Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perencanaan Pembangunan Dalam Administrasi Publik

Perencanaan Pembangunan

P  Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup, kesejahteraan serta menaikkan mutu hidup masyarakat. Mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang esensial untuk kehidupan kita. Ia terdiri atas tiga bagian, yaitu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi dan derajat kebebasan untuk memilih.
Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan per­ubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasas­mita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dan semua itu tidak lepas dari yang namanya proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun diri sendiri (hal ini seperti yang dikatakan oleh Rogers).
Proses pembangunan secara berencana tidak selalu harus menggunakan suatu rencana formil. Apabila suatu pemerintah menciptakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan, program atau bahkan proyek-proyek yang saling berhubungan dan cukup konsisten mungkin dapat terselenggara suatu proses pertumbuhan yang berencana.
Apa lagi bila didalam masyarakat itu sendiri tumbuh kekuatan-kekuatan yang mendukung iklim pertumbuhan tersebut. Bahkan lebih penting dari pada rencana formil adalah adanya stabilitas sosial yang memungkinkan gerak pertumbuhan dalam masyarakat tidak terganggu.
Didalam praktek dan ilmu perencanaan mengatakan bahwa proses perencanaan itu sendiri harus terdiri dari formulasi rencana dan implementasinya. Dan dalam administrasi maka perncanaan merupakan awal mula dari suatu proses administrasi.
Penekanan mengenai kaitan antara perencanaan dan administrasi justru karena terdapatnya kenyataan adanya “gap” antara rencana dan realisasi pelaksanaan rencana (gap between plan promise and plan performance). Dan ini disebabkan oleh karena :
1. Kemampuan sistem administrasi untuk pelaksanaan yang efektif dari suatu pembangunan berencana.
2. Sering kali usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara terpisah dari perencanaan pembangunan.
Dalam perubahan-perubahan sosial yang dikembangkan secara sadar menuju kearah keadaan yang dianggap lebih baik oleh sesuatu masyarakat bangsa tertentu dikemudian hari, maka perlulah perencanaan itu mempunyai dimensi-dimensi yang operasional :
1. Berorientasi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dapat bersifat ekonomi, politik, sosial, bahkan tujuan-tujuan ideologis atau seringkali suatu kombinasi dari pada berbagai hal tersebut.
2. Berorientasi kepada pelaksanaannya. Perencanaan bukan hanya merumuskan tujuan-tujuan tetapi diarahkan untuk merealisirnya.
3. Pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan mana yang lebih diinginkan.
4. Perspektif waktu. Pencapaian tujuan-tujuan tertentu mungkin perlu dilaksanakan secara bertahap.
5. Perencanaan harus merupakan suatu kegiatan berkelanjutan dan terus menerus dari formulasi rencana dan pelaksanaannya.
Mengenai ciri-ciri perencanaan yang lebih berorientasi kepada pelaksanaan dapat dikemukakan perkembangan-perkembangan sebagai berikut :
1. Penggunaan “Rolling Plans” yaitu rencana-rencana yang pada tiap akhir suatu periode pelaksanaan disusun kembali tujuan, sasaran-sasaran dan program-programnya. Dengan demikian rencana diharapkan lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan keadaan yang dihadapi. Kecuali itu perhitungkan mengenai potensi sumber-sumber yang dapat dipergunakan diharapkan juga tidak terlalu jauh meleset.
2. Penyusunan dan pelaksanaan dari perencanaan oprasional tahunan. Rencana ini dimaksudkan sebagai penterjemahan yang lebih konkrit dan spesifik dari pada rencana-rencana jangka menengah.
3. Kaitan yang erat antara perencanaan fisik dalam berbagai program-program dan proyek-proyek kegiatan dengan perencanaan pembiayaannya.
