketentuan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang mempunyai makna sebagai negara tunggal yang monosentris (berpusat satu), terdiri dari hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah negara bersangkutan.
Aktifitas keluar maupun ke dalam diurusi oleh satu pemerintahan sebagai langkah kesatuan baik pemerintah pusat maupun daerah. Prinsip Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang pertama yang mengatur otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Tentang Pemerintahan Sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Menurut Penjelasaan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata adalah satu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah.
Berdasarkan hal tersebut jenis otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorintasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, yang berarti bahwa mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
Tidak kalah pentingnya otonomi daerah harus mampu memelihara dan menjaga kerukunan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Repubik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 169 agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib   melaksanakan pembagian yang berupa pembagian pedoman dalam penelitian, pembangunan, perencanaan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengadilan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.
Bersamaan dengan itu pemerintah pusat wajib  memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif prinsip- prinsip  yang  digunakan  dalam otonomi  daerah,  yaitu  prinsip  otonomi  seluas-luasnya, artinya daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan  yang  ditetapkan undang-undang  (misalnya  selain  bidang-bidang  politik  luar  negeri, pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal nasional,  serta  agama,  ke  dua  prinsip  otonomi  nyata  adalah  bahwa  untuk menangani urusan pemerintahan,  berdasarkan tugas,  wewenang  dan  kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah, ke tiga prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Referensi:
Abdurrahman, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press
Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru: Jakarta,1985
Christina (dkk), Jaman Daulat Rakyat, Yogyakarta: Lapera, 2001 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Radja Grafindo Persada: Jakarta, 2003
  , Pemerintahan Desa/ Marga:  Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara), PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2002

Post a Comment for "Ajaran Otonomi Daerah dan Prinsip-Prinsip Otonomi"