Perubahan Administrasi Negara Ke Administrasi Publik

Administrasi Publik

Ilmu administrasi akan terus tumbuh dan berkembang dewasa ini mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu administrasi akan menimbulkan pertanyaan tentang hubungan administrasi sebagai administrasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan lokus Administrasi Negara tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini.

Ilmuan administrasi negara berpendapat bahwa organisasi pemerintah sebagai lokus administrasi negara masih terlalu sempit. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak bisa lagi memonopoli birokrasi yang selama ini menjadi tugas pemerintah. 

Pada saat ini pemerintah sedang menghadapi persaingan baru yang siap menggantikan fungsi pemerintah, salah satunya berkaitan dengan administrasi publik yang didalamnya terdapat pelayanan publik. Negara harus mampu menegosiasikan kepentingannya dengan aktor-aktor yang lain, yaitu pelaku bisnis dan kalangan civil society (masyarakat sipil).

Ada empat faktor penyebab semakin menurunnya dominasi peran negara menurut Dwiyanto, yaitu:

1.   Perubahan ekonomi, politik serta budaya yang menjadikan pemerintah semakin terbatas untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat;

2.  Persaingan yang terjadi pada era globalisasi menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi;

3. Demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi yang menuntut untuk diikutsertakan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya;

4.    Adanya fenomena hybrid organization yang merupakan gabungan antara unsur publik dan unsur swasta.

Fenomena tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan terhadap peran dan fungsi ilmu administrasi. Sehingga muncul pertanyaan: apakah masih sesuai menggunakan istilah administrasi negara dalam kajian pemerintahan sebagai lokus administrasi negara?

Berdasarkan pemaparan tersebut memperlihatkan bahwa kata "negara‟ dalam Administrasi Negara memiliki makna terlalu sempit dan kurang relevan untuk mewadahi dinamika Ilmu Administrasi Negara di awal abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis. Sehingga muncullah pergeseran konsep administrasi negara yang awalnya diposisikan sebagai agen tunggal yang dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan publik menjadi hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat.

Sehingga istilah "negara" tidak tepat lagi diartikan dalam kajian administrasi negara, tetapi lebih tepat jika diganti menjadi administrasi publik. Publik dimaknai sebagai keterlibatan institusi non-negara baik di sektor swasta maupun civil society di dalam pengadministrasian pemerintahan.

Implikasi dari berubahnya istilah "negara" menjadi "publik" dalam kajian administrasi adalah terjadinya pergeseran lokus ilmu administrasi dari yang sebelumnya berlokus pada birokrasi pemerintah menjadi berlokus pada organisasi publik.

Share :