4. Perencanaan pada unit-unit kegiatan pemerintahan yang pada umumnya dituangkan dalam program-program dan proyek-proyek pembangunan. Perencanaan tingkat proyek-proyek ini akan lebih bersifat operasional.
5. Desain perencanaan dan pelaksanaan perbaikan serta penyempurnaan administrasi, sehingga dapat dijadikan program pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan (Development Function) dari pada pemerintah.
Dengan melihat kelemahan-kelemahan dibidang administrasi, maka penyempurnaan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan terutama ditujukan beberapa wilayah sebagai berikut : (terutama seperti dihadapi oleh negara-negara baru berkembang)
1. Perlu dilakukan penyempurnaan didalam penyusunan dan hubungan perkembangan yang berfungsi dalam bidang penyempurnaan administrasi publik.
2. Wilayah utama yang kedua adalah mengenai pembinaan dan perencanaan kepegawaian. Dalam hal ini maka yang utama adalah perubahan orientasi dari pada kemampuan dalam melayani tugas-tugas rutin dengan meluasnya tugas-tugas pembangunan dari pada pemerintahan.
3. Wilayah besar lain adalah masalah pembinaan dan penyempurnaan organisasi untuk pembangunan. Disatu pihak seringkali di banyak negara-negara baru berkembang terjadi proliferasi (perluasan organisasi menjadi besar) yang disebabkan karena kecenderungan-kecenderungan “Empire Building” badan-badan pemerintahan. Hal ini menyebabkan banyak duplikasi dan kesimpangsiuran dan kemungkinan adanya unit-unit kegiatan yang tidak perlu. Oleh karena itu sering perlu dilakukan pengaturan kembali organisasi tersebut dengan mengusahakan atas dasar fungsionalisasi.
4. Wilayah lain dari pada perhatian penyempurnaan administrasi publik adalah penyempurnaan dibidang manajemen termasuk prosedur-prosedur kerja.
5. Partisipasi memperoleh perhatian pula dalam usaha penyempurnaan administrasi publik menuju kepada administrasi pembangunan.  Telah diusahakan bahwa tugas-tugas pembangunan tak dapat diselenggarakan hanya oleh pemerintah saja. Diperlukan suatu usaha untuk melibatkan masyarakat secara bertingkat dalam kegiatan usaha pembangunan nasional.
Beberapa hambatan dalam pelaksanaan administrasi publik secara ekonomis ini dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Tiadanya motif untung dan kemungkinan pailit/bangkrut, maka ada kecendrungan suatu operasi pemerintahan kurang efisien dibandingkan dengan suatu operasi swasta.
2. Sering masih terdapatnya paternalisme dan spoil politik maupun pribadi didalam administrasi publik sehingga hal ini juga menyulitkan pembinaan efisiensi.
3. Adanya gejala “empire building” yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi yang sebetulnya mungkin tidak meningkatkan hasil. Ini adalah manifestasi dari pada apa yang disebut “Parkinson Low”. Sering pula disebut “ Empire Building” dari suatu badan pemerintahan tertentu bertumbuk dengan “empire building” badan pemerintahan lainnya sehingga menimbulkan perbenturan atau duplikasi.  Hal ini juga menimbulkan kurangnya efisiensi.
4. Berkait dengan yang disebut diatas adalah berkembangnya prosedur-prosedur menjadi berbelit-belit dan panjang karena hendak memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten.  Ini dinamakan “Red Tape” yang dibarengi dengan sikap legalistis yang ketat dan secara salah paham disebut “Birokratis” oleh masyarakat awam.
 
Sumber:
1. Soemarwoto, Otto. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan. 2004
2. T. Siahaan, N.H. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakrta: Erlangga. 2004
3. Suradinata, Ermaya. 1998. Administarsi lingkungan dan ekologi pemerintahan dalam pembangunan. Bandung : Ramadan Citra Grafika.
4. Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta.
5. Pamuji, S. 1993. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
6. Tjokroamidjojo, Bintoro; Mustopadidjaja. Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan nasional. Jakarta.
 
 


Post a Comment for "Perencanaan Pembangunan Dalam Administrasi Publik"